Hubungan Kualitas Public Service Management Menuju Good Governance

Pendahuluan

Dalam buku Manajemen Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaran pemerintahan. Buku yang memiliki 6 bab pembahasan ini secara detail menjelaskan pemahaman untuk melaksanakan kegiatan manajemen dalam pelayanan publik yang baik. 

Pada bab 1 pendahuluan terdapat dua sub bab didalamnya yang secara garis besar menjelaskan dasar-dasar dari manajemen pelayanan publik dan kualitas pemberian pelayanan. Dalam pelaksanaan pemebrian pelayanan harus ditafsirkan secara detail yang mengacu pada aspek-aspek Good Governance. 

Ada dua hal yang saling berkaitan, yaitu manajemen dan pelayanan. disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu usaha mengatur dan mengoorganisasikan segala usaha dan proses dalam organisasi termasuk pemberian pelayanan. Orientasinya tertuju pada kinerja pelayanan publik dan kualitas pelayanan yang dihasilkan.
 
Konsep, Fungsi, Dan Tujuan Pelayanan Publik

Sesuai dengan judul pada bab 2 bahwa setiap bentuk pelayanan publik memiliki konsep, fungsi dan tujuan yang ingin dicapai. Pada hakikatnya bahwa pelayanan publik adalah melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Untuk memberikan pelayanan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten sesuai dengan konsep pelayanan publik menuju Good Governance. Kualitas pelayanan publik ditentukan oleh siapa yang memberikan pelayanan.

Konsep pelayanan publik dijelaskan secara rinci yang terbagi dalam beberapa hal, yaitu kepemimpinan, budaya organisasi, faktor kelembagaan, tata kerja, standar pelayanan, pengelolan pengaduan masyarakat, pengendalian dan evaluasi, sarana dan prasarana, penggunaan teknologi informasi, dan pengelolaan sumberdaya manusia. 

Mengenai fungsi dan tujuan dari pelayanan publik ini saling berkaitan, bahwa pada setia instansi pemerintah yang menerapkan pelayanan publik secara baik dan berkualitas memiliki fungsi dan tujuan yang menjadi dasar dalam pelayanan publik adalah melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dalam rangka membantu terkait dengan administrasi kepemerintahan dan kebutuhan barang atau jasa publik.
 
Kinerja Pelayanan Publik

Kinerja pelayanan publik dijelaskan bahwa secara subtansi kinerja pelayanan publik merupakan bentuk hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kinerja dalam pelayanan publik menjadi subtansi nilai dalam fokus utama penilaian kerja aparatur negara. Sifat dan bentuk kinerja pelayanan publik sejatinya memang harus berjalan sesuai dengan sifat dan bentuknya. 

Secara prinsip sikap kinerja pelayanan publik adalah membantu masyarakat dan secara sifat sudah menjadi kewajiban aparatur negara untuk memberikan pelayanan dengan professional. Selanjutnya inti dari kinerja pelayanan publik adalah kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 

Kualitas pelayanan publik yang baik menjadi barometer bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika kualitas pelayanan publiknya baik maka dapat dipastikan bahwa kinerja pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara telah maksimal. Hal tersebut tentu diperlukannya sebuah penilaian kinerja untuk mengontrol dalam rangka memastikan bahwa tujuan yang ditentukan sebelumnya sesuai dengan hasil kinerja yang telah dicapai atau malah sebaliknya.
 
Sumber Daya Aparatur Pelayanan Publik

Sumber daya paratur merupakan aspek utama dalam mencapai tujuan organisasi yang mengatur dan menjalankan sistem manajemen sebagai tumpuan organisasi. Seluruh proses manajemen organisasi tentunya dilakukan oleh manusia yang didalamnya memiliki kompetensi dan kualitas memadai sesuai tugas dan fungsinya. 

Untuk mencapai sumber daya aparatur pelayanan yang baik terlebih dahulu melakukan hal mendasar, yaitu rekrutmen dan promosi sumber daya aparatur. 

Rekrutmen dan promosi tersebut dilakukan secara ketat dan tidak sembarangan agar kedepannya tidk menjadi boomerang bagi pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Suber daya aparatur pelayanan harus memiliki kompetensi untuk memenuhi pencapaian kualitas pelayanan publik ideal.

Pengembangan sumber daya aparatur merupakan bagian penting dalam organisasi. Produktivitas sumber daya aparatur dipengaruhi banyak faktor, sehingga kontrol terhadap ketersediaan sumber daya aparatur menjadi penting untuk dilakukan secara periodik. Salah satunya adalah profesionalitas dan akuntabilitas kinerja aparatur. Profesionalitas dan akuntabilitas menjadi komponen penting dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.
 
Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi menjadi sebuah kebutuhan dalam memecahkan persoalan-peroalan dalam pelayanan publik. Mengapa? Seperti yang diketahui bahwa persoalan-persoalan yang menggerogoti birokrasi Indonesia sampai hari ini masih sering terjadi. 

Pada persoalan organisasi, birokrasi belum efektif dan efisien dikarenakan masih sering terjadinya penggemukan struktur birokrasi dalam persoalan sistem birokrasi. Gemuknya struktur mengakibatkan tumpang tindih antara satu pegawai dengan pegawai lainnya, maka dari itu perlunya penataan ulang yang lebih strategis pada sistem birokrasi yang ada sebelumnya. 

Pemerintah hendaknya mengkaji ulang bentuk persoalan birokrasi yang sering terjadi berulang-ulang dengan sistem birokrasi yang diterapkan pada saat itu, tidak hanya itu hubungan yang kuat dan selaras harus terjalin antar sesama aparat birokrasi terhadap masyarakatnya agar terciptanya sebuah perubahan yang menuju Good Governance.

Secara konseptual, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Konsep reformasi birokrasi perlu ditingkatkan lagi dalam rangka membangun kualitas birokrasi menjadi lebih baik. Mengenai kebijakan reformasi birokrasi dijelaskan secara konseptual, bahwa pada seluruh unsur di pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah memberikan peluang yang cukup signifikan untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja aparatur negara yang berkualitas.
 
Good Governance

Sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa usaha menuju pemerintahan yang baik atau istilah lainnya adalah Good Governance maka diperlukannya tatanan birokrasi yang efektif dan efisien. Titik pokok dari segala tujuan yang telah dibuat di awal perencanaan adalah untuk mencapai good governance. Konsep-konsep yang diterapkan didalamnya diharapkan mampu membangun pemerintahan Indonesia agar lebih baik lagi. Sistem birokrasi yang ada perlu dilakukan pembaruan dan penelitian terhadap kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam birokrasi tersebut.

Good governance sebagai goals yang memiliki tatanan pemerintahan yang baik dalam segala aspek serta menjadikan good governance sebagai bagian dari membangun pemerintahan secara baik. Untuk mencapai itu semua maka terdapat peran strategis yang mendudkung terwujudnya good governance, yaitu pemerintah sebagai pemberi pelayanan, lingkungan sosial, dan masyarakat sebagai penerima layanan. 

Hubungan harmonis dari ketiganya dapat memberikan dukungan dalam mempercepat usaha menuju good governance. Indonesia sering mengalami perubahan sistem birokrasi dari berbagai wujud konsep-konsepnya, diharapkan apapun bentuknya sistem birokrasi yang dilaksanakan dapat membawa Indonesia menuju good governance.
 
Kelebihan Buku

Kelebihan dari buku Manajemen Pelayanan Publik adalah terdapat referensi dari berbagai ahli sebagai pendukung dari isi yang dijabarkan, terdapat penggunaan gaya bahasa yang mudah dipahami baik untuk dunia pendidkan dan kalangan awam. memudahkan pembaca memahami di bagian-bagian tertentu untuk membantu proses pembelajaran.

Isi buku terdapat pembahasan materi yang mudah di pahami dan ditangkap oleh para pembaca dikarenakan isinya yang komunikatif. Buku ini juga memiliki bentuk yang menarik perhatian para pembacanya dikarenakan pokok pembahasan langsung menuju inti permasalahan.
 
Kekurangan Buku

Kekurangan dari buku Manajemen Pelayanan Publik, yaitu terdapat pembahasan-pembahasan yang dilakukan berulang-ulang atau berbelit, terdapat penjabaran yang tidak tuntas dijelaskan sehingga membuat pembaca untuk mencari referensi dari sumber lain, dan terdapat sedikit susunan kata yang kurang baku di dalam pokok pembahasannya.

Identitas Buku

Judul Buku : Manajemen Pelayanan Publik

Penulis : Hayat, S.AP., M.Si.

Penerbit : PT RajaGrafindo Persada

Cetakan : Cetakan ke-1, Januari 2017

Jumlah Halaman : xviii, 226

Reviewer : Indah Safitri

Ilmu Administrasi Negara

Universitas Islam Malang