Demi Investasi Masa Depan Desa, PLD Harus Sarjana!

Pemerintah daerah juga memiliki peran penting. Setiap daerah dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk beasiswa pendidikan bagi PLD yang berprestasi. Selain itu, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi lokal untuk menyediakan program kelas karyawan yang disesuaikan dengan jadwal kerja PLD. Dengan model ini, PLD dapat melanjutkan pendidikan tanpa mengganggu tugas pendampingan di desa.

Kemendesa PDT juga dapat memfasilitasi pelatihan-pelatihan berbasis teknologi untuk meningkatkan kapasitas PLD dalam jangka pendek. Pelatihan ini dapat mencakup manajemen BUM Desa, pemasaran digital, pengelolaan dana desa, hingga pengembangan konten kreator. Meski tidak setara dengan pendidikan sarjana, pelatihan ini dapat membantu PLD mengimbangi tuntutan tugas yang semakin kompleks.

Langkah lain yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan bahwa gaji PLD mencukupi untuk kebutuhan hidup layak. Pemerintah dapat mengevaluasi ulang besaran honorarium PLD sehingga mereka memiliki ruang finansial guna melanjutkan pendidikan.

Meningkatkan pendidikan PLD bukan hanya tentang memberikan gelar akademik, tetapi juga tentang membangun kapasitas desa demi mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Dengan PLD yang sarjana, desa-desa di Indonesia akan memiliki pendamping yang mampu menghadapi tantangan pembangunan dengan wawasan, keterampilan, dan semangat yang lebih besar. Investasi dalam pendidikan PLD adalah investasi untuk masa depan desa dan masyarakatnya.

Pemerintah harus menyadari bahwa peningkatan pendidikan PLD merupakan kebutuhan mendesak, bukan pilihan. Tanpa langkah nyata, potensi besar dari program-program pembangunan desa akan sulit diwujudkan secara optimal. Dengan dukungan pendidikan yang memadai, PLD dapat menjadi agen perubahan yang membawa desa-desa Indonesia ke arah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.