Isue pemakzulan Presiden Jokowi ramai dibicarakan banyak kalangan waktu belakangan ini. Banyak pihak mengatakan bahwa upaya pemakzulan terhadap Jokowi dilakukan karena berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak produktif, dan kemudian arah perlawanan ditudingkan kepada lawan-lawan politik diluar koalisi pemerintah. Analisa berbeda disampaikan oleh peneliti sekaligus pengamatn politik dari Lembaga Kajian Strategis Nasional, Irwan Suhanto. Menurut Irwan, justru upaya ‘memancing di air keruh’ digagas oleh orang-orang didalam lingkar kekuasaan itu sendiri. Dijumpai di Jakarta dalam sebuah kesempatan, IMOSAC mewawancarai Irwan terkait isue pemakzulan tersebut.
IMOSAC :
Terdengar isue santer terkait pemakzulan terhadap Presiden Jokowi, bagaimana anda melihatnya?
IRWAN :
Begini, demokrasi yang sedang kita bangun sebenarnya mulai diarah-arahkan kepada situasi “kekuasaan ansich”. Kenapa begitu? Karena ketidaksetujuan kita kepada kebijakan kekuasaan langsung ditujukan kepada upaya penjatuhan kekuasaan, ini primitif. Padahal siapapun tahu bahwa kita akan keluar cost lebih besar apabila terjadi peralihan kekuasaan lebih cepat, karena pasti akan dilakukan lewat proses inkonstitusional. Ingat, beroposisi dalam sistem presidensial saja sudah keliru apalagi menjatuhkan kekuasaan yang sah. Jadi isue pemakzulan, apalagi diarahkan kepada kekuasaan pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu, adalah tindakan ceroboh dan sama sekali tidak berpihak kepada kepentingan bangsa.
IMOSAC :
Bagaimana apabila upaya itu dilakukan karena adanya kebijakan pemerintah yang salah, katakanlah sebagai cara memperbaiki kekeliruan ?
IRWAN :
Bagimana kita bisa memperbaiki yang salah dengan cara salah? Kebijakan yang salah dari penguasa harus dilawan dengan cara-cara beradab, cara yang disepakati bersama oleh masyarakat bangsa ini, cara yang konstitusional. Memakzulkan presiden itu dapat dipastikan karena kepentingan politik jangka pendek semata, bukan atas kepentingan kemaslahatan masyarakat banyak.
IMOSAC :
Apakah anda melihat proses ini dilakukan oleh kubu Koalisi Merah Putih yang sejak awal memang berada diluar kekuasaan ?
IRWAN :
Saya pikir tidak. Pertemuan Jokowi-Prabowo khan sebuah langkah yang tepat untuk mencairkan kebekuan politik antara kedua koalisi politik yang ada. Jokowi melihat, setelah dia berkuasa, maka tak perlu lagi ada KIH atau KMP, yang ada adalah sebuah kesatuan bangsa. Untuk itulah kemudian Jokowi bertemu dengan Prabowo. Karena Jokowi menyadari betul bahwa sekalipun KIH menguasai pemerintahan, KMP masih menguasai parlemen dan pimpinan-pimpinan komisi di DPR. Tak ada gunanya mempertajam konflik antar kedua koalisi. Jokowi melihat, demokrasi politik modern mensyaratkan distribusi kekuasaan yang berkeadilan dan sesuai kebutuhan. Jadi ketimbang berkonflik dalam friksi jangka pendek, lebiih baik berkomunikasi agar kekuasaan dapat dibagikan secara proporsional dan profesional.
Saya yakin, dalam pertemuan Jokowi-Prabowo hal itu sudah dibicarakan, maka sangat kecil kemungkinan upaya pemakzulan diinisiasi oleh KMP.
IMOSAC :
Bukankah langkah itu baik bagi berjalannya pemerintahan, lalu apa masalahnya sehingga ada pihak-pihak yang tak setuju?
