JAKARTA-Independent, Pada akhir bulan Februari 2020, rombongan Komisi VI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja(Kunker) Reses ke Provinsi Aceh.
Rombongan Komisi VI DPR RI datang dengan 7 personal yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal serta dihadiri juga anggota Komisi VI DPR RI asal Aceh, Rafly.
Dalam kegiatan reses ini, rombongan Komisi VI DPR RI berada di Aceh sejak tanggal 28 Februari 2020 - 3 Maret 2020, di Hotel Hermes Palace Banda Aceh.
Ada beberapa pertemuan antara Komisi VI DPR RI dengan pemerintah Aceh, kalangan perbankan, mitra Komisi VI DPR RI , serta BPKS Sabang.
Hadir juga Asisten Setda Aceh Teuku Dadek yang mewakili Gubernur Aceh.
Komisi VI DPR RI melakukan pendalaman dan peninjauan terhadap kinerja Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank-Bank Himbara, kinerja BPKS dan pelaksanaan tugas dari jajaran perusahaan-perusahaan BUMN, seperti PT. PLN, PT. Pertamina PT. ASDP, Perum Bulog hingga PT. Pegadaian.
Hasil pertemuan itu ada beberapa poin penting antara lain yaitu:
Ada apresiasi khusus  kepada jajaran Perum Bulog, karena berhasil menjaga stabilitas pangan yang ada di Aceh.  Bulog harus senantiasa terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas pangan di ujung barat Indonesia ini.
Bulog bekerja dengan baik dan tidak ada masalah dalam hal serapan dan hasil panen masyarakat.
Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Aceh belum maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Â Program Dinas Koperasi masih kurang, ada pengaruh dari Kementerian sedikit anggaran. Diharapkan pada Menteri yang baru bisa ditambah anggaranya.
Kendala di lapangan masih ada dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang masih bermasalah dan antrean konsumen BBM di SPBU-SPBU di Aceh yang selalu panjang.
PT PIM Aceh perlu ada tambahan gas LNG untuk bahan baku pembuatan pupuk. Bagi Pertamina di Aceh terkait premium bersubsidi, diharapkan mobil baru tidak ikut antri.
Bisa dibuat spanduk "Mobil baru, hari gini masih antri premium bersubsidi, malu dong," dan harus disebar ke seluruh SPBU di Aceh.
Dalam pertemuan dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang, Komisi VI DPR RI menyoroti karena BPKS belum memiliki grand design tentang arah rencana pembangunan Sabang ke depan.
Padahal BPKS ini sudah lama didirikan tetapi hingga sekarang belum ada konsep matang yang diajukan kepada Komisi VI untuk kemudian bisa dilakukan penyesuaian anggaran.
Anggaran BPKS Sabang itu dari tahun ke tahun selalu normative, sehingga seharusnya ini menjadi evaluasi internal bagi BPKS untuk bisa segera membuat grand design pembangunan Sabang.
Jika grand design pembangunan Sabang sudah disusun secara matang maka bisa dipastikan Komisi VI DPR RI siap mendukung dari sisi anggaran.
PT Telkom juga siap melakukan digitalisasi SPBU di seluruh Aceh. Jaringan fiber optik PT Telkom juga sudah ada di kawasan Tugu Kilometer Nol Sabang, untuk memudahkan para konsumen menikmati jaringan seluler.
Rachmad Yuliadi Nasir (WhatsApp:+62-8887211300)
Galery Photo:
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H