Tanggapan Mahasiswa Bebas Terhadap Tragedi KPPS di Pemilu Serentak 2019

Bukannya anak muda tidak mau disini, menurut kacamata saya KPU kurang bersosialisasi atau penyuluhan kepada anak-anak muda untuk mengetahui mekanisme pemilu. Tidak adanya kontrak tertulis bagi anggota KPPS apabila ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sehingga menjadi anggota KPPS bersifat volunter (relawan). Dan yang terakhir tidak adanya check up medis bagi para relawan yang ingin menjadi anggota KPPS. Poin terakhir menurut saya sangat vital bagi para anggota KPPS maupun pihak KPU yang bertanggung jawab, apabila kita tidak mengetahui bahwa yang menjadi relawan KPPS pernah mengidap atau mengidap penyakit tertentu akan sangat berbahaya, contoh nyatanya ada di pemilu serentak 2019.

 Ada 3 poin yang dapat saya tangkap dari permasalah yang menjadi penyebab banyaknya yang meninggal pada pemilu tahun 2019.

Pertama, proses rekruetmen anggota KPPS tidak ada mekanisme yang jelas.

Kedua, Tidak adanya kontrak tertulis bagi anggota KPPS apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Ketiga, Tidak adanya check up medis bagi para relawan yang ingin menjadi anggota KPPS. Apabila kita harus memilih apakah anggota KPPS yang menjadi korban pemilu serentak ini meninggal dengan rasa totalitas demokrasi atau meninggal mereka akibat dari kejahatan kemanusiaan, pasti ada pendapat yang berbeda tergantung dari sudut pandang mana yang diambil.

Saya sebagai penulis beranggapan bahwa peristiwa meninggalnya anggota KPPS yang begitu masif merupakan kejahatan kemanusiaan terlepas bahwa mereka merupakan pahlawan demokrasi, menurut saya meskipun mereka ada yang meninggal maupun tidak  mereka memang layak dinyatakan pahlawan demokrasi karena merekalah unit terpenting agar terlakasananya pemilu agar sukses.

Kejahatan kemanusiaan ini memang merupakan kelalaian KPU dan juga ada faktor tekanan dari luar (adanya kepentingan politik dari oknum luar), yang menekan para KPPS ini agar cepat selesai pekerjaannya sehingga terjadinya kelelahan dan waktu kerja yang sudah tidak lazim yang dapat menimbulkan kematian. Meskipun KPU yang bertanggung jawab kita sebagai masyarakat juga jangan menyalahkan terus apa yang sudah terjadi tetapi kita juga harus membantu KPU maupun lembaga-lembaga yang terkait agar mekanisme pemilu ini tidak terjadi lagi, kita dapat memberi masukan kepada KPU dan pihak-pihak terkait, dengan cara mengajak diskusi sehingga menemukan titik terang.

Sebagai penutup kita sebagai masyarakt Indonesia harus menghormati pahlawan demokrasi tersebut, karena tanpa adanya mereka pesta demokrasi terbesar saat ini tidak akan berjalan sukses. Meskipun meninggalkan keluarga dan nyawa taruhannya, mereka tetap memenuhi tugasnya sampai selesai

STOP POLITISASI PETUGAS KPPS YANG MENINGGAL !!