Semarang - Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng bersama Balai Diklat Hukum dan HAM Jateng menggelar Pelatihan Teknis Kehumasan dan Corporate Branding bertempat di Aula Yasonna Badiklat, Selasa (04/06).
Tejo Harwanto, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Anton Edward Wardhana, menjelaskan bahwa pelatihan ini adalah langkah penting dalam meningkatkan kemampuan pegawai Kemenkumham, terutama yang terlibat dalam manajemen kehumasan.
Dalam konteks Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Tejo menyoroti pentingnya setiap lembaga pemerintah untuk secara berkala menyampaikan informasi tentang tugas dan fungsi mereka, serta menyebarluaskan pesan-pesan secara efektif dan cepat. Dia menegaskan bahwa Corporate Branding menjadi aspek penting dalam upaya tersebut, karena pesan yang disampaikan oleh organisasi harus diterima dengan baik oleh para stakeholder
"Untuk semakin meningkatkan persepsi positif dari masyarakat atas layanan instansi pemerintah, maka perlu dilakukan corporate branding," katanya saat membuka kegiatan yang berlangsung sejak 3 s.d. 11 Juni 2024.
"Membangun citra dan reputasi instansi merupakan strategi integrated marketing communication atau komunikasi pemasaran terpadu, yang menggabungkan antara unsur komunikasi dan praktik kehumasan," sambungnya.
Anton menegaskan bahwa pengembangan kompetensi SDM di bidang kehumasan memegang peran krusial dalam mendukung fungsi kehumasan secara efektif. Dengan penuh harap, ia mengajak semua peserta pelatihan untuk menyerap ilmu dengan tekun dan semangat yang tinggi.
Sebelumnya, Toni Sugiarto, yang menjabat sebagai Plt. Kepala Balai Diklat Kumham Jawa Tengah, memberikan laporan mengenai pelaksanaan Pelatihan Teknis Kehumasan dan Corporate Branding Angkatan I dan II. Dengan format klasikal, pelatihan tersebut diikuti oleh 80 peserta dari 10 Kantor Wilayah di bawah naungan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.
Acara pembukaan pelatihan turut dihadiri oleh Kepala UPT dari Kota Semarang atau wakilnya, serta Pejabat Administrasi Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.
