Penerapan Penyebab Kasus Korupsi di Indonesia dengan Pendekatan Robert Klitgaard dan Jack Bologna

Jack Bologna menawarkan perspektif perilaku yang lebih mendalam melalui model Fraud Triangle:

• Tekanan:
  Tekanan adalah faktor pendorong utama, seperti kebutuhan finansial, target organisasi yang tinggi, atau tuntutan dari pihak eksternal. Di Indonesia, tekanan sering muncul dari kebutuhan hidup tinggi atau tuntutan politik dari partai.
• Kesempatan:
  Kesempatan adalah kondisi di mana individu merasa dapat melakukan korupsi tanpa terdeteksi. Kesempatan ini sering kali muncul karena lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi, atau sistem hukum yang tidak efektif.
• Rasionalisasi:
  Rasionalisasi adalah proses mental di mana pelaku korupsi meyakinkan dirinya sendiri bahwa tindakan mereka dapat diterima. Dalam konteks Indonesia, rasionalisasi sering muncul dalam bentuk argumen seperti “semua orang melakukannya” atau “ini hanya bagian dari budaya birokrasi.”

2. Why: Relevansi Pendekatan Klitgaard dan Bologna di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan tingkat korupsi yang masih tinggi, sebagaimana tercermin dalam peringkat Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang dirilis oleh Transparency International. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Struktur Kekuasaan yang Sentralistik:
   Sejarah pemerintahan di Indonesia menunjukkan pola sentralisasi kekuasaan yang menciptakan monopoli pada berbagai sektor strategis, seperti birokrasi dan politik.
2. Budaya Diskresi Tinggi:
   Keputusan penting sering kali diambil berdasarkan pertimbangan pribadi tanpa pengawasan yang memadai, terutama di sektor pengadaan barang dan jasa.
3. Lemahnya Akuntabilitas Publik:
   Transparansi dalam pelaporan dan audit penggunaan anggaran masih minim, menciptakan ruang bagi pelaku korupsi untuk beroperasi tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum.
4. Faktor Sosial-Ekonomi:
   Ketimpangan ekonomi yang tinggi sering kali memaksa individu untuk mencari keuntungan pribadi melalui cara ilegal.
5. Norma Sosial yang Memaklumi Korupsi:
   Praktik korupsi sering dianggap sebagai sesuatu yang “wajar” atau bahkan “diperlukan” dalam birokrasi, yang memperkuat siklus korupsi dari generasi ke generasi.

Pendekatan Klitgaard dan Bologna relevan untuk mengidentifikasi penyebab sistemik dan perilaku ini, serta memberikan solusi berbasis bukti untuk mengatasinya.

3. How: Penerapan Multidimensional Pendekatan Klitgaard dan Bologna

3.1 Studi Kasus: Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah salah satu sektor yang paling rentan terhadap korupsi. Mari kita analisis melalui kedua pendekatan:

3.1.1 Pendekatan Klitgaard

• Monopoli (M):
  Proses tender sering kali didominasi oleh segelintir kontraktor yang memiliki hubungan erat dengan pejabat publik. Monopoli ini menghilangkan kompetisi sehat, meningkatkan biaya proyek, dan mengurangi kualitas layanan.
• Diskresi (D):
  Banyak pejabat memiliki kewenangan penuh untuk menentukan pemenang tender tanpa pengawasan. Contoh nyata adalah kasus korupsi e-KTP, di mana pejabat tinggi memanfaatkan diskresi untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.
• Kurangnya Akuntabilitas (A):
  Audit independen yang jarang dilakukan atau laporan yang tidak transparan menciptakan lingkungan yang aman bagi koruptor.

3.1.2 Pendekatan Bologna

• Tekanan:
  Pejabat sering menghadapi tekanan dari partai politik untuk mengumpulkan dana untuk kampanye atau membayar “upeti” kepada atasan.
• Kesempatan:
  Celah dalam sistem pengadaan, seperti kurangnya transparansi dan pengawasan, menciptakan peluang untuk manipulasi dan penyelewengan.
• Rasionalisasi:
  Pelaku sering meyakinkan diri bahwa korupsi mereka adalah “bagian dari sistem” atau “dibutuhkan untuk mempertahankan posisi.”

3.2 Korupsi di Sektor Pendidikan

Sektor pendidikan di Indonesia juga tidak luput dari korupsi, mulai dari manipulasi anggaran hingga praktik jual beli jabatan. Analisis melalui pendekatan Klitgaard dan Bologna menunjukkan:

• Monopoli (M):
  Kepala sekolah atau pejabat pendidikan sering memegang kontrol penuh atas alokasi anggaran tanpa pengawasan yang memadai.
• Diskresi (D):
  Proses penunjukan guru atau kepala sekolah sering kali didasarkan pada pertimbangan subjektif, membuka peluang untuk suap.
• Tekanan (Bologna):
  Tekanan politik untuk “mengamankan” posisi tertentu menciptakan kebutuhan untuk melakukan korupsi.
• Rasionalisasi (Bologna):
  Banyak pelaku yang merasa bahwa korupsi adalah cara untuk “mengimbangi” ketidakadilan dalam sistem.