Dalam berita yang berjudul "Kominfo Bangun Literasi Digital dan Berdayakan Masyarakat Serta UMKM di Daerah 3T" yang dimuat situs bisnisnews.id, Direktur Pelayanan Masyarakat dan Pemerintah BAKTI Kominfo, Danny J. Ismawan mengatakan bahwa Fokus utama program literasi digital di daerah 3T antara lain meningkatkan dan memperluas akses dan pelayanan di bidang, pendidikan, kesehatan, pengembangan UMKM, pariwisata serta lainnya. Karena itu, BAKTI Kominfo bersama para stakeholder aktif memberikan pelatihan pada pelaku usaha dan UMKM di daerah, termasuk para guru dan siswa dalam meningkatkan proses pembelajaran secara online di tengah kondisi pandemi Covid-19. Melalui media digital sangat memungkinkan adanya peluang usaha di daerah, seperti meningkatnya keuntungan dalam bisnis e-commerce, lahirnya lapangan pekerjaan baru berbasis media digital, dan pengembangan kemampuan literasi.
Menyikapi pentingnya peningkatan literasi digital dan transformasi digital di Indonesia, sejumlah pemangku kepentingan di Indonesia, baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan komunitas, pada Oktober 2017 menyatakan kesiapan untuk melakukan kerja-kerja kolaboratif literasi digital dengan secara bersama meluncurkan inisiatif yang diberi nama Siberkreasi.
Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan para mitra Siberkreasi secara rutin menyelenggarakan kegiatan literasi digital seperti seminar dan workshop serta memberikan referensi online berupa video, artikel, dan buku elektronik melalui situs http://literasidigital.id. Modul Literasi Digital yang telah dibuat mencakup empat pilar literasi digital, yaitu keterampilan digital, keamanan digital, etika digital, dan budaya digital. Tentu saja cakupan program ini masih perlu diperluas serta memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengukur keberhasilan peningkatan literasi digital dan transformasi digital sebagai hasil dari implementasinya.
Komitmen untuk meningkatkan literasi digital juga ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pidato Tahunan di MPR/DPR (16/08/2018) bahwa penting bagi generasi muda untuk menguasai literasi digital. Pada momentum Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2021 Presiden meluncurkan Program Literasi Digital Nasional. Komitmen dan inisiatif tersebut tentu perlu dilengkapi dengan peraturan/kebijakan pemerintah yang mesti disusun bersama oleh para pemangku kepentingan.
Dalam dokumen "Kertas Posisi Masyarakat Sipil: Tiga Tantangan Utama Transformasi Digital Indonesia" yang disusun oleh Indonesia Civil Society Organisation of Digital Transformation Task Force (ID-CSO DTTF) untuk Digital Economy Working Group (DEWG) of G20 Presidency of Indonesia 2022, tiga tantangan utama transformasi digital Indonesia meliputi infrastruktur, literasi digital dan arus data lintas batas negara. Dalam aspek literasi digital, setidaknya ada 3 hal yang menjadi tantangan utama di Indonesia yang kemudian menjadi semacam tantangan dalam mengimplementasikan literasi digital, yaitu maraknya hoaks, ketimpangan akses pengetahuan, dan kurangnya kebijakan yang solid dan sinergis terkait program literasi digital. Informasi yang dikonsumsi di dunia maya, tanpa dibekali dengan kemampuan literasi digital akan dapat mempengaruhi persepsi, pengambilan keputusan, hingga perilaku yang tidak beretika dan dapat melanggar hukum.
Menyikapi berbagai tantangan yang ada terkait isu literasi digital di Indonesia, terdapat beberapa hal yang dapat didorong bersama-sama. Pertama, memastikan sinergi kebijakan nasional. Literasi digital masih berjalan secara sektoral, belum cukup kuat menunjukkan adanya kolaborasi berkelanjutan karena ketiadaan strategi dan kebijakan nasional. Bentuk kebijakan yang diperlukan harus menjadi kebijakan nasional setingkat Presiden, misalnya Instruksi Presiden ataupun Peraturan Presiden, yang lebih mampu menaungi sejumlah inisiatif literasi digital secara vertikal (dari pemerintah pusat hingga daerah), maupun secara horizontal (berupa lintas kementerian / lembaga, di pusat maupun daerah).
Kedua, memastikan implementasi literasi digital tidak berupa satu solusi untuk semua kebutuhan. Materi literasi digital yang disusun perlu berdasarkan kebutuhan konkrit di lapangan disesuaikan dengan segmentasi demografi yang faktual. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan usia, tingkat pendidikan, domisili dan gender ternyata memiliki pengaruh terhadap kemampuan akses pengetahuan dan penguasaan literasi digital. Penting untuk memastikan literasi digital dapat dipahami oleh masyarakat Indonesia dengan keragaman demografi yang ada. Kurikulum maupun materi edukasi literasi tidak boleh bersifat satu solusi untuk semua, namun mengikuti konsep tailor-made (dapat disesuaikan dengan kebutuhan demografi yang ada).
Seiring dengan kesadaran pentingnya transformasi digital untuk mendorong kemajuan di daerah 3T dan seluruh daerah di Indonesia, transformasi digital tersebut perlu diseimbangkan dengan perkembangan berpikir kritis. Karena, hakikat pilar utama literasi digital adalah pada kesadaran akan standar perilaku yang diperlukan dan diharapkan dalam ekosistem digital. Literasi digital adalah gabungan dari kemahiran menggunakan alat digital, kemampuan berpikir kritis, dan kecakapan komunikasi sosial. Salah satu langkah yang dapat dilakukan selaku masyarakat Indonesia yang bijaksana di tengah transformasi literasi digital ialah melalui kemampuan untuk melindungi reputasi diri dan jejak online dengan menentukan konten apa yang aman atau pantas dikreasikan dan didistribusikan, tidak sekedar mahir menggunakan media sosial untuk pencitraan dan mengejar jumlah pengikut.
