Akui atau Ganyang: "Natuna adalah Milik Indonesia"

 

(2) 24 mil laut dari garis pangkal, merupakan zona tambahan.[6] Di zona ini, Indonesia dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk:

a) Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam hal bea cukai, fiskal, imigrasi, atau sanitasi;

 

(3) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)[7] adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi Negara. Namun, perlu untuk diperhatikan juga hak-hak dan kewajiban Negara lain. Dalam ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Dalam ZEE, Indonesia memiliki :

a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona ini, seperti produksi energi dari air, arus, dan angin;

b) Yurisdiksi Indonesia berkenaan dengan:

- Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalansi, dan bangunan;

- Riset ilmiah kelautan;

- Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.