Evaluasi oleh Bupati/Walikota dan revisi sesuai arahan adalah langkah penting untuk memastikan kesesuaian peraturan desa dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun, proses ini harus transparan dan akuntabel, dan melibatkan konsultasi kembali dengan masyarakat desa. Transparansi dalam proses ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan daerah.
Mengatasi celah hukum dalam penerapan UU Desa memerlukan pendekatan yang baik dan kolaboratif. Pemerintah pusat, daerah, dan desa bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam UU Desa dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat, transparansi, dan konsistensi penegakan hukum adalah kunci untuk mencapai hal ini.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!