Mohon tunggu...
Ikhwan Mansyur Situmeang
Ikhwan Mansyur Situmeang Mohon Tunggu... -

Staf Pusat Data dan Informasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Para Senator Berbuka Puasa Bersama Presiden dan Wakil Presiden

15 Juli 2014   23:32 Diperbarui: 18 Juni 2015   06:13 386
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
1405417545565801779

[caption id="attachment_347914" align="aligncenter" width="300" caption="Suasana berbuka puasa "][/caption]

Berlokasi di kediaman dinas Jl. Denpasar Raya Blok C3 No. 8 Jakarta, Senin, (14/7/2014), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman berbuka puasa bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono dalam suasana yang penuh keakraban dan bahagia. Presiden dan Wakil Presiden tiba bersama istrinya masing-masing, Kristiani Herrawati atau Ani Yudhoyono dan Herawati Boediono.

Presiden tiba pukul 16.50 WIB. Mengenakan kemeja senada dengan Ketua DPD, dia disambut Irman yang memakai kemeja warna ungu. Mereka beriringan memasuki rumah. Di dalam rumah, Wakil Presiden telah menunggu. Tenda besar bernuansa emas dan krem berdiri di depan rumah. Pukul 17.00 WIB, acara dimulai dengan sambutan shohibul bait Ketua DPD, ceramah agama profesor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Zainun Kamaludin Faqih, sepatah dua patah kata Presiden seperti lazimnya Ramadhan lalu, kemudian berbuka puasa seiring kumandang azan Maghrib.

Acara berbuka puasa bersama Presiden saban Ramadhan bergilir di kediaman dinas para pimpinan lembaga negara. Acara ini sekaligus ajang bersilaturahim para pimpinan lembaga negara. Sebelumnya, Presiden berbuka puasa bersama di rumah dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie di Jl. Widya Chandra III No. 10 Jakarta, Jumat (11/7/2014).

Para pimpinan lembaga negara yang hadir di antaranya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, Marzuki bersama istrinya, Asmawati yang juga anggota DPD; serta dua Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Melani Leimena Suharli dan Ahmad Farhan Hamid; serta sejumlah politisi seperti Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L Sambuga, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Saleh Husen, dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim.

Beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II juga hadir, di antaranya Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Djoko Suyanto, Menko bidang Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi, Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, dan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Balthasar Kambuaya.

Selain Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas, sejumlah anggota DPD periode 2009-2014 hadir semisal Parlindungan Purba, Abdul Gafar Usman, Juniwati Tedjasukmana Masjchun Sofwan, Andi Mappetahang Fatwa, Ahmad Subadri, Farouk Muhammad, Nurmawati Dewi Bantilan, John Pieris, Matheus Stefi Pasimanjeku, dan Mervin Sadipun Komber. Ketua DPD pun mengundang para anggota DPD terpilih untuk periode 2014-2019 seperti Fahira Idris, Dailami Firdaus, Oni Suwarman, Aceng Holik Munawar Fikri, dan Nono Sampono.

Dalam sekapur sirihnya, Presiden menyimpulkan empat pihak yang berkemelut dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), MK, serta kedua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Ia berpesan agar keempatnya bersikap benar, arif, dan tepat.

“Ada empat pihak: KPU, MK, pasangan capres cawapres satu, dan pasangan capres dan cawapres satunya lagi. Jika keempatnya bersikap benar, arif, dan tepat maka Insya Allah demokrasi kita tidak akan tercoreng, yang susah payah kita rintis dan kembangkan sejak tahun 1998,” katanya.

“Kita tidak ingin setback, kemunduran demokratisasi, dalam proses konsolidasi dan pematangan demokrasi di negeri tercinta ini. Berpulang kepada kita, Insya Allah Indonesia bisa.” Menyikapi kemelut pemilu, ia berpesan agar keempatnya bertindak benar, arif, dan tepat seraya mengedepankan rasa tanggung jawab dan kecintaannya kepada bangsa. “Tinggallah kita semua menjadi wasit, memastikan semuanya berjalan benar,” ucapnya.

Dengan masyarakat menjadi wasit, Presiden berharap akan mulus mengakhiri masa tugasnya tanggal 20 Oktober 2014. “Saya bisa melaporkan kepada bangsa ini, terima kasih telah memberikan dukungan kepada saya, minta maaf atas kekurangan saya, saya bersyukur bisa meletakkan tradisi politik yang baru: ada transisi kepemimpinan, suksesi kepemimpinan yang baik. Kemudian, kita sambut suka cita presiden dan wakil presiden yang baru, kita dukung pemerintahannya. Begitulah etika bernegara.”

