Mohon tunggu...
Imam Sumantri
Imam Sumantri Mohon Tunggu... -

pencari ilmu

Selanjutnya

Tutup

Politik

Negara Partitokrasi

12 April 2012   14:49 Diperbarui: 25 Juni 2015   06:42 191
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Indonesia sebagai negara demokrasi yang menganut sistem multi partai, terdapat banyak partai politik yang ikut berpartisipasi dalam sistem pemilu membuat peran partai politik sangat dominan, peran partai yang terlalu dominan menurut berbagai pakar mengakui akan membahayahan demokrasi di negeri ini, partai politik dijadikan sebagai sumber kepemimpinan nasional.

pada era sekarang pengaruh partai politik juga sudah sangat besar dan menyebar ke berbagai lembaga negara baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif, bahkan partai politik juga telah menyentuh ranah leembaga independen negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang semestinya harus bersih dari pengaruh partai politik.

berbagai kebijakan yang dibuat oleh para elit politik terkadang tidak memberikan dampak yang besar terhadap rakyat akan tetapi kebijakan tersebut dibuat demi kepentingan partai politik dan kejayaan partai politik, lembaga tinggi negara pun tidak luput dari penagaruh partai politik seperti dewan perwakilan daerah yang sebelumnya bebas dan tertutup oleh partai politik kini telah diduduki oleh kader partai politik.

para prefosional seperti para akademisi dan teknokrat yang ingin mendapatkan posisi di lembaga negara harus melalui partai politik, pandangan semacam ini sangat tidak objektif dan profesional akan tetapi akan lebih mengarah kepada kepentingan partai politik, hal ini tentu sangat membahayakan demokrasi karena semua aspek kekuasaan didominasi oleh partai politik dan menimbulkan kebijakan yang mendukung kepentingan dan kejayaan partai politiknya tidak lagi berdasarkan atas kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun