Dampak Perekonomian akibat Pemindahan Ibu Kota

Indonesia telah mendiskusikan perihal pindah ibu kota sejak era pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga pada tahun 2019 ini Presiden Joko Widodo benar -- benar mewujudkan pindah ibu kota ini. 

Dalam suatu permasalahan atau hal pasti memiliki dampak, apalagi perpindahan ibu kota yang tak jauh dai tata ruang, sebuah rencana tata ruang pasti mempertimbangkan aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial. 

Dalam aspek lingkungan sudah jelas sebuah wilayah perencanaan harus ramah terhadap lingkungan meskipun pembangunannya sudah modern namun tidak boleh merusak lingkungan, mencemari lingkungan bahkan membunuh keberadaan makhluk hidup di dalam lingkungan itu sendiri. 

Dalam aspek sosial perencanaan hendaknya juga harus mempertimbangkannya, karena setiap sebuah kawasan atau wilayah peran sosial sangat penting sebagai pengendali dan kontrol dalam suatu susunan wilayah. Dalam aspek ekonomi juga perlu diperhatikan dan banyak hal yang perlu dipertimbangkan.

Pemindahan ibu kota pastinya membutuhkan dana yang tidak sedikit karena dana yang dibutuhkan digunaan untuk pengadaan lahan hingga pembangunan gedung -- gedung pemerintahan. Pemerintah memperkirakan total biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 466 Triliun. 

Dana tersebut dialokasikan untuk 4 hal penting, yang pertama berkaitan dengan fungsi utama yang meliputi gedung-gedung pemerintahan eperti gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, istana dan bangunan strategis TNI/Polri. 

Yang kedua pembanguna yang dilakukan berupa rumah dinas, fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan seperti gedung-gedung sekolah, gedung perkuliahan, fasilitas kesehatan dan sarana sosial. 

Yang ketiga adalah fungsi penunjang seperti utilitas, jaringan listrik, jaringan air, jaringan komunikasi, pengolahan limbah, sanitasi, drainase. Dan yang ke empat adalah biaya pengadaan lahan sebesar Rp. 8 triliun.

Pemindahan ibu kota ini pastinya memiliki dampak pada aspek ekonomi di kawasan barunya, yakni Kalimantan Timur. Rud Soeprihadi Prawiradinata mengatakan bahwa sektor jasa nantinya akan menjadi tumpuan utama di pusat pemerintahan yang baru. Sektor jasa yang berkembang di antaranya adalah fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan jasa umum. 

Dampak pada sektor ekonomi yang terjadi ketika ibu kota nanti berpindah ke Kalimantan Timur nanti akan mendorong munculnya investasi yang baru hingga pada akhirnya di kawasan tersebut perekonomiannya akan tumbuh sebesar 0,1 sampai dengan 0,2 persen. 

Pertumbuhan ini diharapkan bisa menjadi pemicu kesejahteraan di bidang ekonomi Pada awal perencaan di kawasan yang belum terbangun pastinya banyak sekali hal baru yang dapat mendorong perekonomian di kawasan itu sendiri maupun kawasan sekitarnya, mulai dari ekonomi mikro masyarakatnya dengan melakukan pengembangan usaha ekonomi kreatif, usaha ekonomi kreatif ini dapat memunculkan banyak lapangan pekerjaan sehingga masyarakat di kawasan ibu kota baru akan mendapatkan pekerjaan.