Refleksi dan Harapan Pembangunan Perikanan Indonesia

Selamat tahun baru sahabatku diseluruh penjuru tanah air, semoga tahun ini bisa kita perbaiki cara kita mensejahterakan rakyat Indonesia dari kemiskinan termasuk kemiskinan nelayan. Kita semua sudah berada di awal tahun 2017 yang tentunya tahun 2016 menjadi evaluasi apa saja hal yang sudah dan belum kita kerjakan untuk kemajuan bangsa dan negara di sektor kelautan dan perikanan.

Persoalan perikanan, pencurian ikan, pemerataan ekonomi, akses pasar, pembangunan di pulau kecil dan terluar serta akses pendidikan dan kesehatan terus saa menggerogoti bangsa dan nelayan kita. Akankah tahun ini 2017 kita bisa keluar dari persoalan itu?. Tentunya bisa, dengan syarat progam KKP tahun 2016 yang mementingkan nelayan kecil harus dilanjutkan dan diperbaiki di tahun 2017.

Berikut progam KKP dengan nahkoda Ibu Susi Pudjiastuti yang perlu ditingkatkan yang sangat berpihak kepada bangsa dan nelayan kecil :

Pemberantasan IUU Fishing

Pemberantasan IUU Fishing atau pencurian ikan secara illegal adalah kebijakan yang sangat perlu diacungi jempol sebab persoalan ini sangat berdampak bagi kedaulan bangsa Indonesia, sejak era Ibu Susi Pudjiastuti di tahun 2015 berdasarkan data satgas 115 yang bertugas menangani illegal fishing sudah 117 kapal ditenggelamkan dan dibakar. Belum lagi kapal yang masih diproses secara hukum dan yang tertangkap di tahun 2016 . Sepanjang hampir 3 tahun pemerintahan poros maritim bisa mencapai 200 – 300 kapal yang ditangkap. Ini mengisyaratkan bahwa keberpihakan pemerintah terkait pencurian ikan sangat besar dan terus dilakukan. Dampak dari sikap tegas ini dirasakan nelayan di pulau perbatasan dimana hasil tangkapan melimpah dan daerah fishing ground juga tidak jauh lagi. Jika ini terus dilakukan oleh ibu Menteri maka saya yakin wujud nyata kedaulatan bangsa melalui poros maritim mulai diperhitungkan di negara – negara asia termasuk di dunia.

Progam PSKPT

Program Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT), merupakan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pulau terdepan. Progam ini merupakan upaya mengintegrasikan aktivitas bisnis perikanan rakyat berbasis pulau-pulau kecil serta mengakselerasi perekonomian regional yang bertumpu pada kekuatan sektor kelautan dan perikanan. 

Terdapat 15 lokasi yang dipilih adalah Simeulue, Natuna, Saumlaki, Sangihe, Merauke, Mentawai, Nunukan, Rote Ndao, Maluku Barat Daya, Tual, Timika, Biak, Sarmi, Morotai dan Talaud. Seperti yang dikutip dari website djpdskp.kkp.go.id, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkerja sama dengan Perum Perikanan Indonesia (PERINDO) melakukan ekspor ikan perdana yaitu sebanyak 24 Ton produk frozen muroaji dari Tahuna, salah satu kawasan pulau terluar di Indonesia.  

Pemerintah melalui KKP terus mendorong Kepulauan Sangihe untuk menjadi sentra kawasan terpadu dengan membangun berbagai sarana dan prasarana pendukung. Pada areal seluas 32000 m2 dibangun unit pengolahan ikan (UPI) seluas 450 m2, dua gedung pabrik es dengan kapasitas masing-masing 3 ton, gedung coldstorage 10 ton, gedung pabrik es compressor mycom 20 ton, dan ice storage 5 ton. Selain itu juga dibangun instalasi listrik kapasitas 50 KVA, instalasi air, sleepway sepanjang 40 m, dermaga pelabuhan 6×30 m, tanki BBM 2 unit (5 KL dan 600 KL), serta Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) 4000 ton. 

Adapun anggaran yang disiapkan untuk merevitalisasi PPP Dagho ini mencapai Rp 29,5 miliar. Tentu saja hal ini menjadi angin segar dalam mengedepankan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan pulau – pulau kecil dan terluar di Indonesia. Program PSKPT ini wujud pondasi dasar membangun kedaulatan NKRI sebab pintu dan gerbang utama ancaman dari kapal-kapal Asing berada di pulau terluar baik pencurian sumberdaya ikan ataupun perdagangan ilegal. 

Artinya dengan program ini maka tingkat keamanan laut kita semakin terjaga Hal ini karena PSKPT melibatkan nelayan kita yang menjadi garda terdepan. Keberadaan program ini harus terus didorong dan di evaluasi agar kekurangya terus dibenahi sebab jika program ini berhasil maka perekonomian dipulau terluar akan semakin mensejaterkan nelayan kecil dan ini sebagai wujud keadilan dan pemerataan pembangunan.

Peningkatan penanganan karantina yang transparan, akuntabel dan tegas

Penanganan karantina ikan yang transparan, akuntabel dan tegas merupakan upaya peningkatan pelayanan publik dengan menerapkan prinsip keterbukaan informasi dan mengintegrasikan manajemen sistem pelayanan berbasis ISO : 9001. Balai karantina ikan  merupakan unit pelayanan publik yang menjalankan fungsi pengendalian sistem jaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan berbasis ISO 9001:2008.Selain itu balai karantina telah menerapkan keterbukaan informasi publik dengan mengembangkan sistem informasi web, e-mail, brosur, leaflet, poster,dan media informasi. 

Balai karantina ikan juga berperan sebagai lembaga inspeksi yang memegang otoritas terhadap sistem jaminan mutu produk perikanan Indonesia yang akan diekspor. Saat ini sistem perdagangan domestik dan luar negeri sudah diawasi secara ketat oleh karantina ikan dan ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan kedepannya.  Hal ini tentu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan sehingga memicu peningkatan perekonomian perikanan.  

Tantangan Pembangunan Kelautan & Perikanan 2017

Berbagai keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2016 dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus ditingkatkan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Keberhasilan ini tak terlepas dari kinerja seluruh jajaran KKP dan dukungan lintas sektoral, para stakeholders dan lembaga terkait lainnya. Tantangan besar untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Salah satu upaya nyata yang telah dilakukan dan akan terus ditingkatkan oleh KKP demi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah pemberantasan praktek IUU Fishing di perairan Indonesia. Pemberantasan praktek IUU Fishing merupakan bentuk penegakan kedaulatan Republik Indonesia.

Tantangan pembangunan kelautan & perikanan pada tahun 2017 adalah pengembangan ekonomi perikanan yang harus didukung oleh peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan IPTEK. Karena kualitas sumberdaya manusia ini akan sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi perikanan. Harapannya pada tahun 2017 pembangunan kelautan & perikanan juga memprioritaskan berbagai progam yang mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang perikanan. Diharapkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara arif dan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan.