“Mengadopsi Proses Legislasi Model Tripartit (DPR, DPD, dan Presiden) dalam Revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD”

Substansi permohonan DPD sebenarnya meminta penjelasan MK dalam frame interpretasi Pasal 22D UUD 1945. Sumber keanehannya ialah mengapa acuannya sama, yaitu Pasal 22D UUD 1945, tapi interpretasinya justru berbeda dalam empat UU, yaitu UU 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk) dan UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) dan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Ternyata, penggantian undang-undang justru gagal mengoptimalkan operasionalisasi fungsi, tugas, dan wewenang DPD. Operasionalisasinya malah semakin terbatas.

Belakangan, Tim Litigasi DPD merekomendasikan pengajuan uji materi (judicial review) materi ayat, pasal, dan/atau bagian UU MD3 dan UU P3 terhadap UUD 1945 karena kedua undang-undang ini menjadi sumber sengketa antarlembaga negara. Berbagai persoalan di daerah memerlukan dorongan DPD untuk menangani dan menyelesaikannya dalam hubungan antara DPR dan DPD yang tertata. Menimbang peran pentingnya sebagai lembaga perwakilan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang konstitusional untuk berartikulasi dan beragregasi maka Sidang Paripurna DPD tanggal 5 April 2012 memutuskan untuk judicial review.

Evolusi fungsi legislasi

Dalam lebih sewindu usia DPD memang terjadi proses evolusi fungsi legislasi, juga agregasi dan artikulasi kepentingan. Namun, selama periode kesatu (2004-2009) dan kedua (2009-2014), evolusi tersebut ternyata kurang optimal mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi ketika lembaga DPD dan pimpinan/anggota DPD menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Seiring tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus peningkatan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan, terjadilah penggantian undang-undang yang menata hubungan dan mekanisme antara DPR dan DPD.

Peran lembaga DPD dan pimpinan/anggota DPD sungguh sangat sulit ketika segala aspirasi dan harapan yang merupakan perjuangan DPD tidak berarti setelah DPD menyerahkannya kepada DPR. DPD, apalagi rakyat, tidak mengetahui nasib aspirasi masyarakat dan daerah setelah DPD menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjutinya ke DPR. Kendati begitu, menyangkut pelaksanaan fungsi legislasi, DPD sesungguhnya tidak pasrah atau berdiam diri. DPD, baik secara lembaga maupun secara pimpinan/anggota, senantiasa mengupayakan perubahan formal legalistik dan socio-engineering. Sejak tahun 2006, DPD aktif berinisiatif untuk membahasnya bersama DPR. Namun checks and balances dalam sistem legislasi nasional tak juga terwujud.

Oleh karena itu, memasuki usia delapan tahun, DPD ke MK mengajukan uji materi UU 27/2009 dan UU 12/2011. Pengujian materi UU a quo sangat penting untuk pelaksanaan otonomi daerah yang sejati. Kalau DPD tidak optimal menggunakan hak dan/atau kewenangan konstitusional merujuk fungsi, tugas, dan wewenangnya, berarti DPD sengaja dilumpuhkan. Judicial review menjadi jawaban bagaimana terjemahan proses legislasi antara DPR, DPD, dan Presiden. Sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, alhamdulillah MK memulihkan hak dan/atau kewenangan konstitusional DPD berdasarkan UUD 1945.

Namun, DPD menyadari bahwa tak bisa sendiri-sendiri mengimplementasikan putusan MK. Langkah-langkah penerapannya antara lain DPD menyelenggarakan pertemuan konsultasi dengan Presiden, berikutnya DPD menyelenggarakan pertemuan konsultasi dengan DPR, utamanya mengubah tata tertib DPR dan tata tertib DPD. Pemahaman terhadap Putusan MK tersebut sangat penting bagi proses legislasi, apalagi DPR, DPD, dan Pemerintah akan bersama-sama membahas revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasca-Pemilu 9 April 2014. DPD berkepentingan agar Putusan MK terakomodasi dalam revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Rapat Paripurna DPR tanggal 28 Januari 2014 yang lalu menyetujui pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) RUUtentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pansus DPR tersebut rencananya mulai membahas RUU MD3 tanggal 14 Mei 2014. Sebelumnya, Rapat Pleno Baleg DPR tanggal 25 September 2013 yang lalu menerima laporan hasil kerja Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Meskipun MK memutuskan konstitusionalitas hak dan/atau wewenang DPD tahun 2013 yang lalu, draft RUU MD3 belum mengadopsinya. Artinya, keputusan RapatPermusyawaratan Hakim oleh Mohammad Mahfud MD (selaku ketua merangka anggota), Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, dan Anwar Usman (masing-masing selaku anggota) untuk perkara nomor 92/PUU-X/2012 belum optimal terumuskan dalam perubahan UU tersebut.

Padahal, putusannya final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar yang mengikat (binding). Tatkala putusan final terucapkan pada sidang pleno MK, maka seketika kekuatannya mengikat semua pihak. In kracht! Dampak hukum putusan final MK yang mengikat justru mengelemininasi potensi sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, menjaga prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan, khususnya checks and balances antarkamar lembaga legislatif; serta mendorong proses legislasi menuju perubahan undang-undang.

Jadi, pelaksanaannya pun mesti bertanggungjawab. Artinya, sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, MK juga korektor undang-undang melalui interprestasinya yang kritis dan dinamis. Putusan final MK yang mengikat merupakan pelaksanaan perannya sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yang memastikan undang-undang yang dirumuskan oleh DPR dan Pemerintah (serta DPD jika proses legislasinya model tripartit) tetap selaras dan seirama dengan amanat konstitusi.

Putusan MK untuk perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar memang sangat bergantung (interdependensi) pihak terkait, yaitu DPR dan Pemerintah, agar segera merevisi UU MD3. Sayangnya, kecuali praktik model tripartit dalam rapat Komisi II DPR yang dipimpin ketuanya, Agun Gunandjar Sudarsa (Fraksi Partai Golkar/F-PG), sebagian besar pimpinan dan anggota DPR masih berlanggam lama: enggan segera memberlakukan dan mengeksekusinya. Putusan MK hanya law in book.