Selain pelatihan, kami juga berharap adanya sistem dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Desa. Sering kali, kami merasa terisolasi di lapangan, menghadapi berbagai masalah tanpa adanya dukungan yang jelas dari tingkat atas. Kami berharap Bapak bisa menciptakan sistem komunikasi yang lebih terbuka dan efektif antara pendamping desa dan kementerian, sehingga kami bisa melaporkan setiap hambatan yang kami hadapi dan mendapatkan solusi yang cepat dan tepat.
Bapak Menteri, isu transparansi dan akuntabilitas juga menjadi salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi. Banyak dari kami yang berhadapan dengan kepala desa atau perangkat desa yang kurang memahami atau bahkan menolak transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Kami memahami pentingnya menjaga hubungan baik dengan perangkat desa, namun pada saat yang sama, kami juga memiliki kewajiban moral dan hukum guna memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan demi kepentingan masyarakat. Karenanya, kami memohon agar Bapak memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pendamping desa yang berani melaporkan penyalahgunaan atau penyelewengan Dana Desa.
Kami juga berharap Bapak bisa mendorong adanya inovasi dalam pengelolaan Dana Desa. Setiap desa memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, dan kami yakin bahwa kebijakan yang fleksibel dan adaptif akan lebih efektif dalam memberdayakan masyarakat desa. Kami siap menjadi fasilitator dalam pengembangan program-program yang lebih kreatif dan inovatif, yang bisa disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing desa.
Sehubungan dengan itu, kami sangat menyambut kebijakan Dana Desa tahun 2025 yang telah diprioritaskan. Beberapa poin penting dari prioritas ini sangat kami tunggu dengan antusias:
1. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Poin ini tentu akan menjadi tantangan besar, namun kami siap menjadi ujung tombak dalam memastikan setiap desa memiliki strategi yang tepat mengentaskan kemiskinan ekstrem. Kami berharap pemerintah pusat bisa lebih fleksibel dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan spesifik di setiap desa, sehingga upaya ini benar-benar efektif.
2. Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Masyarakat
Program pelatihan yang terarah dan berbasis potensi lokal akan sangat membantu desa dalam membangun perekonomian yang berkelanjutan. Kami berharap pelatihan-pelatihan ini melibatkan kami, para pendamping desa, dalam perencanaannya, karena kami mengenal kebutuhan masyarakat desa secara langsung.
3. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Desa
Kami melihat potensi besar dari BUMDes dalam menggerakkan ekonomi lokal, dan kami berkomitmen memfasilitasi desa-desa dalam mengembangkan BUMDes yang lebih produktif dan profesional. Kami harap pemerintah bisa memberikan dukungan modal yang lebih terstruktur serta bimbingan teknis yang relevan.
4. Penguatan Infrastruktur Dasar
Infrastruktur yang baik memang menjadi tulang punggung pembangunan desa. Namun, kami juga berharap agar kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan akses ke teknologi dan informasi. Kami siap membantu desa merencanakan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mendukung pengembangan ekonomi lokal.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Desa
Desa yang maju tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga dari kualitas pelayanan publiknya. Kami berharap program ini akan memfokuskan pada peningkatan kapasitas perangkat desa, terutama dalam hal teknologi informasi, agar pelayanan publik bisa lebih cepat, efisien, dan transparan.
Selain itu, kami juga siap membantu mengoptimalkan 100 hari pertama pemerintah yang baru, Prabowo-Gibran, melalui peran kami sebagai pendamping desa.Â
Kami menyadari bahwa masa 100 hari pertama pemerintahan adalah waktu yang krusial guna menunjukkan komitmen dan arah kebijakan yang jelas bagi masyarakat. Kami yakin bahwa dengan peran aktif pendamping desa, setiap prioritas dan program yang dicanangkan dapat terlaksana dengan baik.