IRWAN :
Tentunya, siapapun yang berpikir waras akan mendukung kemauan Jokowi dan Prabowo tersebut. Persoalannya adalah bahwa akan tetap ada pihak yang tidak sepakat, tapi itu tak masalah, karena baik Jokowi atau Prabowo bukanlah alat pemuas yang harus memuaskan semua pihak. Menurut saya, ganjalan kemudian muncul dari dalam lingkaran Jokowi sendiri yang memaknai kekuasaan harus dimakan dan dikuasai sepihak tanpa perlu dibagi-bagi, ini praktik politik purba.
IMOSAC :
Anda menuduh ada pendukung Jokowi yang justru mengganjal upaya baik itu?
IRWAN :
Iya. Itu yang menurut saya sekarang sedang berjalan. Jokowi dihantam dari dalam. Siapa mereka, bisa partai politik pendukung atau bahkan bisa juga elit-elit yang tadinya ikut serta mendukung Jokowi. Merekalah yang paling khawatir kalau Jokowi bersekutu dengan KMP. Bersekutu, itulah yang ada dalam pikiran mereka. “power distribution” serta merta mereka asumsikan sebagai bersekutu, ini naif.
IMOSAC :
Separah itukah kondisinya ?
IRWAN :
Ya, bahkan akan mungkin lebih parah. Jokowi mulai digugat karena ‘pelit’ memberikan posisi kepada para pendukungnya. Padahal, mereka sejak awal mendukung sudah punya beribu-ribu keinginan, jadi deputy menteri, direksi atau komisaris BUMN dan lain-lain. Tiba-tiba, Jokowi membatasi akses kesana. Kekecewaan itu terakumulasi. Belum lagi partai pendukung yang tadinya mau sekian banyak jabatan, lalu ternyata dapat yang tidak sesuai. Situasi panik dan kesal itulah yang memicu mereka untuk khawatir Jokowi akan membaginya dengan KMP. Semacam paranoid yang tak beralasan.
IMOSAC :
Anda yakin Jokowi sedingin itu ?
IRWAN :
Sangat yakin. Kita semua bisa lihat kok indikasi-indikasi Jokowi mulai melepaskan diri dari tekanan “bayar hutang dukungan” itu. Dan kita semua khan harus ingat, Jokowi itu presiden, mana mau dia diintervensi, diatur-atur. Jokowi merasa bahwa ia mampu memutuskan apapun atas dasar kebutuhan, jadi jangan didikte. Praktik intervensi inilah yang diyakini Jokowi akan menyandera pemertintahannya. Dan Jokowi kemudian bermanuver. Lihat saja, ketika PDIP, partai utama pendukung Jokowi, terus menekan Komjen Budi Gunawan agar dilantik sebagai Kapolri, KMP justru mengeluarkan statemen mendukung apapun keputusan presiden soal siapapun yang ditunjuk sebagai kapolri. Jokowi khan akhirnya menjadi tahu, siapa yang justru menekannya untuk mendapatkan posisi.
IMOSAC :
Ada sedikit kesimpulan dari jawaban anda, bahwa sangat mungkin ada skenario melumpuhkan Jokowi dari dalam?
IRWAN :
Ya, itu sangat mungkin. Indikasinya khan semakin jelas. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan salah seorang anggota partai dalam KMP, ia bertanya apakah Jokowi terlibat dalam pengambilan keputusan Menkumham dalam konflik Partai Golkar, saya menjawab tidak sama sekali. Memecah atau mengambil alih partai-partai dalam KMP itu cost-nya lebih mahal ketimbang mengajaknya duduk bersama berbagi kekuasaan. Buat apa Jokowi berjumpa Prabowo kalau ia mengacak-acak partai-partai dalam KMP. Itu praktik politik yang diametral. Saya malah yakin, ada sebagian orang didalam lingkaran Jokowi yang memang melakukan operasi pengambil-alihan partai-partai KMP, dan itu belum tentu sepersetujuan Jokowi.
