Pemimpin Baru, Akankah Indonesia Maju?

Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih secara resmi telah usai dilaksanakan 20 Oktober 2024 lalu. Yang menandai kepemimpinan lama telah usai dan babak baru kepemimpinan negri ini dimulai. Banyak pihak yang optimis negri ini akan menjadi lebih maju dengan kepemimpinan baru, namun tidak sedikit juga pihak yang meragukan dan khawatir terhadap nasib negri, meskipun tampuk kepemimpinan telah berganti. 

Kemajuan ; Jauh dari Harapan

Bukan tanpa alasan jika banyak pihak yang merasa pesimis dengan kondisi negri ini kedepannya. Di masa jokowi menjabat selama 10 tahun, banyak persoalan di berbagai bidang. Dalam bidang politik, negri ini hanya dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki modal. Mereka terlibat dan memegang kendali atas setiap kebijakan. Alhasil kebijakan yang dibuat bukan pro rakyat, melainkan pro oligarki.

Dalam bidang ekonomi sumber pemasukan negara yang ditopang oleh pajak dan hutang, mengakibatkan rakyat tidak terpenuhi kebutuhan asasi nya dari sandang, pangan, papan. Justru yang terjadi rakyat tercekik sebab kondisi hutang Indonesia sudah mencapai Rp8.500 triliun menyebabkan naiknya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat. Beberapa bulan terakhir, rakyat mengalami deflasi, tersebab phk besar-besaran yang terjadi di banyak perusahaan. Kemiskinan pun semakin tinggi pula angkanya. Bagaimana dengan SDA? SDA dikuasai asing sehingga rakyat justru tidak dapat menikmati kekayaan alamnya. 

Di bidang sosial, kriminalitas justru semakin marak dilakukan oleh generasi muda sebagai akibat dekadensi moral dan krisis identitas. Ini sejalan dengan pengarusan ide moderasi di dunia pendidikan yang justru menyebabkan mereka jauh dari nilai agama. 

Adapun di bidang hukum, keadilan sulit dirasakan. Sebab hukum berubah menjadi siapa yang punya uang, dia yang akan menang. 

Inilah gambaran realitas kondisi negri ini yang pemimpinnya menerapkan sistem aturan buatan manusia yakni sistem sekularisme demokrasi. Dalam demokrasi, kemajuan jauh dari harapan sebab bermula dari paradigma batil memisahkan antara agama dengan kehidupan. Manusia dijauhkan dari aturan Pencipta yang sejatinya dibutuhkan manusia untuk menyelesaikan beragam persoalan manusia yang kompleks. Alhasil karena aturan dibuat manusia, rentan berpeluang menghasilkan kebijakan yg sarat akan kepentingan pemegang kekuasaan. Maka rasanya sulit berharap negri ini mengalami kemajuan jika aturan yang diterapkan masih menggunakan demokrasi sekalipun pemimpinnya silih berganti. 

Terlebih rezim yang saat ini berkuasa, adalah penguasa populis semata. Berbagai gebrakan program-program dijanjikan dan dijalankan dengan klaim atas nama rakyat. Misalnya program makan siang gratis, alibinya untuk mengurangi stunting tapi mengabaikan beban tanggungan anggaran negara yang akan membengkak dan berefek pada kesulitan ekonomi masyarakat. Belum lagi, postur tubuh pemerintahan yang gemuk, selain memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap kredibilitas dan kapabilitas orang-orangnya, disisi lain juga memunculkan problem terhadap membengkaknya anggaran negara. Jika sudah demikian, maka kesejahteraan rakyat akan sulit dicapai. Meskipun penguasa saat ini optimis akan dapat menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat dengan berjanji akan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Padahal ukuran indikator kemajuan ekonomi tidak bisa diukur hanya dengan pertumbuhan ekonomi, sebab hanya berupa angka-angka yang kadangkala tidak sesuai dengan realitas kesejahteraan masyarakat. Yang terjadi justru kesenjangan tajam sebab tidak meratanya kondisi ekonomi masyarakat. Inilah realitas dalam sistem kepemimpinan demokrasi. Kemajuan dan kesejahteraan yang diimpikan rakyat menjadi mimpi belaka yang tidak akan pernah terwujud. 

Harapan Kemajuan : Hanya ada dalam Islam 

Dalam konteks negara, kemajuan adalah kondisi dimana negara mampu mewujudkan kemashlahatan (kebaikan) bagi rakyat dalam berbagai aspek, yang terwujud berkat sistem aturan yang dijalankan. Baik dalam sistem ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sosial, dsb. Hal ini dibuktikan dalam sejarah umat Islam tatkala hidup dalam  masa kejayaaannya. Umat islam dipimpin oleh pemimpin yang amanah, sebab memahami bahwa urusan kepemimpinan pertanggungjawabannya berat dihadapan Allah. Dalam hadits Rasul bersabda :

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR Bukhari dan Muslim).

Pemimpin  dalam Islam tatkala menerapkan aturan, bersumber dari kitabullah dan sunnah. Sehingga ia tidak akan sewenang-wenang membuat aturan demi kepentingan pribadi sebab dibatasi oleh syariat. 

Darinya masyarakat merasakan ketenangan, kebahagian, dan kesejahteraan. Ini sesuai dengan janji Allah dalam firman Nya :

"Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan." (Qs. Al-A'raf ayat 96) 

Di masa kejayaan Islam, umat Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sebagai contoh, dimasa Umar bin Abdul Aziz, rakyat nya menolak menerima zakat sebab kesejahteraan mereka telah terjamin. 

Di masa Abbasiyah, pendidikan terkenal dengan kemajuan ilmunya, hingga melahirkan berbagai ilmuan dengan penemuan-penemuan yang luar biasa. Begitu pula kemajuan dalam aspek yang lain. 

Inilah kemajuan nyata dalam berbagai bidang ketika Islam diterapkan dalam kehidupan secara menyeluruh. Maka sudah selayaknya kaum muslimin kembali mengupayakan sistem Islam tegak kembali, agar kemajuan yang diinginkan bisa terwujud. Sebab berharap kemajuan dalam aturan Kapitalisme sekuler hanyalah harapan semu. Allahu a'lam bis showab