Keberadaan pagar laut di wilayah pesisir Tangerang telah menimbulkan polemik yang menyita perhatian publik. Pagar bambu sepanjang lebih dari 30 kilometer tersebut membentang dari Desa Muncung hingga Pakuhaji.Â
Struktur ini diklaim bertujuan untuk menahan abrasi, tetapi pada praktiknya, ia justru menghalangi akses nelayan menuju area penangkapan ikan (Kompas.com, 27/01/2025).
Bagi nelayan tradisional di desa pesisir, laut adalah sumber penghidupan utama. Mereka menggantungkan hidup pada hasil tangkapan ikan setiap hari. Namun, keberadaan pagar laut ini menghambat perjalanan kapal mereka menuju laut lepas.Â
Akibatnya, produktivitas nelayan menurun drastis. Beberapa di antaranya bahkan terpaksa mencari pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari (Pikiran Rakyat, 25/01/2025).
Dampak lain yang dirasakan adalah peningkatan biaya operasional nelayan. Pagar tersebut memaksa mereka menempuh rute yang lebih jauh, sehingga konsumsi bahan bakar meningkat.Â
Kondisi ini menjadi beban tambahan di tengah fluktuasi harga bahan bakar dan minimnya dukungan subsidi. Nelayan kecil, yang hanya memiliki perahu berkapasitas kecil, menjadi pihak yang paling dirugikan.
Selain dampak ekonomi, kehadiran pagar laut ini juga merusak ekosistem pesisir. Sirkulasi air laut terganggu, menyebabkan sedimentasi di beberapa lokasi.Â
Sedimentasi ini merusak habitat ikan dan biota laut lainnya. Jika terus dibiarkan, hal ini dapat mengancam keberlanjutan sumber daya laut di kawasan tersebut (Jurnal Ilmu Kelautan, 2023).
Proses pembongkaran pagar laut yang dimulai pada 18 Januari 2025 oleh pemerintah, TNI Angkatan Laut, dan masyarakat setempat merupakan langkah positif. Namun, tantangan di lapangan, seperti cuaca buruk dan kondisi fisik pagar yang kokoh, membuat proses ini berjalan lambat.Â
Hingga kini, sebagian besar pagar masih berdiri, menghalangi nelayan dalam menjalankan aktivitasnya (Kompas.com, 27/01/2025).
