JAKARTA-Independent, Hampir di setiap sudut negeri ini terjadinya pungli. Disana-sini terjadi pungli (pungutan liar). Pelaku pungutan liar tidak hanya dapat dijerat dengan pasal KUHP.
Pelaku juga mungkin dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Praktik pungutan liar dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan.
Jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun. Upaya pemberantasan pungli harus ditingkatkan, sebab praktik ilegal tersebut sangat merusak tatanan hukum di negeri ini.
Jika terus dibiarkan pungli akan merusak masa depan negeri karena kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menipis. Memang pungli itu harus segera ditumpas habis.
Pungutan liar atau pungli akhir-akhir ini banyak terjadi disektor pendidikan. Setiap daerah sekarang sudah terbentuk tim saber pungli. Tetapi dalam kenyataannya ada juga orang-orang di instansi pemerintahan yang tidak mengerti apa itu pungli dan apa itu tim saber pungli.
Hal ini terlihat dalam acara," Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Pungli Sektor Perizinan, Pengadaan Barang Jasa," di aula kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh 7 November 2017.
Kegiatan ini diikuti oleh para Wakil Kapolres sedaerah Aceh, instansi lain seperti PUPR, Ombudsman Aceh, ketua pokja saber pungli sedaerah Aceh, kanwil hukum dan HAM Aceh serta kalangan jurnalis. Dari Ombudsman pusat juga hadir Ahmad Suadi yang menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang Ombudsman.
Ombudsman Aceh fokus pada pencegahan jangan sampai terjadi pungli. Ada atau tidaknya tim saber pungli maka Ombudsman Aceh tetap melekat fungsinya sebagai pengawasan.
![Ketua Pelaksana Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Aceh dipimpin oleh Kombes Pol Erwin Faisal](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/11/07/23172430-133298350723944-5746625595744017247-n-5a01943c8325cc36711c1272.jpg?t=o&v=770)
Ombudsman RI sesuai dengan fungsinya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, agar para pelaksana tugas dapat melakukan tata kelola pemerintahan dengan sebaik-baiknya.
Karena itu  Ombudsman fokus untuk mencegah terjadinya tindakan maladministrasi, termasuk tindakan pungli. Ternyata pungli merupakan salah satu perbuatan maladministrasi yang mengakibatkan melemahnya kepercayaan publik.
Data Ombudsman RI Aceh tahun 2016 lalu, pungli menempati urutan ketiga dalam meladministrasi, setelah penundaan berlarut-larut dan perbuatan tidak patut dilakukan.
Dalam tahun 2017 ini dengan hadirnya Satgas Saber Pungli Aceh, maka pungli yang dilaporkan ke Ombudsman menjadi berkurang signifikan. Sekarang 2017, Pungli berada pada urutan keenam dalam data base Ombudsman.
Kehadiran Saber Pungli mempengaruhi perilaku aparatur menjadi takut melakukan pungli. Ini tentu dampak positif. Tentu saja diharapkan munculnya kesadaran dan gerakan bersama memberantas pungli dalam segala sektor.
Hingga saat ini, menurut data terakhir pada Saber Pungli Aceh sudah melakukan 53 OTT dengan terdakwa sebanyak 94 orang.
Selaku Ketua Pokja Pencengahan pada Saber Pungli Aceh, Dr. Taqwaddin Husin berharap agar visi Saber Pungli Aceh tercapai yaitu "Terwujudnya Pelayanan Publik pada semua Instansi Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh yang bebas dari Pungli"
Upaya pencegahan pungli melalui pemenuhan standar pelayanan publik sebagaimana diperintahkan oleh UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu dioptimalkan. Kasus-kasus OTT merupakan upaya terakhir yang menimbulkan efek menakutkan.
![Stop pungli](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/11/07/23231267-133293530724426-8499386516733603768-n-5a0195f95a676f3275526c43.jpg?t=o&v=770)
Praktek pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera.Â
STOP Pungli sekarang juga.
Rachmad Yuliadi Nasir (SMS/WA 08887211300)
Galery Photo:
![Salah satu materi tentang pungli](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/11/07/23172893-133299174057195-3752786518860834371-n-5a0194abade2e14f654847e3.jpg?t=o&v=770)
![Pemateri tentang pungli](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/11/07/23172488-133298180723961-7605445940891948703-n-5a0194bc8dc3fa43ed05cb62.jpg?t=o&v=770)
![Para peserta sosialisasi tentang pungli](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/11/07/23172550-133296154057497-1973074987596703134-n-5a0194efade2e14e134bf7c3.jpg?t=o&v=770)
![Stop pungli](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/11/07/23316793-133295197390926-1914801120158907865-n-5a0195169f91ce2bb2388da3.jpg?t=o&v=770)
![Organisasi satgas saber pungli](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/11/07/23244393-133297067390739-6070228215285748241-n-5a019523c226f91da0381fe2.jpg?t=o&v=770)
![Ombudsman Aceh Dr. Taqwaddin Husin dan Ombudsman pusat Ahmad Suadi](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/11/07/23172764-133298607390585-8434925010111325243-n-5a01953fc252fa1c000d8532.jpg?t=o&v=770)
![Stop pungli](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/11/07/23172644-133296717390774-5645418505691523695-n-5a01961b9f91ce2f363b5782.jpg?t=o&v=770)