Perppu Keormasan hanyalah sebuah trik sulap murahan yang jauh merujuk kepada undang-undang yang berlaku. Prilaku pragmatism dan machiavellianism lebih kuat tercium aromanya ketimbang menyelamatkan Indonesia dari keadaan genting. Agar pembaca dapat memahami nalar artikel ini bahwa umur HTI di Indonesia adalah semenjak tahun 1980-an dan telah melewati beberapa periode kepemimpinan beberapa presiden. Dan diskursus sistim khilafah trans-nasional seperti yang di usung oleh HTI sendiri masih menjadi perdebatan yang hangat di internal kaum muslim. Masih jauh panggang dari api tentang kegentingan yang dimaksud. Apalagi HTI menolak perjuangan bersenjata seperti yang di pilih oleh Jama'ah Islamiyyah (Al Qaidah dan sel-sel yang eksis di Indonesia). Tidak ada kegentingan yang mengharuskan Jokowi membuat Perppu selain upaya instan the rulling party dan para petugas partai di pemerintahan memenangkan pemilu 2019. Lagu lama yang masih cempreng bunyinya.
Saran penulis, sebaiknya keluarkan Perppu untuk pelanggaran janji kampanye. Lebih terukur, terlihat, terdeteksi dan bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Pembaca setuju?
Mohon juga para pembaca untuk tidak mengupas dan mencoba mengajukan sub topik Anti Pancasila dan NKRI di kolom komentar, karena topik ini basi dan kita semua tidak memiliki referensi apapun tentang topik ini selain halusinasi dan sleep walker phenomenon.
