Hal menarik tentang pluralisme hukum terletak pada fakta dan potensi untuk saling bersitegang hingga menciptakan ketidakpastian. Adanya ketidakpastian ini menjadi salah satu titik lemah yang "diincar" dari pluralisme hukum, walaupun hal ini tidak sepenuhnya benar karena permasalahan pokok dari potensi konflik tersebut adalah adanya relasi yang asimetris dari sistem normatif tersebut. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung ide pluralisme hukum di dalamnya. Pluralisme hukum memang tidak seketika menyelesaikan permasalahan yang muncul di dalam masyarakat. Akan tetapi, pluralisme hukum hadir untuk memberikan pemahaman yang baru kepada praktisi hukum, pembentuk hukum negara (para legislator) serta masyarakat secara luas bahwa disamping hukum negara masih terdapat sistem-sistem hukum lain yang lebih dulu ada di masyarakat dan sistem hukum tersebut mampu berinteraksi dengan hukum negara. Disamping itu, pluralisme hukum mampu memberikan pemahaman terhadap fakta adanya tertib sosial yang bukan bagian dari keteraturan hukum negara.
