Berani Berpolitik Uang, Tim Pemenangan Jadi Kambing Hitam

 

Calih 1 : “Sehari jelang Pemilukada kemarin saya dapat Rp 400 ribu. Katanya sih dari Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Anu dan Una.”

Calih 5 : “Kok bisa banyak segitu, saya Cuma dapat Rp 100 ribu. Padahal sama dari Tim Pemenangan Paslon si Anu dan Una itu.” (Dengan muka heran)

Calih 1 : “Ya iyalah, saya kan ada 4 orang di rumah yang bakal milih.” (Sambil ketawa merasa puas bisa memprovokasi)

Calih 5 : “Tak apa-apa. Saya juga dapat dari Tim Pemenangan Paslon Ono dan Ana, lalu dari Paslon Uni dan Inu, juga dari Paslon Atu dan Ata. Pokoknya saya dapat dari kelima Paslon kecuali dari Paslon Iya dan Iyo. Katanya sih Paslon terakhir ini tak bagi-bagi duit.

Calih 1 : “Wah hebat dong bisa dapat banyak. Sayang Paslon Iya dan Iyo itu tak bagi-bagi duit, ya.” (Wajah agak cemberut dan kecewa)

Calih 5 : “Kata Tim Pemenangan Paslon-nya, Pasangan Iya dan Iyo ingin memberikan pelajaran politik kepada warga pemilih.” (sambil ketawa sinis)

Calih 1 : “Ah cuma alasan saja itu, paling-paling memang tak ada duitnya.” (sembari ikut sinis)

Itulah percakapan imajiner antara 2 orang warga pemilih yang dengan jelas mengisyaratkan adanya praktik politik duit pada proses Pemilukada, dan ini bukan rahasia lagi di masyarakat Indonesia saat ini.

Hari ini satu dari Koran Harian yang terbit di Banjarmasin Kalsel, memberitakan adanya satu Paslon di Pemilukada Kabupaten Kotabaru yang akan melakukan tindakan hukum terkait praktik politik uang yang menurutnya dilakukan oleh Paslon lainnya.

Paslon 5 : “Kami tak melakukan praktik politik uang. Kalaupun ada yang menuduh begitu, bisa saja dilakukan oleh Tim Pemenangan kami.”

Tim Paslon 3 : “Paslon yang saya dukung tidak melakukan praktik politik uang. Saya lah yang memberi warga uang, karena kapasitas saya selaku anggota Dewan yang memberi ke konstituen saya.”

Tim Paslon 1 : “Silakan saja mau ambil tindakan hukum. Saya takutnya seperti orang yang menggoyang tongkat tapi yang terkena justru dahi sendiri.”

Aduhai, ramainya urusan politik uang. Saling lempar, tuduh dan mungkir, padahal warga semua tahu sapa saja yang melakukan praktik politik uang. Namun warga bungkam. Mereka terlalu cerdas untuk tampil ke depan sebagai pengungkap fakta, makanya mereka diam sambil berkata dalam hari, “rasakan, semua kami ambil uangnya, yang paling banyak memberi lah yang kami pilih.”

Panwaslu mana ?

Lembaga itu kan cuma tunggu bila ada yang melapor. Mereka bukan semacam Polisi Intel yang bergerak dinamis mencari bukti sendiri.

“Jika Panwaslu itu cuma menunggu laporan, bisa tiduran di rumah sambil mengingat kapan bisa ambil honor,” ujar Warga 1

“Kalau cuma begitu lebih tak usah ada yang namanya Panwaslu, buang-buang anggaran saja. Kita ingin Panwaslu itu kerjanya mencari bukti pelanggaran Pemilukada oleh para Paslon langsung ke tengah warga, sehingga hasilnya benar-benar faktal dan valid,” kata Warga 2.

“Idealnya memang begitu, Jika tidak, lebih baik urusan pengawasan pelaksanaan Pemilukada itu dilakukan oleh masing-masing warga saja secara sukarela,” usul Warga 3.

“Setuju !” seru Warga 4.

“Setuju untuk apa ?” tanya Warga 1.

“Setuju untuk tidak setuju terhadap usul itu,” seru Warga 4.

“Sudahlah. Berhentilah berdebat. Lebih baik kita kembali ke pekerjaan masing-masing saja. Siapapun yang menang jika kita tidak berkerja; nasib kita pasti tak berubah. Masalah praktik politik uang ini nantinya juga seperti balon gas yang mulanya membumbung tinggi, lama-lama kempes karena bocor atau kehabisan angin, karena ada pihak yang kemasukan angin,” pungkas Warga 2.

“Akur......!!!”