Akrobatik aksi saling deklarasi, baik kubu Djan Faridz maupun Romahurmuziy mereka saling mengklaim sebagai pemilik PPP yang sah dampaknya konflik kedua elite politik ini kemudian berimbas terhadap suara PPP sehingga pada saat Pilpres 2019 lalu banyak kader PPP tidak puas dengan Romahurmuziy yang mendukung Jokowi dimana para kader  PPP dan basis masa kepemudaan mereka yakni Gerakan Pemuda Ka"bah (GPK) di kawasan Yogyakarta dan Kedu, misalnya lebih condong ke Prabowo Subianto maka tidak tidak  heran jika konflik yang berakar dari elite politik partai Ka'bah tersebut merembet ke akar rumput.
Bahkan beberapa kali  massa pendukung Romahurmuziy dan Djan Faridz maupun PPP yang tidak mendukung Jokowi saling berhadapan di kedua daerah tersebut akibat konflik ini dampaknya bisa dilihat  pada Pemilu 2019, suara PPP tergerus cukup signifikan ditambah kejadian yang cukup mengagetkan  Romahurmuziy ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan harus menyusul seniornya SDA untuk  merasakan sebagai penghuni baru dibalik jeruji besi
Melihat suasana seperti ini Suharso Monoarfa kemudian mengambil alih kendali PPP dimana semula jabatannya hanya pelaksana tugas. Namun pada tahun 2020  terpilih sebagai Ketua Umum PPP dan langkah Suharso sudah  mencoba untuk menjembatani dua kubu yang sedang bertikai namun sayang pada tahun 2022,  tiga anggota Mahkamah Partai memutuskan untuk mencopot Suharso gonjang ganjing tentang kepemimpinan ini seolah DPP PPP tidak ada waktu untuk melakukan pembenahan  padahal sejatinya  tanda-tanda berakhirnya kiprah PPP di Senayan sudah terendus jauh-jauh hari sesuai  hasil  mayoritas  lembaga survei sudah meramal hal itu karena elektabilitas PPP berada di peringkat bawah seharusnya ini dijadikan masukan untuk perbaikan
Apapun hasilnya kita yakin ini atas hasil kerja keras DPP PPP namun sayangnya sang Dewi Fortuna sepertinya belum  berpihak kepada PPP harus menelan pil pahit sebagai  partai tertua, rumah besar umat Islam kini harus terdepak dari gegap gempita politik Senayan harus diakui ini sebagai kegagalan semua sebagai kader PPP tanggung jawab kolektif untuk memperbaiki citra PPP ke depan agar kembali dicintai dan dipercaya untuk memperjuangkan apirasi politik umat Islam namun juga catatan khusus bagi  semua elite di Jakarta sebagaimana disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Jember Madini bahwa elite Jakarta Jangan merasa paling sok  tahu segalanya  padahal yang diperlukan  PPP  harus pandai mendengar masukan tokoh-tokoh dan para kyai ingat bahwa  PPP ini milik umat, bukan milik segelintir elite di Jakarta ujarnya
Atas capaian hasil pemilu 2024 PPP harus melakukan evaluasi besar-besaran di internal untuk memperbaiki kekurangan dengan mendengar masukan dari para pakar politik yang punya keberpihakan termasuk para kyai  dan cendekiawan muslim agar masukan para tokoh itu dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menyusun cetak biru perjuangan PPP ke depan agar partai ini tidak tersandung dilubang yang sama siapapun nantinya yang menjadi nakhoda yang terpilih dalam muktamar maka blue print sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan sebagai pijakan dalam menjalankan visi misi perjuangan PPP sambil tetap partai memperjuangkan hasil pemilu  dengan memanfaatkan celah advokasi  gugatan ke MK. Â
Wallahu A'lamu
Jum'at, 22 Maret 2024
Kreatotr: Inay thea Cileungsi Bogor
