Kasus Fatia Haris dan Jalan Curam Kebebasan Pembela HAM Kita

Ancaman ini mengharuskan pembela HAM untuk selalu memiliki beragam mitigasi resiko. Ketika para pembela HAM ingin tetap tinggal dan melanjutkan pekerjaan mereka di lingkungan 'berbahaya' dengan tekanan yang besar, maka bertahan bukanlah suatu pilihan. Bertahan merupakan keharusan, dan negara perlu menjadi pihak yang dapat mengupayakan perlindungan serta turut hadir dalam mewujudkan keselamatan pembela HAM.

Selain ancaman di atas, pembela HAM juga harus menghadapi berbagai persoalan lainnya. Sseperti permasalahan psikologis, permasalahan finansial, permasalahan kepentingan relasi atau keluarga, dan lain-lain. Permasalahan ini ada sebagai dampak dari pekerjaan pembela HAM yang menguras tenaga dan pikiran, terlebih banyak pembela HAM yang harus terjun untuk aksi di lapangan.

Sebagai contoh, banyak pembela HAM di bidang lingkungan memiliki komitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Dalam prosesnya, pembela HAM ini harus menghadapi mafia hukum, mendengarkan berbagai trauma masyarakat lokal, hingga harus menanggung beban ekspektasi untuk menuntaskan kasus tersebut dengan masyarakat adat sebagai 'pemenangnya'. Kebanyakan lokasi tanah ulayat yang jauh dari kampung halaman pembela HAM membuat pembela HAM yang bersangkutan tidak dapat menyisihkan waktunya untuk keluarga. Permasalahan-permasalahan ini lama-kelamaan dapat menjadi permasalahan psikologis yang akhirnya memengaruhi kinerja dan kesehatan dari pembela HAM tersebut. Banyak orang dalam masyarakat kita yang memandang pekerjaan pembela HAM sebagai suatu 'pengorbanan', sehingga menegasikan fakta bahwa terdapat kesejahteraan pembela HAM yang juga harus diperjuangkan. 

Bagaimana Hukum Normatif Mengatur Pembela HAM Kita?

Sumber: Unsplash

Menjadi pembela HAM bukan pekerjaan yang mudah. Tidak pernah ada kata mudah dalam menjamin berjalannya demokrasi dan kedaulatan rakyat di masyarakat yang beragam. Indonesia sebagai negara dengan kedaulatan rakyat sudah memiliki beberapa landasan hukum dan pengaturan fundamental yang dapat difungsikan sebagai dasar perlindungan pembela HAM. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya Pasal 28C Ayat (2), menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
• Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menegaskan jaminan hukum hak-hak Pembela HAM pada Bab Partisipasi Masyarakat, seperti yang tercantum pada Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103.
• Pembela HAM dengan latar profesi atau lingkup kerja tertentu memiliki pengakuan serta perlindungan sesuai dengan latar profesi atau lingkup kerjanya masing-masing. Seperti jurnalis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pembela HAM buruh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, advokat pembela HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, pembela HAM lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan pembela HAM pemberi bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
• Saat ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menerbitkan Peraturan Komnas HAM No 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM yang memaparkan teknis perlindungan pembela HAM.

Walaupun sudah terdapat beberapa landasan hukum yang mengatur terkait pembela HAM, masih diperlukan peraturan teknis lainnya sebagai upaya optimalisasi perlindungan pembela HAM di Indonesia. Beberapa negara lain menyediakan opsi-opsi lain dalam mengupayakan perlindungan terhadap pembela HAM di negara mereka, apa saja itu?

Contoh Kebijakan Perlindungan Pembela HAM di Negara lain

Sumber: Unsplash

Melihat banyaknya resiko yang harus dihadapi pembela HAM, Uni Eropa mengesahkan kebijakan visa for temporary relocation of Human Rights Defenders (visa untuk relokasi sementara bagi pembela HAM) dan mendorong masing-masing negara Eropa untuk mengesahkan kebijakan serupa.

Sebagai contoh, prosedur dan skema visa relokasi sementara untuk pembela HAM di Irlandia yang berlaku mulai 2005. Kementerian Kehakiman Irlandia, bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Irlandia menyediakan mekanisme tindakan cepat untuk memfasilitasi para pembela HAM yang bepergian ke Irlandia dan memungkinkan mereka dengan cepat mendapatkan visa kunjungan jangka pendek (tiga bulan) untuk tujuan istirahat atau karena masalah keselamatan sementara. Keputusan pemberian visa darurat ini dilakukan dengan mempertimbangkan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi pembela HAM beserta kondisi negara asalnya.

Sejak tahun 2005 hingga 2008, sembilan pembela hak asasi manusia yang datang dari Suriah, Iran, Ingushetia, Chechnya, Arab Saudi, Sri Lanka, dan Sahara Barat menerima visa relokasi sementara. Dengan beberapa pembela HAM membawa anak-anaknya yang masih berusia belasan tahun untuk mencari perlindungan di Irlandia.

Kebijakan visa darurat juga dilakukan oleh Norwegia dengan sistem dinas luar negeri bagi pembela HAM. Dalam sistem ini, pembela HAM dapat mengajukan visa darurat yang memungkinkannya mendapatkan dukungan dari negara Norwegia untuk mengikuti kursus pelatihan atau konferensi di luar negeri. Surat rekomendasi juga dapat dikeluarkan oleh Norwegia kepada negara tetangganya untuk menerima visa darurat pembela HAM yang sedang memerlukan perlindungan.