“Kedamaian ada di dalam hati, deep in our hearts. Kedamaian juga state of mind. Kalau bangsa Indonesia berangkat dari diri kita, salam kita taburkan di tengah-tengah kehidupan bangsa ini, Insya Allah damailah Indonesia. Selamatlah perjalanan negeri ini. Tidakkah kita ingin menjalankan amanah para pendiri republik, the founding fathers, untuk membangun negeri ini makin ke depan makin baik, menuju Indonesia yang adil dan sejahtera.”

Tanpa intervensi pihak asing

Presiden berpesan agar masyarakat Indonesia menyelesaikan kemelut pemilu tanpa intervensi pihak asing. Dia mencontohkan pemilu di Afghanistan, ketika Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) John Kerry ke Kabul, Afghanistan, dan mengundang kedua calon presiden, yaitu Ashraf Ghani dan Abdullah Abdullah. Mereka diakurkan bahkan Kerry mendesak hasil perhitungan KPU Afghanistan diaudit.

“Saya memohon kepada Allah, saya bersumpah, dan saya mengajak rakyat Indonesia, kalau ada kemelut (pemilu), kalau ada perselisihan (hasil pemilu), marilah kita selesaikan oleh kita sendiri. Tidak perlu ada pihak lain yang menjadi juru damai. Insya Allah, kita bisa,” tegasnya.

Bagaimana caranya? Untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilu, pertama, Presiden mengingatkan masyarakat untuk memberi kesempatan kepada KPU agar bekerja profesional dan kredibel melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang transparan dan akuntabel. Semua pihak mengawasi KPU. “Bahkan saya menyeru kepada KPU, menelpon Ketua KPU, ajaklah semua pihak untuk mengawasi yang dilaksanakan KPU. Ajak pula pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK dalam prosesnya. Pertama, mari kita berikan kesempatan kepada KPU untuk menjalankan tugas konstitusionalnya.”

“Dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, yang dengan kearifannya, niat baiknya, dan kematangannya dalam berdemokrasi, pemilu presiden dan wakil presiden berjalan damai dan demokratis. Kita wajib memberi hormat kepada rakyat Indonesia. Jika ada dispute, perselisihan, yang paling baik adalah memberikan kesempatan kepada KPU agar bekerja profesional dan kredibel.”

Kedua, setelah pengumuman real count KPU tanggal 22 Juli 2014, Presiden mengimbau semua pihak agar legowo menyikapinya. Mekanisme memperkarakan penghitungan suara itu melalui MK merupakan proses konstitusional yang damai dan etis. Karena mungkin kedua pasangan berperkara ke MK, maka Presiden mengingatkan masyarakat untuk memberi kesempatan kepada MK menjalankan tugas konstitusionalnya.

“Tentu ada yang menang, ada yang kalah. Menyikapi kemenangan dan kekalahan, secara moral saya sampaikan, yang menang tentu bersyukur, tidak perlu arogan; yang kalah, tentu bersedih tapi tidak perlu melakukan tindakan yang tidak dibenarkan,” ucapnya. “Manakala ada yang tidak puas, salurkan melalui mekanismenya. Kita berikan waktu kepada MK untuk bekerja profesional dan kredibel melakukan pemutusan perkara secara transparan dan akuntabel.”

Dalam pertemuan Presiden bersama pimpinan DPR, DPD, dan MPR di Kompleks MPR/DPR/DPD sepekan lalu (Senin, 7/7), mereka juga membahas isu terkini di dalam negeri, khususnya pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden serta penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Aksi militer Israel terhadap Palestina

Dalam kesempatan itu, Presiden menjelaskan sikap Indonesia atas jumlah korban tewas akibat serangan udara tujuh hari serdadu Israel ke Gaza yang bertambah menjadi 186 orang (lebih seperempatnya anak-anak sejak kekerasan dimulai pekan lalu), Senin (14/7/2014), atau melebihi jumlah korban tewas dalam konflik terakhir di wilayah Palestina yang terkepung itu pada tahun 2012. Sesaat sebelum berbuka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR, dia mengaku berkomunikasi via telepon dengan Presiden Iran Hassan Rouhani.

