Rakyat sih tidak butuh sebuah imej tentang seorang kepala negara yang berakhir tahun dengan sarungan. Tidak substantif sama sekali dan cenderung artifisial dengan gelontoran kebijakan yang enteng tangan berhutang dan membuat MoU dengan negara kreditur yang menabrak rambu-rambu perundangan seperti pembatasan TKA dengan skill-skill tertentu yang diperbolehkan untuk bekerja di Indonesia dan bukan hingga tukang uleg sambel pun perlu diimpor dari Tiongkok.
Padamnya lampu pengawasan dari legislatif jauh-jauh hari sudah dinyatakan oleh beberapa penggiat parliament watch. Dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diwarnai dengan semakin kuatnya konsolidasi kekuatan pendukung pemerintahan. Di sisi lain, fungsi DPR sebagai lembaga kontrol untuk mengawasi jalannya pemerintahan kian melemah. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Jadiono dan Lucius Karus menilai, lemahnya fungsi kontrol legislatif dinilai sebagai dampak koalisi besar yang dibangun pemerintah.
“Khususnya dalam satu tahun terakhir, presiden di atas angin terhadap DPR, sementara DPR di bawah ketiaknya presiden. Jadi tidak bisa berbuat banyak,” ujar Jadiono saat menjadi pembicara diskusi “Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK” di Jakarta.
Belum lagi over acting-nya seorang Tito Karnavian dengan pasal "makarnya", habis sudah harapan rakyat adanya pihak-pihak yang masih sadar dan tidak lengah akan dibawa kemana perahu besar bernama Indonesia ini.
Salam Senayan Sudah Kelaut!
