Para pendiri negara ini telah bersepakat bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik, ketika urusan negara menjadi urusan publik, ini adalah komitmen kita dalam bernegara.
Ketika warga bertanya apa saja yang telah dilakukan negara--misalnya saja--untuk mengatasi membumbungnya harga beras, bukan karena warga ingin ikut campur urusan negara, tapi karena urusan negara adalah urusan publik, dan jangan pula tetiba masyarakat disuruh ganti nasi dengan pisang, singkong atau yang lainnya hanya karena pemerintah gagal mengatasi kelangkaan atau tingginya harga beras.
Upaya diversifikasi pangan adalah satu hal dan langkah konkrit pemerintah untuk mengatasi kesemrawutan tata kelola dan menjaga ketersediaan pangan adalah hal lainnya.
Beberapa waktu yang lalu, pada saat harga cabai naik, seorang kepala daerah meminta masyarakat untuk menanam cabai sendiri. Tampak bijak sana, tapi tidak bijak sini.
Seandainya gagasan tadi lahir dari masyarakat sipil, tentu merupakan inisiatif positif yang harus diapresiasi, didorong dan didukung. Sudah banyak juga kelompok masyarakat yang melakukannya. Sayangnya, lontaran ini justru dikemukakan oleh pejabat negara yang seharusnya mengatasi masalah melalui instrumen kebijakan, alokasi anggaran dan manajemen sumber daya.
Ini kenapa kebalik-balik? Jangan-jangan, kalau terjadi kelangkaan dan kenaikan harga telur, masyarakat diminta bertelur sendiri.
Persoalan dengan sikap seolah positif ini adalah kita cenderung mengabaikan tanda bahaya, kalau kata orang-orang pinter di televisi, "tidak ada sense of crisis."
Ketika demokrasi mengalami regresi, konsolidasi otoritarianisme di depan mata, gagasan usang pembangunanisme diusung partai anak muda, maka kita tidak sedang baik-baik saja.
Adegan makan siang bersama seolah semuanya baik-baik saja jelas tidak mengubah kenyataan bahwa demokrasi Indonesia tengah menuju karam, dan karena itu, setidaknya saya akan bilang, "Aduh! Maaf, kaki saya terinjak kaki bapak."
