Kawasan hutan dan Lahan adat warga Desa Ako di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat seluas 748 hektar dikuasai sebuah perusahaan kelapa sawit. Kondisi ini menyebabkan warga setempat yang menggarap lahan tersebut selama bertahun-tahun kehilangan areal hutan yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. Bahkan sebagian besar para petani yang berdomisili dalam kawasan hutan adat tersebut tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Mata Air Tomogo tersebut sempat mendapatkan legalitas di tahun 2012 lalu oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu saat itu.
Atas perjuangan masyarakat dan para aktivis petani, dari lahan 748 hektar kini telah dikembalikan 200 hektar ke masyarakat. Hingga saat ini masih ada sekitar 548 hektar yang masih dalam penguasaan pihak perusahaan. Dari sini rentetan panjang konflik agraria di Kabupaten Pasangkayu semakin massif terjadi yang berakibat kriminalisasi petani terus terjadi yang mana seharusnya pihak pemerintah daerah dengan bijak harus turun tangan menyelesaikan konflik yang sudah bertahun-tahun lamanya.
Dikutip dari zonasatunews (11/10/23), Panggo seorang tokoh adat setempat yang sempat merasakan kekecewaaannya dan menyaksikan tindakan atas perbuatan pihak perusahaan  PT Pasangkayu sejak pertama kali datang di Bumi Pasangkayu.
"PT Pasangkayu tidak hanya merampas tanah masyarakat, tetapi juga melakukan penggusuran makam leluhur masyarakat setempat, serta merusak atau menggusur bangunan gereja milik masyarakat pada saat itu", kata Panggo.
Selain itu, Panggo mengungkapkan tidak ada persetujuan dengan kami awal masuknya PT Pasangkayu. Jangan ambil kalau bukan hakmu,".
Belum lagi keterangan dari tokoh-tokoh masyarakat disana bahwa PT Pasangkayu diduga telah melakukan beberapa pelanggaran dari sekian banyaknya pelanggaran yang di duga di lakukan dan itu sudah masuk dalam perbuatan melawan hukum.
Sementara itu Ketua Gapoktan Mata Air Tomogo, Syarifuddin Ligo (56) yang juga salah satu tokoh masyarakat setempat Syarifuddin mengatakan, warga Desa Ako dan sekitarnya di Kabupaten Pasangkayu terus terang sangat bergantung pada lahan adat sebagai tempat berkebun. Sekitar 95 persen warga Desa Ako hidup dari bertani yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian dan perkebunan.
"Jika lahan tersebut tidak dikembalikan oleh pihak perusahaan, Kami sudah tidak lagi punya penghasilan karena hutan dan lahan adat menjadi sandaran hidup turun-temurun," ujar Ligo, Senin (25/3).
Ligo mengaku sejumlah areal di dalam hutan dan lahan adat sudah ditanami sawit oleh pihak perusahaan, sedangkan pohon-pohon milik masyarakat turun temurun seperti sagu, jeruk, coklat, pisang, dan beberapa tanaman yang berada di dalam hutan adat telah ditebangi perusahaan. Akibatnya, sejumlah petani yang sempat menggarap lahan tersebut kehilangan penghasilan per bulan dari hasil menjual sejumlah komoditas tersebut.
Saat awak media melakukan Investigasi langsung ke lapangan tepatnya di pos kehutanan yang juga di klaim kawasan hutan lindung Dinas Kehutanan Sulawesi Barat yang juga masuk dalam area kawasan areal hutan adat di Desa Ako, Senin lalu, sebagian hutan telah dirambah dengan melakukan penanaman kelapa sawit oleh salah satu anak perusahaan Astra Agro Lestari (AAL). Saat itu ditemukan beberapa karyawan dari perusahaan tersebut terlihat sedang melakukan kegiatan panen buah sawit dan tak jauh terlihat mobil truk milik perusahaan  yang sedang menunggu untuk mengangkut hasil tandan buah sawit yang selama ini dijaga oleh warga kelompok tani mata air tomogo.
