Terkait dengan hal itu, politik bukan hanya soal "how to get the power", tapi "how to use the power". Tentu penggunaan kekuasaan untuk kebaikan, sebab kekuasan adalah alat untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kepentingan umum.
Dan dalam konteks yang bersifat politik atau ranah politik ini, Psywar harus ada akhirnya dan harus bisa diakhiri. Jikalau tidak, akan menimbulkan gangguan politis, stabilitas politik dan bahkan bisa menimbulkan gangguan keamanan. Hal semacam itu sangat tidak sehat, dan harus segera dihentikan. Apalagi bilamana masalahnya telah masuk ke ranah hukum, hukum harus menjadi panglima (bukan Psywar politik yang menjadi panglima).
Sebagai negara yang memiliki hukum, maka aparat penegak hukum harus segera bertindak secara profesional (penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan berkeadilan), serta tidak ikut-ikutan melakukan Psywar dalam ranah hukum. Karena yang dibutuhkan rakyat adalah kepastian hukum bukan ketidakpastian (PHP). Negara akan hancur bilamana semua persoalan kehidupan politik dan hukum dicampur-adukkan dan harus dipsywarkan dulu sebelum diproses dan ditegakkan.
Dan sebagai landasan untuk melakukan penindakan, hukum harus ditegakkan agar masyarakat awam tidak bingung dan bahkan tidak ikut-ikutan melakukan Psywar pula, tidak ikut-ikutan memperolok, tidak ikut-ikutan menghakimi dan mengadili dengan caranya sendiri. Dan bilamana hukum hanya diucapkan tetapi tidak dilakoni, hal itu bisa memicu suatu tindakan yang berujung ke arah tindakan yang bersifat destruktif, ke arah pertengkaran antargolongan dan pertikaian antarwarga.
Jangan biarkan hal itu terjadi. Bertengkar, bertikai itu semuanya buruk, sangat destruktif. Bertengkar, bertikai dan menjurus ke perpecahan bukan harus diterima begitu saja, tetapi harus diselesaikan dengan melakukan introspeksi bersama.
Psywar dalam prespektif politik harus dibaca dan difahami dalam konteks, karena adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat inilah yang harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi etika moral, etika politik dan etika hukum, agar Psywar tidak menghasilkan “peperangan”.
