"Ketua RPDN Chapter Pendamping, Panudi, memuji terobosan luar biasa ini (LMS) sebagai langkah visioner dalam mempersiapkan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang lebih kompeten dan profesional pada tahun 2025. Program ini tidak hanya menjadi dasar pertimbangan perpanjangan kontrak PLD, tetapi juga merupakan jawaban atas berbagai pandangan miring yang selama ini berkembang terkait kapasitas dan efektivitas tenaga pendamping" (desamerdeka.id, 06/12/2024).
Pernyataan tersebut mencerminkan optimisme besar terhadap pelatihan berbasis Learning Management System (LMS) yang diluncurkan oleh Kepala Pusat PPMD, Nursaid, S.Sos., MM. Program ini dirancang guna meningkatkan kapasitas dan profesionalisme PLD dalam menghadapi tantangan pembangunan desa, sekaligus memberikan standar baru dalam evaluasi kinerja pendamping.
Apakah pelatihan LMS ini benar-benar menjadi syarat keberlanjutan kontrak PLD, seperti yang disampaikan oleh Ketua RPDN Chapter Pendamping tersebut? Pertanyaan ini menjadi diskusi hangat di antara para pendamping lokal desa di tengah “ritual” was-was tahunan.
Sejauh ini tidak ada pernyataan resmi terkait hal itu, justeru dalam surat pengumumannya, Kapus PPMD menyampaikan syarat teknis yang harus dipenuhi peserta. PLD diwajibkan memiliki perangkat dengan spesifikasi minimal, seperti laptop dengan prosesor Intel Core i3 generasi ke-8 atau AMD Ryzen 3, RAM 4 GB, dan penyimpanan 128 GB SSD.
Selain itu, peserta harus memiliki koneksi internet dengan kecepatan minimal 10 Mbps, menggunakan browser terkini, serta perangkat audio seperti speaker atau headset. Meski persyaratan ini dirancang untuk memastikan kelancaran proses pelatihan, tidak sedikit PLD yang merasa terbebani, terutama mereka yang bertugas di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital.
Pendekatan berbasis LMS memang dianggap visioner, karena memungkinkan pelatihan dilakukan secara fleksibel, tanpa mengharuskan peserta meninggalkan wilayah kerja mereka.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa infrastruktur internet yang tidak merata di berbagai daerah, khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal), menjadi hambatan utama. Banyak PLD di daerah terpencil menghadapi kesulitan memenuhi spesifikasi teknis tersebut, baik karena keterbatasan perangkat maupun koneksi internet yang tidak memadai.
Ketidakpastian mengenai status pelatihan LMS sebagai syarat keberlanjutan kontrak semakin diperkuat oleh kurangnya kejelasan dari pihak yang berwenang mengenai dampak kegagalan mengikuti pelatihan ini. Beberapa PLD merasa khawatir bahwa kegagalan mengikuti pelatihan ini, yang mungkin disebabkan oleh faktor teknis atau geografis, akan memengaruhi peluang mereka memperpanjang kontrak kerja.
Di sisi lain, pelatihan LMS membawa harapan besar meningkatkan kompetensi pendamping. Dengan metode daring, materi dapat disajikan secara lebih efisien dan fleksibel. Peserta memiliki kesempatan untuk belajar sesuai waktu dan kemampuan masing-masing.
Sayangnya, manfaat ini baru akan terasa sepenuhnya jika semua PLD memiliki akses yang setara terhadap teknologi dan infrastruktur yang diperlukan. Pemerintah perlu memastikan adanya dukungan bagi PLD yang menghadapi kendala teknis, seperti menyediakan perangkat pinjaman atau subsidi internet, agar pelatihan ini benar-benar inklusif.
Selain tantangan teknis, relevansi kurikulum pelatihan juga menjadi perhatian. PLD sering kali menghadapi permasalahan kompleks di lapangan, mulai dari pengelolaan Dana Desa hingga pemberdayaan masyarakat.
Karenanya, materi pelatihan harus dirancang sesuai kebutuhan lapangan, dengan pendekatan yang praktis dan aplikatif. Jika materi pelatihan terlalu teoritis atau tidak relevan, pelatihan berbasis LMS ini berisiko kehilangan esensinya sebagai upaya peningkatan kapasitas pendamping.
Respon terhadap program ini bervariasi. Sebagian PLD mengapresiasi langkah pemerintah dalam mendorong profesionalisme mereka. Bagi mereka, pelatihan LMS merupakan peluang untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas.
Ada pula yang menganggap pelatihan ini sebagai beban tambahan, terutama jika pelaksanaannya dilakukan di luar jam kerja tanpa kompensasi yang jelas.
Pada akhirnya, apakah pelatihan LMS ini benar-benar menjadi syarat keberlanjutan kontrak PLD masih menjadi pertanyaan besar. Jika pemerintah ingin memastikan keberhasilan program ini, maka pendekatan yang inklusif dan adaptif sangat diperlukan. Dukungan terhadap PLD di daerah terpencil harus menjadi prioritas, baik dalam bentuk bantuan teknis maupun penyederhanaan akses pelatihan.
Dengan demikian, pelatihan LMS dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kapasitas pendamping lokal desa, tanpa menjadi beban yang tidak perlu bagi mereka. Jika semua tantangan ini dapat diatasi, maka program ini tidak hanya menjawab pandangan miring terhadap kapasitas PLD, tetapi juga menjadi fondasi untuk pembangunan desa yang lebih berkelanjutan di masa depan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
