3).Jokowi banyak diamnya tidak segera mengambil tindakan Menolak DPR yang akan memberangus KPK. Sikap resmi ditunggu-tunggu oleh semua masyarakat pendukungnya tetapi tidak kunjung nongol.
Karakter Jokowi memang tidak banyak bicara, tidak pandai menjual pencitraan, tidak seperti presiden pendahulunya. Bukankah untuk menolak sikap DPR terkait revisi UU KPK tidak memerlukan banyak bicara, karena Presiden jokowi hanya sedikit kosentrasi dan menunggu waktu yang tepat. Tidak memerlukan kejar tayang dan pencitraan, apalagi dukungan yang ada di lingkar Presiden Jokowi sudah membanjir.
Penolakan Resmi yang datang dari Pemerintahan Jokowi tinggal menunggu waktu saja, dan dipastikan revisi UU KPK bakalan kandas. Yang dibelakang Jokowi sangat banyak. PDIP walalupun sebagai partai pengganggas utama revisi, akan tetapi itu hanyalah lahirnya, sedangkan batinnya tidak mungkin mau menghancurkan Presiden yang diusungnya. Demikian juga secara keseluruhan partai-partai di KIH. Mereka tidak lebih bermain petak umpet dengan KMP, politik mencari celah, politik mencari dan mengukur kekuatan lawan secara sembunyi.
Ikrar KMP dipastikan mendukung Jokowi terkait penolakan revisi UU KPK. Susilo Bambang Yuddhoyono ketua umum Partai Demokrat jelas sekali menolak usaha-usaha yang mengarah pelemahan KPK. Demikian juga PAN, PKS, Gerindra, Partai Golkar kubu Agung Laksono, bahkan sebagai Ketua Dewan pertimbangan Majelis Muhamadiyah Dr Din Syamsudin berani atas nama Muhamadiyah menolak pelemahan KPK.
Kedepan Rohaniwan Romo Benny Susetyo tidak lagi keburu nafsu, emosional, menyangka Presiden Jokowi cuma pandai beretorika saja, tanpa implementasi nyata suatu bentuk kritikan yang keras, pedas dan menyengat. Namun demikian peran aktif Romo Benny masih terus diharapkan, sebab kritikan beliau pasti bermaksud baik, tanpa ada muatan politik, apalagi untuk merendahkan Presiden.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H