Menyongsong Tahun Gelap dan Keharusan Tata Ulang Pengelolaan Batu Bara

BLU Batu Bara didesain untuk menjadi pemungut iuran bagi para penambang dari setiap transaksi penjualan mereka. Iuran ini akan diberlakukan ketika harga batu bara sudah dilepas sesuai harga pasar. Artinya, sudah tidak ada lagi harga yang ditetapkan pemerintah. Nantinya dari iuran itu yang digunakan untuk menutupi selisih pembelian batu bara oleh PLN.

Kehadiran BLU Batu Bara ini akan membawa dua konsekuensi. Bagi pelaku industri batu bara, mereka akan mendapatkan harga lokal yang sama dengan pasaran internasional, sehingga mereka mengutamakan pasar dalam negeri terlebih dahulu. Sebaliknya, dari sisi PLN, pasokan batu bara menjadi lebih pasti dan ajeg, sehingga mereka tetap bisa operasional dengan baik.

Dengan begitu, skema BLU Batu Bara ini tidak akan membebani keuangan negara. Sekaligus dapat menjembatani dua kepentingan, tanpa mengorbankan salah satunya. Bisa dikatakan, ini dapat menjadi kebijakan terbaik agar krisis energi bisa dihindari sebagaimana peringatan Presiden Jokowi di atas.

Namun, upaya untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan energi di negeri ini tidaklah mudah. Jalan terjal harus dihadapi karena hingga saat ini ada upaya dari beberapa pihak yang justru menginginkan BLU Batu Bara ini batal, dan/atau tertunda pelaksanaannya.

Parahnya lagi, niatan penundaan tersebut malah muncul dari pejabat pemerintahan sendiri, entah demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dan, secara tidak langsung itu turut mendukung kepentingan negara lain, dimana sekarang semua tengah berebut untuk mendapatkan batu bara Indonesia untuk mengamankan pasokan energinya masing masing.

Niatan dari para pengusaha maupun pejabat pemerintah tersebut pada hakikatnya tidak memahami situasi krisis global yang disampaikan oleh atasannya sendiri, yaitu Presiden Jokowi. Padahal, dengan menunda dan membatalkan BLU Batu Bara itu, justru akan membuat Indonesia makin tidak responsif, dan kelabakan menghadapi krisis energi, terutama dari sektor kelistrikan.

Pada akhirnya, hal itu akan semakin menambah beban krisis di negara ini. Setelah sektor BBM yang cukup berat dihadapi pemerintah, berikutnya harus menanggung beban krisis listrik. Ujung-ujungnya tak lain dan tak bukan, masyarakat luas yang jadi korbannya.

Oleh karena itu, berbenah tata kelola batu bara seperti di atas menjadi kebutuhan yang sangat mendesak saat ini. Menurut saya, justru ini harus dijadikan prioritas. Karena menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

Kalau ini dibiarkan berlarut-larut, dan para pejabatnya menutup mata, maka kemungkinan krisis energi akan menghampiri kita. Dan, situasi ini tentunya bukan yang kita harapkan.