Mohon tunggu...
Indira Revi
Indira Revi Mohon Tunggu... -

Simple Life...Simple Thought...

Selanjutnya

Tutup

Catatan Pilihan

Jabatan Dirjen Pajak Dilelang, Anda Berminat?

13 November 2014   04:22 Diperbarui: 17 Juni 2015   17:56 86
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Jabatan Dirjen Pajak Di Lelang, Anda Berminat?

Pajak.go.id

Era Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya Kementerian Keuangan mengadakan lelang jabatan Dirjen Pajak. Kementerian Keuangan melalui situsnya membuka pendaftaran untuk mengisi lowongan jabatan tersebut. Pendaftaran pengisian jabatan pimpinan tinggi di Ditjen Pajak dilakukan secara online pada website kemenkeu mulai tanggal 12 November 2014 sampai dengan 21 November 2014.

Setelah pendaftar memenuhi persyaratan administratif, ‘pelamar’, selanjutnya akan ‘diuji’ oleh suatu tim seleksi yang diketuai oleh wakil menteri keuangan Mardiasmo dan beberapa anggota tim yang kredibel seperti Taufikurahman Ruki dan Darmin Nasution.

Dalam salah satu persyaratan untuk menjadi peserta lelang harus berpendidikan tinggi, padahal pendidikan tidak linier dengan kemampuan seseorang mengelola suatu organisasi besar seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Marie Muhammad pada waktu menjadi Dirjen Pajak merupakan orang luar Ditjen Pajak dan pendidikannya bukan master tetapi kepemimpinannya sungguh luar biasa, bahkan kemudian diangkat menjadi Menteri Keuangan. Perhatikan juga Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang berpendidikan formal bukan seorang sarjana ternyata mampu menjadi Menteri serta mampu ‘menguasai’ lapangan.

Lelang jabatan Dirjen Pajak, menjadi sorotan karena selama beberapa tahun kebelakang target perolehan pajak yang ditetapkan pemerintah tidak pernah memenuhi harapan. Belum lagi kasus-kasus pajak yang mencuat selama ini belum dapat dituntaskan. Untuk mencapai perolehan pajak dan penggalian potensi pajak, sebaiknya Ditjen Pajak menggandeng berbagai stake holder, seperti pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum untuk penindakan pengemplang pajak.

Kalau tujuan lelang jabatan Dirjen Pajak hanya untuk mengejar target penerimaan negara semata menurut saya masih kurang tepat. Perlu ada ukuran-ukuran dan kinerja yang nyata untuk mengetahui apakah seseorang berhasil atau tidak dalam memimpin Ditjen Pajak. Sosok yang tepat haruslah figure yang dapat membawa pembaharuan dan terobosan-terobosan sektor perpajakan. Orang yang nantinya duduk menjadi Dirjen Pajak juga harus mendapat dukungan political will dari pucuk pimpinan negara. Mengapa? Menjadi komandan tertinggi di Ditjen Pajak mempunyai ‘tekanan-tekanan’ dan risiko tinggi, karena yang dihadapi adalah wajib pajak Kakap yang selalu menghindari membayar pajak.

Di Kementerian Keuangan merupakan pertama kali dilakukan lelang jabatan untuk jabatan eselon I. Harapannya lelang jabatan ini mampu mengatasi berbagai persoalan yang ada di Ditjen Pajak dan orang yang ditunjuk mempunyai kemampuan yang mumpuni menghadapi ‘akal-akalan’ wajib pajak nakal. Orang yang ditunjuk harus mengerti danmenguasai masalah perpajakan, mempunyai integritas moral dan manajerial dalam membawahi organisasi besar yang mempunyai cabang dan pegawai diseluruh Indonesia. Upaya pembenahan di Ditjen Pajak bukan hanya di level pimpinan tertinggi, namun juga di level bawah yang akan mendukung arah kebijakan organisasi Ditjen Pajak.

Publik masih belum lupa, bagaimana kasus Gayus seorang aparat pajak yang ‘bermain’ dengan Wajib Pajak untuk menggelapkan pajak. Ini yang membuat masyarakat ‘enggan’ membayar pajak karena ada dugaan setiap pembayaran pajak disalahgunakan oleh oknum aparat pajak. Namun perlu juga dicatat, tidak semua pegawai di Ditjen Pajak itu kayadan bermental seperti gayus, banyak juga pegawai yang mengabdi dengan sepenuh hati kepada negara dan hidup dengan sederhana.

Perlu mendapat perhatian gaji seorang Dirjen Pajak yang menghimpun penerimaan negara lebih dari Rp. 1.000 triliun ‘hanya’ digaji Rp. 60 juta perbulan, yang menurut saya jumlah ini relatif kecil. Bandingkan dengan Rudi Rubiandini yang menjadi Kepala SKK Migas yang menghimpun penerimaan negara dari sektor migas sebesar Rp. 250 triliun namun tunjangannya mencapai Rp. 350 juta sebulan, dan masih korupsi lagi!!!

So, untuk menjadi seorang Dirjen Pajak harus dipilih orang yang dapat hidup sederhana sehingga tidak terpengaruh hedonisme dan  iming-iming praktek korupsi yang sungguh masif terjadi di negeri ini. Anda tertantang dan berminat menjadi Dirjen Pajak??? Ayo silahkan mendaftar!

Selamat Malam. Salam Kompasiana.

Mohon tunggu...

Lihat Catatan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun