“Saya gak gusur orang saya mindahin hidup orang lebih baik,” kata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/10/2016) [1]
Ahok mengklaim bahwa warga yang dugusur itu sekarang memiliki kehidupan yang jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Pasalnya, mereka yang digusur diberi rumah susun sebesar 36 meter persegi untuk satu keluarga. Selain itu juga dilengkapi fasilitas lainnya seperti pelayanann kesehatan, pendidikan, bus gratis dan lain sebagainya.
Belakangan ini klaim Ahok ini terbantahkan. Survei LBH Jakarta malah menemukan bahwa kehidupan mereka yang tergusur itu lebih buruk ketimbang sebelumnya. Sebagai catatan, survei ini dilakukan pada 9-17 April 2016 di 18 runawa yang dihuni oleh korban penggusuran paksa di wilayah DKI Jakarta. Temuan mereka adalah :
Peningkatan jumlah pekerja serabutan dan pengangguran. Dampaknya jumlah warga yang memiliki pendapatan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2016 juga meningkat. [2]
60,4 Persen Hak Akses Transportasi Warga Rusun Tak Terpenuhi, karena lokasi rusun jauh dari tempat tinggal warga [3]
59,8 Persen Warga Rusun Tidak Miliki KJP dan KJS [4]
Kalau survei LBH Jakarta dianggap tidak bisa memaparkan fakta yang terjadi, barangkali keluhan-keluhan-keluhan warga di bawah di bawah ini bisa mengajak kita untuk berpikir lebih jernih terkait dampak dari penggusuran ini.
Masruroh Noviani bekas warga Pasar Ikan, Penjaringan mengaku kehidupannya lebih susah setelah penggusuran. Dulu ia bisa menabung Rp 20 ribu/ hari, sekarang Rp 1.000 saja sudah sulit. Pasalnya, sejak tinggal di Rusun Rawa Bebek, pengeluaran keluarganya melonjak drastis.
Total biaya tambahan setiap bulan sekitar Rp 1.920.000, terdiri dari : 1) Rp540 ribu untuk biaya sewa rusun, listrik, dan air.; 2) Rp 300 ribu untuk ongkos kedua anaknya ke SDN Pulo Gebang 13; 3) Rp 1.080.000 untuk ongkos ke tempat kerja suaminya. Padahal suami Noviani cuma bekerja sebagai supir truk.
Tragisnya ada pula penghuni Rusun Rawa Bebek yang kini menjadi pemulung. [5]
Rusun Jatinegara
Menulis Untuk Mengingat: Catatan Penghuni Rusunawa Jatinegara terbitan Jakarta, 10 Desember 2016, juga menyajikan kondisi yang serupa [6]. Buku ini ditulis langsung oleh para penghuni Rusunawa Jatinegara. Rata-rata mereka mengeluh bahwa kehidupan di rusun justru menerbitkan banyak masalah baru buat mereka.
Mulai dari rusun yang lebih kecil ketimbang rumahnya sebelumnya, beban hidup membesar sementara pemasukan menurun, ketidakjelasan sampai kapan mereka harus membayar sewa, kesedihan bocah perempuan karena kucingnya mati terlindas beko dan sempitnya tempat bermain. Dan masih banyak yang lainnya.
Yang paling menarik barangkali adalah pandangan Farah (11 tahun), bekas warga Kampung Pulo mengenai tudingan kampung kumuh itu.
Saya lahir di Kampung Pulo. Saya sering bermain bersama teman-teman di kali. Hatiku menjadi senang, […] Setelah banjir kampung kami penuh sampah. Maka warga Kampung Pulo membersihkan desa secara gotong royong. […] Warga sangat berberat hati menempati rusunawa karena harus membayar sewa untuk seumur hidup. Banyak warga tidak mampu membayarnya.
Rusun Marunda
Karjono terpaksa banting setir dari buruh pemasang marmer menjadi satpam rusun. Dulu ia harus bekerja 6 jam sehari, lalu nyambi sebagai tukang ojek, ditambah hasil berdagang istrinya; pendapatan mereka cukup untuk hidup keluarga. Sekarang, otomatis keluarga itu harus menggantungkan hidup dari gaji satpam Karjono yang bersarnya Rp3,1 juta/ bulan. Celakanya, tinggal di rusun membuat beban hidup mereka naik, jadi sekitar Rp3,5 juta. Solusinya berutang kepada tetangga. [7]
Sahabat saya menyebut apa yang dilakukan Ahok bukanlah penggusuran, karena telah disediakan rusunawa untuk menampung warga. Kebijakan itu merupakan solusi untuk memanusiawikan penduduk di kampung-kampung “kumuh” itu.
Selintas tampak benar, tetapi menurut saya menggusur adalah ketika masyarakat dicabut dari akar sosial yang ekonominya. Pemukiman bukan sekadar rumah, tetapi terkait dengan banyak hal tadi : tempat bekerja, ruang untuk berusaha, tetangga yang bisa pinjam-meminjam uang, jarak sekolah anak, tempat anak-anak untuk bermain, dan lain-lain. Jadi bukan sekadar persoalan fisik bangunan, tetapi juga non fisiknya yang harus diperhatikan.
Tentu akan ada yang berkilah, menganggap kampung-kampung ini sebagai biang keladi banjir Jakarta misalnya. Jawaban saya sederhana saja, banyak pula pemukiman mewah dan mall yang dibangun di kawasan resapan air. Mengapa tidak mereka yang digusur? Jangan sampai muncul kembali adagium yang sempat ngetrend di era orba bahwa orang miskin memang tidak selayaknya tinggal di Jakarta.
Perkara kampung pulo dan banjir jakarta, sejatinya sudah ada solusinya. Namanya kampung terapung. Ini bukan gagasan gila, karena sudah ada contohnya seperti rumah terapung di Belanda di bawah ini [8]. Mengapa kita tidak belajar?
Referensi
[1]Disebut Tukang Gusur, Ahok: Saya Enggak Gusur, Saya Mindahin Hidup Orang Lebih Baik
[2] Survei LBH: Korban Penggusuran Makin Miskin Setelah Pindah ke Rusun
[3] LBH Jakarta : 60,4 Persen Hak Akses Transportasi Warga Rusun Tak Terpenuhi
[4] Survei LBH Jakarta : 59,8 Persen Warga Rusun Tidak Miliki KJP dan KJS
[5] Balada Korban Penggusuran yang Tinggal di Rusun
[6] Menulis Untuk Mengingat: Catatan Penghuni Rusunawa Jatinegara
[7] Di Rumah Susun, Kondisi Ekonomi Korban Gusuran Kian Sulit
[8] Rumah Terapung
