Keempat, agar diberdayakan lebih kuat lagi lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia. Lembaga Kejaksaan, Kepolisian, diperkuat, termasuk KPK. Bila ada revisi UU KPK isisnya harus memperkuat bukan melemahkan. Dalam revisi semua pihak harus dilibatkan. Memperkuat KPK hukumnya adalah wajib terutama dalam penyadapan, bukan dikerdilkan. Penyadapan sangat diperlukan oleh KPK tanpa harus dengan ijin. Bila penyadapan harus dengan ijin, tujuan penyadapan untuk menjerat koruptor tidak akan tercapai, karena malingnya keburu lari.
Kelima, Lembaga-lembaga negara yang lainnya fungsi pengawasannya harus diperkuat. Pengawasan di semua kementerian diperkuat terutama disemua sekretariat Jenderal.
Kesimpulannya langkah-langkah pengawasan di semua lini mulai dari pengawasan melekat disemua lembaga tinggi negara diperkuat, agar tidak akan lahir kembali Setya Novanto-Setya Novanto bentuk baru dengan cara baru mencatut kanan kiri, tujuannya hanya akan menggerogoti kekayaan di republik ini. Demikanlah Langkah-Langkah Strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi-JK bila akan melawan konspirasi penjahat kambuhan, para mafia, koruptor, pemburu rente, main sogok, dan kejahatan lainnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H