Rukun Warga Semoga Tak Jadi Rusuh Warga

Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Karena sekali lagi, APBD itu adalah dana publik maka penggunaannya sekecil apapun harus dilaporkan secara detail dan transparan. Lain soal jika dana 1 M per-RW itu menggunakan dana pribadi dinasti Cikeas ya.

Jadi, Mas AHY, tolonglah kalaupun anda terpilih nanti jangan sampai mengubah RW semula Rukun Warga jadi Rusuh Warga ya. Cukuplah saat ini Pak/Bu RT yang bergaji 900 ribu/bulan dan Pak/Bu RW yang bergaji 1,2 juta/bulan ini menunaikan tugas pengabdiannya dengan tenang tanpa harus ada kegaduhan baru. Bagaimana mereka mau membuat perencanaan, melaksanakan sekaligus membuat pelaporan dana 1 M jika diminta membuat pelaporan melalui aplikasi Qlue saja sudah membuat mereka repot dan mengeluh.  Mereka ini, para ketua RT/RW menunaikan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, janganlah dipusingkan dengan urusan mengelola uang yang nolnya saja melebihi digit di kalkulator saya yang jadul.