Selaku Ketua Gerakan Non-Blok, Iran meminta dukungan Indonesia untuk menghentikan aksi kekerasan di Palestina, utamanya di Gaza, agar tragedi kemanusiaan itu segera berakhir. “Kami sepakat, bukan hanya Indonesia, Iran, bukan hanya negara-negara Islam, negara-negara Gerakan Non-Blok, atau negara-negara di kawasan teluk, tapi masyarakat dunia, komunitas global, juga punya tanggung jawab untuk segera mengakhiri aksi militer Israel di Gaza dan sejumlah aksi kekerasan yang lain,” ujarnya.

Menurutnya, jika masyarakat dunia do nothing atau in action pun tetap saja risikonya tinggi dan ongkosnya mahal. “Sebagaimana kita laksanakan selama ini, Indonesia berdiri di depan dalam perjuangan diplomasi untuk segera menghentikan aksi militer Israel di Palestina. Alhamdulillah kontribusi kita mendapat respon yang baik, dan yang paling baik sekarang menunjukkan solidaritas adalah bantuan kemanusiaan. Pemerintah memberi bantuan sedikitnya 1 juta dollar AS dan masyarakat dipersilakan memberikan bantuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Palestina,” tambahnya.

Selain di Palestina, rakyat di Suriah, Irak, Afghanistan, dan Libya juga tidak bisa beribadah sebagaimana rakyat Indonesia. “Ketika kita bisa beribadah dengan tenang, tidak begitu saudara-saudara kita di banyak negara. Kita bersyukur kepada Allah, kita dapatkan ketenangan di negeri ini, tapi situasi di negara-negara itu makin menunjukkan betapa pentingnya arti keamanan nasional, kerukunan sosial, persaudaraan, dan hidup berdampingan secara damai. Itulah pelajaran yang bisa kita petik.”

Dia juga mencontohkan rakyat Thailand terbelah karena konflik politik yang bertahun-tahun dan tidak bisa diselesaikan. Padahal, sekali sebuah bangsa terbelah (divided), menyatukan kembali (reunite) bukan urusan mudah, bisa memerlukan tahunan waktu untuk merajut kembali persaudaraan. Oleh karena itu, saya garis bawahi, salam dan damai yang harus ditaburkan oleh umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia.”

Harmonis meski tetap kritis

Dalam sambutannya, Irman menyebut hubungan antara DPD dan Presiden selama ini harmonis meski tetap kritis terhadap beberapa kebijakan Pemerintah karena posisi DPD sebagai mitra yang saling melengkapi sekaligus penyeimbang dalam melaksanakan fungsi checks and balances. Eks peserta konvensi Partai Demokrat (PD) ini berharap hubungan yang begini terus terjalin.

“Kami berharap, DPD periode mendatang bisa jauh lebih baik lagi kinerjanya,” tutur Irman yang terpilih kembali menjadi senator asal Sumatera Barat. Pada periode mendatang (2014-2019, senator yang baru terpilih berjumlah 79 orang dan 53 orang senator yang lama (petahana) terpilih kembali, dan sebagian senator periode sekarang berkarier di tempat lain seperti menjadi anggota DPR (12 orang). Dia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangsempurnaan pengabdian selama ini.

“Atas nama pimpinan dan anggota DPD, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Presiden dan Wakil Presiden yang selalu memenuhi undangan kami.” Menurutnya, buka puasa hari ini yang terakhir, karena tidak lama lagi masa tugas DPD dan Presiden akan berakhir. Sebagai anggota dan Ketua DPD, masa tugasnya akan berakhir tanggal 30 September. Jika nanti masih diberi amanat oleh anggota DPD yang dilantik tanggal 1 Oktober, Irman berniat akan memimpin DPD periode 2014-2019. “Bisa kami undang Bapak sebagai presiden ke-6 dan wakil presiden ke-10.”

Dia berterima kasih kepada pemerintahan Yudhoyono atas penyelenggaraan pemilu dan meminta semua pihak untuk menunggu ketetapan KPU seraya menjaga kedamaian. Dia juga berterima kasih kepada penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); partai, Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri), media massa, dan masyarakat luas karena pelaksanaan pemilu yang aman, tertib, dan lancar. “Siapa pun yang terpilih nanti, tentu saja adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

“Sambil menunggu penetapan KPU tanggal 22 Juli nanti, biarlah suasana kedamaian dan kebersamaan tetap kita jaga dan pelihara. Perbedaan pilihan politik adalah suatu keindahan demokrasi yang harus kita tata karena menjadi tolak ukur praktek demokrasi ke depan.” Dia berharap, dalam momentum Ramadhan ini semua pihak saling menghormati dan menghargai sebagai cerminan kedewasaan berdemokrasi dalam konteks vertikal (habluminallah) dan horizontal (habluminannas).

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun