Tidak ketinggalan, KONSEPSI, LSM yang telah lama berpengalaman dalam bidang ini, memberikan kontribusi yang signifikan. Mereka menggelar pelbagai pelatihan dan pendampingan bagi desa-desa, membantu mereka memahami dan mengaplikasikan konsep pengurangan risiko bencana secara efektif. KONSEPSI juga memfasilitasi dialog antara pemerintah desa dan masyarakat, memastikan bahwa setiap rencana yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan komunitas.
Salah satu alat yang terbukti sangat efektif dalam proses ini adalah metode tagging kegiatan dalam RPJM Desa. Dengan metode ini, desa-desa menjadi lebih mudah mengidentifikasi program-program mitigasi yang diperlukan, sekaligus memastikan bahwa alokasi sumber daya dilakukan dengan tepat.
PD dan PLD: Garda Terdepan dalam PRB di Tingkat DesaÂ
Di balik suksesnya setiap kebijakan, terdapat tangan-tangan yang bekerja keras di lapangan, yang memastikan bahwa susunan rencana di tingkat atas dapat benar-benar berjalan di tingkat paling bawah. Dalam upaya mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan desa, peran PD dan PLD menjadi sangat vital. Mereka ujung tombak yang memastikan bahwa desa-desa di NTB siap menghadapi pelbagai ancaman bencana yang mungkin datang.
Tugas utama PD dan PLD tidak sekadar membina dan mendampingi kepala desa dan  perangkatnya dalam proses perencanaan. Lebih dari itu, mereka terlibat langsung dalam pengumpulan data-data krusial terkait kebencanaan di tingkat desa. Mulai dari identifikasi risiko hingga pemetaan kapasitas dan kerentanan desa terhadap pelbagai jenis bencana, semuanya menjadi tanggung jawab mereka. Data-data inilah yang kemudian menjadi pondasi kuat bagi penyusunan rencana yang tidak hanya terarah tetapi juga realistis dan implementatif di lapangan.
PD dan PLD menerapkan pelbagai metode pengumpulan data yang terintegrasi. Mereka menggali pengetahuan lokal melalui wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman dan wawasan luas tentang wilayahnya. Selain itu, mereka juga melakukan survei lapangan yang detail untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi fisik desa, serta memanfaatkan teknologi modern untuk pemetaan risiko yang lebih akurat.Â
Dari sinilah mereka menyusun peta risiko yang akan menjadi acuan dalam menyusun rencana kegiatan yang kemudian diintegrasikan ke dalam RPJM Desa melalui proses tagging. Dengan data yang akurat dan terverifikasi, perencanaan pengurangan risiko bencana menjadi lebih tajam, efisien, dan tepat sasaran.
Kerja keras PD dan PLD ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan regulasi pengurangan risiko bencana di tingkat desa.
Mereka adalah garda terdepan yang menjembatani antara kebijakan dan realitas lapangan, memastikan bahwa setiap desa di NTB tidak hanya memiliki rencana yang bagus di atas kertas, tetapi juga siap menghadapi ancaman bencana dengan langkah-langkah konkret yang telah dipahami dan disepakati bersama. Inilah bentuk nyata dari kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pendamping, dan masyarakat untuk membangun ketangguhan di tingkat desa.
Membangun Ketangguhan Desa: Dari Regulasi ke Aksi NyataÂ
Setelah Pergub 83 disahkan, fokus utama beralih ke bagaimana membangun ketangguhan desa melalui regulasi yang tepat dan penyediaan sumber daya yang memadai. Peraturan ini menjadi pondasi penting bagi desa-desa di NTB untuk menghadapi ancaman bencana alam yang sering melanda wilayah tersebut. Namun, memiliki regulasi saja tidak cukup—dukungan dari pelbagai pihak, terutama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, sangat dibutuhkan agar peraturan ini bisa diimplementasikan secara efektif.
Peran penting TPP tidak bisa diabaikan. Mereka berada di garis depan, memastikan bahwa visi ketangguhan yang tertuang dalam peraturan ini dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Dengan dukungan penuh dari TPP, desa-desa di NTB kini memiliki panduan yang jelas tentang cara mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan mereka.Â
