Program pendampingan desa ini telah menunjukkan hasil signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data Kemendes PDT, lebih dari 70% desa yang mendapatkan pendampingan intensif menunjukkan peningkatan dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Namun, tantangan tetap ada.
Kebutuhan pelatihan berkelanjutan bagi TPP, penguatan kapasitas teknologi, dan peningkatan kesejahteraan pendamping menjadi isu yang perlu terus diperhatikan. Dalam konteks ini, peran BPSDM sebagai lembaga pengembangan kapasitas menjadi semakin strategis. Seiring dengan perpanjangan kontrak kerja TPP, ada pula harapan agar pendamping dapat lebih responsif terhadap dinamika desa.
Pengurangan risiko bencana, keberlanjutan lingkungan, dan pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama yang harus diterjemahkan dalam kerja nyata. Laporan dari World Bank (2022) menyoroti pentingnya integrasi kebijakan desa dengan upaya mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Surat Keputusan Nomor 52 Tahun 2025 menjadi refleksi sekaligus harapan baru. Pendamping desa diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga penggerak perubahan. Melalui pendampingan, desa di Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan jati diri.
Dengan keberlanjutan program ini, mimpi akan desa yang maju, mandiri, dan berdaya semakin nyata. Ke depan, desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, tetapi menjadi subjek yang menentukan arah masa depan bangsa.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
