Rapuhnya Penanganan Covid-19 di Indonesia

Bahkan, negara kita malah membuka selebar lebarnya jalur pariwisata. Kemudian, pasca presiden Jokowi mengumumkan terdapat dua WNI positif Corona, nyatanya pemerintah masih menganggarkan sejumlah proyek pembangunan yang seharusnya ditahan terlebih dahulu. 

Padahal, jika menilik ke peristiwa krisis tahun 1998, saat itu pemerintah terlebih dahulu menyetop proyek besarnya untuk menyelasaikan krisis yang tengah terjadi. Begitupun pada kasus Covid-19 ini, harusnya anggaran tersebut bisa di alokasikan untuk penanganan covid-19 dan pastinya penyelesaiannya akan lebih terkonsentrasi.

Melihat dari kebijakannya, sejak awal pemerintah memang cenderung mementingkan menjaga setabilitas ekonominya ketimbang menyeriusi penanganan covid-19. Padahal andaikan covid-19 sudah bisa teratasi, maka dengan sendirinya ekonomi akan berangsur pulih. Sebaliknya, jika terus bersikukuh mempertahankan ekonominya, kedua-duanya jebol. Covid-19 sulit diatasi, ekonomi ikut-ikutan depresi. Miris bukan?

Di Indonesia, dalam satu hari bisa mencapai 1.000 kasus positif covid-19. Tidak heran jika Indonesia masuk dalam kategori mengkhawatirkan, dan parahnya lagi ada yang menyebut Indonesia sebagai Hotspot (pusat) Virus Corona Dunia. Dari segi penanganannya pun Indonesia mendapatkan banyak kritikan dari sejumlah pihak, diantaranya adalah media Australia. 

Sebab, di Indonesia rasio tes Covid-19 masih tergolong rendah dengan jumlah kematian yang lumayan tinggi. Sedangkan di dunia ini, tidak ada satu negara pun yang berhasil mengatasi Covid-19 dengan rasio tes serendah Indonesia.

Tidak dapat kita pungkiri bahwa tingkat kepekaan Indonesia dalam merespon covid-19 memang masih kurang. Bahkan, tingkat kesiagaan dan kewaspadaannya juga rendah. Meski saat ini di beberapa daerah sudah diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), faktanya tidak berjalan secara maksimal. 

Penyebabnya adalah sanksi pelanggaran PSBB yang tidak tegas. Sehingga, disiplin masyarakat juga sangatlah rendah. Bahkan, ketika sekolah dan kuliah diharuskan online, kemudian kerja diminta untuk Work From Home (WFH), pun dalam hal ibadah yang diarahkan untuk berjaga jarak, namun nyatanya pemerintah justru mau melaksanakan Pilkada berjamaah, yang mekanismenya pun terkesan memaksa. Menurut saya, jika pemerintah mau mengutamakan kesehatan rakyat, menunda pilkada bukanlah sebuah kekeliruan.

Selama tidak ada langkah tegas dalam menangani kasus covid-19, maka seterusnya Indonesia tidak akan pernah sampai pada puncak kasus positif Covid-19. Meski begitu, di Indonesia masih terasa sangat bebas. 

Sekalipun suatu daerah atau provinsi dinyatakan zona merah, tiba-tiba sudah ada kebijakan mau new normal. Jika terus begini, maka kurva kasus positif akan terus naik sampai vaksin benar-benar sudah ditemukan. Padahal, vaksin covid-19 dipredikasi baru bisa diproduksi pada sekitar bulan Agustus 2021.

Selain kebijakan PSBB, seharusnya yang menjadi prioritas pemerintah adalah soal penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan, yakni dengan cara menaikkan rasio tes yang selama ini masih sangat rendah. 

Kemudian pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang berada di kelas ekonomi bawah, sebab mereka adalah struktur masyarakat yang paling terdampak covid-19 ini.