Berdasarkan hal itu, maka sebenarnya ada operasi menghancurkan Jokowi dari dalam, dari lingkaran Jokowi itu sendiri. Merekalah yang menggagas pemakzulan.
IMOSAC :
ini tuduhan atau punya alasan?
IRWAN :
Analisa saya diatas tadi khan bisa jadi pijakan. Dan saya juga bertemu berkali-kali tanpa sengaja dengan beberapa elemen buruh dan kampus, mereka secara terbuka mengatakan kepada saya bahwa mereka diminta ikut dalam barisan yang bertujuan menjatuhkan Jokowi. Nama-nama penghubungnya yang mengagetkan justru orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Ada anasir yang aktif, ia memimpin sebuah institute, namanya kerap disebut mendorong upaya pemakzulan. Padahal, siapapun tahu, nama itu itu dekat dengan pemangku kekuasaan didekat Jokowi. Saya berpikir, jangan-jangan skenario penjatuhan Gus Dur yang kembali akan dimainkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana skenario itu bisa dilakukan sedangkan Jokowi itu dipilih langsung oleh puluhan juta rakyat. Dan harus diingat bahwa penjatuhan Gus Dur adalah kecelakaan sejarah. Kalau saja skenario itu yang sedang dipaksakan, sangat mudah mendeteksi untuk dan demi kepentingan siapa Jokowi jatuh. Siapa yang diuntungkan apabila Jokowi jatuh.
IMOSAC :
Kelihatannya, isue semakin menguat pasca terbitnya Perpres 26/2015 yang memperluas kewenangan Kepala Staf Presiden, Luhut Binsar Panjaitan ?
IRWAN :
Kalau sudah gak suka maka semua yang diputuskan Jokowi pasti akan disebut sebagai sebab. Alasan khan lalu dicari-cari. Perpres khan preogratif presiden, kenapa lalu semua orang merasa penting mengomentari menolaknya? Kalau Jokowi kemudian mempercayai Luhut Panjaitan sedemikian besar, pasti khan Jokowi punya alasan. Inilah yang menurut saya tidak disukai Jokowi, mendikte dirinya seakan-akan ia tidak mengerti apa-apa, padahal suka atau tidak ia sekarang Presiden Republik Indonesia yang memimpin ratusan juta rakyatnya.
Anda tahu, bahwa dilevel dibawah presiden masih banyak kebijakan menteri-menteri yang tidak simetris dengan keinginan Jokowi. Itu khan sabotase namanya. Jokowi mau visi maritim berjalan, malah pejabat Badan Keamanan laut (BAKAMLA) berstatus Plt (pelaksana tugas). Bagaimana visi maritim bisa jalan kalau pejabat maritimnya bukan pejabat definitif, ini apa namanya kalau bukan sabotase. Belum lagi di beberapa kermenterian yang seperti jalan ditempat, bahkan hampir tidak melakukan apa-apa. Makanya sejak seratus hari pemerintahan Jokowi-JK saya menyarankan reshuffle kabinet. Belakangan muncul isue ada nama-nama dipaksakan di plot sebagai pejabat Badan Syber Nasional (BSN) yang menjadi badan negara baru. Kondisi ini pada akhirnya memang harus diatasi oleh satu kekuatan memangkas, untuk itu mungkin perpres 26/2015 menjadi penting artinya, agar para bawahan Jokowi tidak offside dan semaunya sendiri.
IMOSAC :
Itu berarti Jokowi akan memangkas habis perlawanan-perlawanan dari dalam itu ?
IRWAN :
Iya, akan dia lakukan. Bahkan saya menyarankan agar siapapun dari lingkar dalam kekuasaan yang bisa dibuktikan ikut terlibat dalam upaya pemakzulan, maka mereka harus dilibas. Dan rakyat harus diberitahu, bahwa upaya-upaya itu sama sekali tidak punya kepentingan dengan nasib masyarakat. Tugas kita sekarang adalah memperkuat Jokowi agar lebih berani menertibkan barisannya, tanpa pandang bulu.
