 Ada Apa Dengan PPP Partai Berlambang Ka'bah Harus Menelan Pil Pahit Gagal Lolos ke Senayan
Hasil Pemilu 2024 8 Parpol Lolos ke DPR sedangkan PPP hampir bisa dipatsikan Gagal Melenggang ke Senayan Tpadahl PPP sebagaimana kita ketahui adalah tergolong partai yang punya segudang pengalaman pinjam istilah kekinian sudah sangat senior  di dunia perpolitikan Indonesia, namun rupanya di pemilu tahun 2024 ini  tak membuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mudah melenggang ke Senayan kegagalan tak lolos ke senayan.
Tentu sangat mengejutkan semua pihak karena PPP termasuk partai tua dengan segala sepak terjangnya didunia pepolitikan gagalnya ke senayan lebih disebabkan berdasarkan hasil perolehan suara sah partai di Pemilu 2024 partai berlambang Ka'bah ini tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen perolehan suaranya dimana raihan suara PPP secara nasional yakni 5.878.777 atau 3,87 persen dari 84 daerah pemilihan (Dapil). Sedangkan berdasarkan pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa syarat partai politik lolos parlemen adalah memenuhi ambang batas parlemen yakni minimal 4 persen suara nasional.
Lebih mencenagngkan lagi tak  lolosnya PPP melenggang ke Senayan ini  adalah kegagalan pertama yang cukup penyakitkan bayangkan sejak kurun waktu 50 tahun terakhir baru di tahun 2024 ini mengalami kegagalan.
Rasanya sulit membayangkan  bagaimana mungkin sekelas partai PPP berlambang ka'bah bisa disebut partai besar yang keberadaannya seharusnya sudah mengakar dimasyarakat terpaksa harus menyingkir dari hiruk pukuk politik 5 tahun kedepan.
Kegagalan ini hendaknya menjadi  tamparan keras bagi DPP PPP khususnya dijadikan  sebagai pembelajaran berharga agar bisa berbenah kedalam karena sebagaimana kita ketahui PPP tidak lepas dari rentetan  badai angin konflik menerpa di internal, ditandai dengan seringkali keputusan elite bersebrangan dengan kemauan tingkat grass root dampaknya terhadap perolehan suaranya tidak terlalu signifikan jika kondisi ini dibiarkan berlarut larut tidak mustahil PPP lama lama akan tenggelam karam oleh karena itu ada baiknya semua legowo untuk saling intospeksi demi nama baik PPP kedepan mengembalikan marwah wajah PPP di mata rakyat.
Mari sejenak kita menoleh kebelakang sejarah mencatat saat di tengah suasana konflik yang sedang berkecamuk belum juga  reda  dilalahnya ketua umum Suryadharma Ali tersandung korupsi yang kemudian  SDA divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat atas kejadian ini rupanya muncul kepermukaan debut nama generasi muda  adalah Romahurmuziy seolah berada di atas angin sebagai penyelamat PPP  namun ternyata tidak juga karena konflik jilid dua kembali mewarnai  antara Djan Faridz vs Romahurmuziy.
Skibatnya terjadi dualisme kepemimpinan dimana  Djan Faridz kemudian mendeklarasikan diri sebagai Ketua Umum PPP hal ini diklaim  sesuai dengan hasil Muktamar PPP di Jakarta dilain pihak  Romahurmuziy tidak mau kalah mengklaim sebagai Ketua Umum versi Muktamar Surabaya dua-duanya merasa berada pada posisi paling sah sebagai ketua umum
Akrobatik aksi saling deklarasi, baik kubu Djan Faridz maupun Romahurmuziy mereka saling mengklaim sebagai pemilik PPP yang sah dampaknya konflik kedua elite politik ini kemudian berimbas terhadap suara PPP sehingga pada saat Pilpres 2019 lalu banyak kader PPP tidak puas dengan Romahurmuziy yang mendukung Jokowi dimana para kader  PPP dan basis masa kepemudaan mereka yakni Gerakan Pemuda Ka"bah (GPK) di kawasan Yogyakarta dan Kedu, misalnya lebih condong ke Prabowo Subianto maka tidak tidak  heran jika konflik yang berakar dari elite politik partai Ka'bah tersebut merembet ke akar rumput.
Bahkan beberapa kali  massa pendukung Romahurmuziy dan Djan Faridz maupun PPP yang tidak mendukung Jokowi saling berhadapan di kedua daerah tersebut akibat konflik ini dampaknya bisa dilihat  pada Pemilu 2019, suara PPP tergerus cukup signifikan ditambah kejadian yang cukup mengagetkan  Romahurmuziy ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan harus menyusul seniornya SDA untuk  merasakan sebagai penghuni baru dibalik jeruji besi
Melihat suasana seperti ini Suharso Monoarfa kemudian mengambil alih kendali PPP dimana semula jabatannya hanya pelaksana tugas. Namun pada tahun 2020  terpilih sebagai Ketua Umum PPP dan langkah Suharso sudah  mencoba untuk menjembatani dua kubu yang sedang bertikai namun sayang pada tahun 2022,  tiga anggota Mahkamah Partai memutuskan untuk mencopot Suharso gonjang ganjing tentang kepemimpinan ini seolah DPP PPP tidak ada waktu untuk melakukan pembenahan  padahal sejatinya  tanda-tanda berakhirnya kiprah PPP di Senayan sudah terendus jauh-jauh hari sesuai  hasil  mayoritas  lembaga survei sudah meramal hal itu karena elektabilitas PPP berada di peringkat bawah seharusnya ini dijadikan masukan untuk perbaikan
Apapun hasilnya kita yakin ini atas hasil kerja keras DPP PPP namun sayangnya sang Dewi Fortuna sepertinya belum  berpihak kepada PPP harus menelan pil pahit sebagai  partai tertua, rumah besar umat Islam kini harus terdepak dari gegap gempita politik Senayan harus diakui ini sebagai kegagalan semua sebagai kader PPP tanggung jawab kolektif untuk memperbaiki citra PPP ke depan agar kembali dicintai dan dipercaya untuk memperjuangkan apirasi politik umat Islam namun juga catatan khusus bagi  semua elite di Jakarta sebagaimana disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Jember Madini bahwa elite Jakarta Jangan merasa paling sok  tahu segalanya  padahal yang diperlukan  PPP  harus pandai mendengar masukan tokoh-tokoh dan para kyai ingat bahwa  PPP ini milik umat, bukan milik segelintir elite di Jakarta ujarnya
Atas capaian hasil pemilu 2024 PPP harus melakukan evaluasi besar-besaran di internal untuk memperbaiki kekurangan dengan mendengar masukan dari para pakar politik yang punya keberpihakan termasuk para kyai  dan cendekiawan muslim agar masukan para tokoh itu dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menyusun cetak biru perjuangan PPP ke depan agar partai ini tidak tersandung dilubang yang sama siapapun nantinya yang menjadi nakhoda yang terpilih dalam muktamar maka blue print sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan sebagai pijakan dalam menjalankan visi misi perjuangan PPP sambil tetap partai memperjuangkan hasil pemilu  dengan memanfaatkan celah advokasi  gugatan ke MK. Â
Wallahu A'lamu
Jum'at, 22 Maret 2024
Kreatotr: Inay thea Cileungsi Bogor
