"Secara umum terdapat 4 fungsi pemerintah yakni fungsi pelayanan (service), fungsi pengaturan (regulating), fungsi pembangunan (development), dan fungsi pemberdayaan (empowerment). Selain fungsi pelayanan, fungsi utama pemerintah lainnya adalah fungsi pengaturan."Â
Presiden Joko Widodo Meresmikan Pelayanan Pemerintah Berbasis Teknologi yang Terintegrasi "GovTech INA Digital"Â
Sebagi salah satu fungsi Pemerintah adalah menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pelayanan sebagai bentuk dari tugas umum pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, adapun birokrasi merupakan instrumen Pemerintah untuk  mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif , cepat dan berkeadilan, serta transparan dan akuntabel. Hal ini berarti untuk melaksanakan fungsi Pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional, aspiratif dan memiliki daya saing, dan berpihak terhadap pelayanan agar masyarakat sebagai pengguna merasa puas terhadap pelayanan yang diterima. Karenanya kualitas pelayanan Pemerintah menjadi harapan bagi masyarakat, tidak ada lagi keluhan soal berbelit-belit, rumit,  waktu lama, dan dengan biaya mahal.
Untuk menjawab semua ini  Presiden Joko Widodo di akhir-akhis masa jabatannya telah meletakan pondasi dasar pelayanan  yang sangat luar biasa untuk pemerintah kedepan dengan telah diresmikannya  peluncuran GovTech Indonesia bernama INA Digital.
Penggunaan system pelayanan digital ini akan dapat dinikmati oleh masyarakat pada bulan September 2024 mendatang. Penggunaan  GovTech sendiri sudah merupakan kebijakan  pemerintah yang memanfaatkan perangkat lunak guna mengalihkan pemerintah dari alur kerja berbasis tradisional yang mengandalkan perangkat lama seperti kertas dan beralih ke infrastruktur digital yang lebih modern, canggih, cepat.
GovTech sendiri merupakan  tim digital pemerintah yang akan mengintegrasikan layanan digital secara nasional jadi tidak ada lagi klaim antara institusi pemerintah terutama soal aplikasi karena semua sudah terintegrasi, karenanya Presiden Joko Widodo menekankan perlunya kerja sama dan integrasi antar kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data tidak ada lagi istilah ego Kementerian, ego pusat dan daerah  karena semua sudah terintegrasi dengan system yang memudahkan untuk semuanya
Ini merupakan terobosan karena Presiden Joko Widodo menyadari bahwa pelayanan terhadap masyarakat indonesia adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah, dan harus diakui secara jujur jika melihat kebelakang tidak dapat dipungkiri bahwan pelayanan publik banyak mengalami hambatan terutama dalam kualitas pelayanan akibatnya ada ketidak puasan dari masyarakat terhadap pelayanan publik yang terkesan masih rendah, lamban,  pelayanan publik dianggap masih jauh dari prinsip-prinsip pemerintahan yang ideal dalam menyelengarakan pelayanan masih banyak dijumpai kekurangan sehingga jika dilihat dari aspek  kualitas masih jauh dari harapan masyarakat sebagai pengguna pelayanan  terlebih dengan adanya indikasi-indikasi yang masih bisa dijumpai seperti pungutan biaya diluar ketentuan, dan keterlambatan penyelesaian izin-izin yang masih menjadi keluhan masyarakat.
Karena itu, dengan diluncurkannya GovTech Indonesia bernama INA Digital akan menjadi solusi terbaik pelayanan pemerintah untuk lebih memudahkan bagi masyarakat dalam mengurus perizinan-perizinan, dan peluncuran GovTech Indonesia ini merupakan bukti  bagi pemerintah  untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat
Pemerintah menyadari betul bahwa kehadirannya  untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan, bukan mempersulit, bukan memperlambat tetapi lebih mempercepat penyelesaian pelayanan dengan tetap memperhatikan aturan yang ada.
Pemerintah menyadari betul bahwa  tolok ukur keberhasilan adalah soal kepuasan pelayanan, manfaat yang diterima, hingga kemudahan urusan masyarakat, dan melalui pelayanan berbasis tekhnologi aplikas  GovTech INA Digital semata-mata untuk memudahkan birokrasi pelayanan pemerintah pusat dan daerah mengingat sebelumnya terdapat 27 ribu aplikasi level pemerintahan pusat maupun daerah yang tidak terintegrasi.
Karena itu dengan kehadiran GovTech INA Digital diharapkan membuat semua terintegrasi, dapat meminimalisasi birokrasi yang rumit, serta mengakselerasi sistem digital di sejumlah layanan prioritas. Â
GovTech INA Digital harus digunakan untuk memperkuat digitalisasi sistem pelayanan publik, juga meningkatkan daya saing Indonesia, untuk itu Pemerintah Pusat dan Daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas (nteroperabilitas adalah kemampuan aplikasi dan sistem untuk secara aman dan otomatis bertukar data tanpa memandang batas-batas geografis, politik, atau organisasi) aplikasi serta data demi pemanfaatan GovTech INA Digital.
Beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik, di antaranya meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial (bansos), SIM online, hingga izin keramaian. Â "Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara semua dilakukan demi untuk memudahkan pemerintah Pusat dan Daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Bravo Pemerintah Indonesia menuju pelayanan berbasist tekhnologi yang lebih memudahkan .......
Selasa, 28 Mei 2024
Inay thea Cileungsi-Kab. Bogor
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H