Bupati dan Wakil Bupati Harus Sejalan dan Satu Tujuan

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang dicalonkan dari Parpol, gabungan Parpol atau calon independen sekalipun, pasti dipilih dan ditetapkan setelah melalui berbagai pertimbangan dan perhitungan cermat kemungkinan menang-kalah Pilkada, oleh pengusung. 

Salah satu yang menjadi bahan pertimbangan semestinya adalah pasangan tersebut dapat menjalin kerja sama yang baik dan harmonis, sehati, sejalan dan satu tujuan dalam mengusung visi misi yang ditawarkan atau akan dicapai. 

Di samping kriteria seperti kompetensi, ideologi, popularitas, elektabilitas, sumber daya yang dimiliki, dan pertimbangan lainnya yang ditetapkan pengusung.

Namun faktanya ketika mereka sudah terpilih menjadi Kepala Daerah, setelah terjun langsung menjalani tugas sehari-hari sebagai Bupati-Wakil Bupati atau Gubernur-Wakil Gubernur.

Setelah menjalankan roda pemerintahan bersama-sama dan menghadapi tantangan dan hambatan yang ada yang harus diselesaikan, mulai muncul perbedaan cara pandang, cara menyelesaikan masalah. Jika perbedaan ini bisa dikomunikasikan dengan baik, tentu tidak akan berimbas sampai pada titik pengunduran diri Wakil Bupati.

Dalam kasus pengunduran diri Lucky Hakim, yang bersangkutan menyampaikan alasannya adalah "Ketidakmampuan saya mengemban amanah sebagai Wakil Bupati Indramayu." 

Dalam beberapa pernyataan Lucky Hakim menyampaikan bahwa yang bersangkutan malu tidak bisa memenuhi janji-janji kampanye seperti perbaikan jalan, kenaikan tunjangan guru honorer, beasiswa untuk 100 murid, sekolah pertanian gratis, ambulance gratis yang ada dalam 99 program Nina-Lucky. 

Demikian juga dengan gaji dan fasilitas yang diberikan kepadanya, rupanya "mengganggu" hatinya jika ditilik bahwa masyarakat Indramayu yang sebagian besar petani dan nelayan (belum menikmati kehidupan yang sejahtera).

(Sumber foto : liputan6.com)

Jika ditilik dari penyebab atau alasan mundurnya Lucky Hakim sebagaimana disebutkan di atas, nampaknya yang bersangkutan tidak berdaya, tidak bisa berbuat banyak, tidak punya power untuk mengeksekusi kebijakan dalam rangka memenuhi janji-janji kampanyenya.