Bersifat membina, memperbaiki, membangun itulah yang dinamakan konstruktif (KBBI). Berkoalisi secara konstruktif jelas harus dimaknai sebagai proses politik yang membina, memperbaiki dan membangun, bukan membinasakan, merusak dan meruntuhkan.
Koalisi konstruktif jelas tujuannya adalah memperbesar peluang untuk memenuhi janji-janji politik partai secara mandiri maupun janji politik kolektif dalam ikatan koalisi. Koalisi yang baik tentu harusnya menjadi kumpulan peluang dari pemenuhan janji-janji kepada rakyat, bukan sebagai ajang pemenuhan kepentingan pribadi dan kelompok saja.
Perbedaan pendapat dalam lingkaran partai koalisi adalah sebuah hal yang lumrah terjadi, karena masing-masing partai memiliki kepentingannya masing-masing yang bisa selaras dan bisa juga tidak. Idealnya perbedaan tersebut bukan terjadi karena mengerucut kepada "pro rakyat atau tidak pro rakyat", tetapi lebih kepada hal yang lebih penting untuk dilakukan dan didahulukan.
Bila kerangka berkoalisi adalah untuk mengajukan formula mengelola pemerintah dengan cara yang terbaik dan memperluas jangkauan pemerintah dalam menyelesaikan tugas-tugas mengemban amanat rakyat, rasanya akan sedikit sekali muncul kekisruhan-kekisruhan yang muncul kepermukaan dan diketahui publik.
Dinamika yang terjadi selama ini dalam tubuh partai koalisi pendukung pemerintah terlihat tidak terbangunnya politik yang konstruktif . Sehingga setiap perbedaan yang kemudian timbul terhadap langkah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dianggap sebagai sebuah "dosa besar" yang kemudian cap dan label negatif dilekatkan kepada pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Meskipun hal yang dilakukan adalah buah konsistensi dan kecermatan dalam menilai apakah kebijakan yang diambil akan pro rakyat atau malah menyengsarakan rakyat kemudian.
Sikap-sikap politik yang tidak konstruktif akhirnya memunculkan kalkulasi-kalkulasi "politik dagang sapi" dan jelas hal tesebut bukan cerminan dari sikap politik yang pro rakyat. Karena setiap perbedaan yang ada selalu dikaitkan dengan keberadaan posisi politik di pemerintah. Artinya jika mendukung kebijakan pemerintah meskipun menyengsarakan rakyat maka posisinya di pemerintahan dan koalisi akan tetap aman dari, begitu pula sebaliknya bila berseberangan maka posisi pemerintahan menjadi tidak aman.
Bila cara-cara berpolitik yang tidak konstruktif tersebut terus-menerus dilakukan, jangan harap persoalan-persoalan yang mendera rakyat akan dilirik apalagi diselesaikan. Karena partai-partai koalisi akan selalu dihadapkan pada ancam-mengancam posisi dan kedudukannya, baik di pemerintahan maupun didalam koalisi itu sendiri. Artinya politik dagang sapi akan terus menjadi fenomena yang tak berkesudahan.
Dengan cara-cara berkoalisi yang tidak konstruktif rakyat pun akan dibawa-bawa kepada persepsi yang tidak benar dalam berpolitik. Lalu ikut-ikutan mengukur konsistensi, loyalitas, dan pandangan politik yang bermuara kepada bagi-bagi kekuasaan bukan bagi-bagi kesempatan untuk membuka peluang sebesar-besarnya untuk memenuhi janji-janji kepada rakyat.
Akankah pola-pola berkoalisi yang berlandaskan politik dagang sapi alias politik bagi-bagi kue kekuasaan semata dan sebagaian pengamat politik ikut mengamini hal tersebut dihentikan?. Tentu bergantung kepada kita, apakah mampu memerdekakan diri dari derasnya informasi dan opini yang dihembuskan media tentang hal tersebut. Bila koalisi sekedar kursi menteri dan kesalahan kebijakan tak dikoreksi apalah gunanya berkoalisi?
Bila koalisi yang ada selama ini berjalan secara konstruktif, mungkinkah mata, telinga dan hati akan tertutup dari melihat kondisi rakyat yang sebenarnya?
