Kanwil Kemenkumham Jabar Lakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Kantor Imigrasi Tasikmalaya

TASIKMALAYA -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) melalui Divisi Keimigrasian mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya pada hari Senin (08/05), diterima langsung oleh Kepala Kantor beserta para pejabat struktural. Kegiatan tersebut dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Tim dari Divisi Keimigrasian yaitu Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Gatut Setiawan, beserta Kepala Subbidang Penindakan Keimigrasian, dan staff melakukan pembahasan terhadap beberapa hal, diantaranya yaitu pelaksanaan Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dan Operasi Mandiri Pengawasan Keimigrasian Tahun Anggaran 2023. Kemudian pembahasan mengenai data peneraan tindakan administratif keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Tasikmalaya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir serta monitoring dan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat tentang orang asing.

Selain itu, kunjungan dari Tim Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jabar juga untuk membahas mengenai kesiapan Kantor Imigrasi Tasikmalaya dalam melaksanakan kegiatan Rapat Timpora Tingkat Kota dan Kabupaten Tasikmalaya yang rencananya akan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat beserta Pimpinan Tinggi Pratama dan seluruh tamu undangan anggota Timpora yang diantaranya terdiri dari Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan.

Dok. Humas Imigrasi Tasikmalaya

Dok. Humas Imigrasi Tasikmalaya

Kegiatan Timpora merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi dan memiliki fungsi penting dalam hal pengawasan orang asing, yaitu koordinasi dan pertukaran data informasi, pengumpulan data informasi keberadaan orang asing, analisa dan evaluasi terhadap data atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan orang asing, peta pengawasan orang asing, tindak lanjut dan penyelesaian apabila terdapat permasalahan keberadaan kegiatan orang asing, serta penyusunan rencana operasi gabungan Timpora. (Rz)