[caption caption="JPNN.com"][/caption]
Sebagai rakyat yang masih mengharapkan kepemimpinan Presiden Jokowi agar dapat menjalankan visi dan misi “nawacita” dengan revolusi mental yang pernah disampaikannya ketika berlangsung kampanye Presiden beberapa waktu yang lalu, kita masih tetap yakin prinsip yang terus dipegang Kabinet Jokowi-JK adalah Kerja, Kerja dan Kerja.
Oleh sebab itu jauh-jauh hari Presiden Jokowi menyebutnya sebagai Kabinet Kerja. Perkara akhir-akhir ini banyak persoalan-persoalan yang melindas kabinet Kerja sehingga menyebabkan terkesan banyak tersendat dan lelet, sehingga hasil nya kurang memuaskan publik hal ini pastinya bukan hanya sekedar gaya kepemimpinan Jokowi semata.
Akan tetapi tingkat profesionalisme para menteri-menterinya yang berasal dari lima partai koalisi juga sangat mempengaruhinya. Dan yang paling penting dalam hal ini adalah faktor eksternal yang menyandera Jokowi, bagaikan rantai yang membelenggu yang dipakaikan kepadanya khususnya para menteri-menterinya yang berasal dari non partai.
Sehingga dalam kurun waktu kerja yang sudah hampir mencapai waktu satu tahun itu prestasinya boleh dikatakan minim, walaupun begitu ada juga beberapa menteri yang berkerja keras sehingga lumayan mendapat nilai cukup bahkan mendekati baik.
Seperti yang sudah disebutkan diatas ada tiga faktor penting agar pemerintahannya Jokowi –JK kedepan dapat memperoleh hasil yang dapat diharapkan publik. Pertama adalah gaya kepemimpinan Jokowi, kedua tingkat profesionalismenya para menteri-menterinya dan yang ketiga adalah faktor eksternal yang membelenggu Jokowi.
Faktor ketiga ini adalah kekuatan partai politik yang membelenggunya, atau dengan kata lain Jokowi masih belum berani 100% melakukan kompromi-kompromi politik khususnya dengan KMP. Yang pertama kepemimpinan Jokowi terlalu sering terjadi miss komunikasi antara menteri-menterinya dengan politisi di DPR khususnya yang berasal dari fraksi PDIP.
Disamping itu masih ada menteri-menteri Jokowi yang kurang dapat menyerap program kerja Jokowi sehingga sering terjadi blunder baik yang berasal dari kalangan profesional maupun para menterinya yang berasal dari partai Politik. Seperti kasus uang muka mobil dinas, pernyataan hutang luar negeri, rakyat tak jelas, dan terbaru adalah beredarnya rekaman dari seseorangmenteri yang isinya menghina Presiden Jokowi.
Dari ketiga faktor tersebut, faktor ketiga yang sangat perlu mendapat perhatian ekstra dari Jokowi-JK. Artinya bila Jokowi akan benar-benar melakukan perombakan kabinetnya maka yang harus dipertimbangkan oleh Jokowi adalah pertimbangan keuntungan berganda melalui kompromi-kompromi politik yang lebih kuat terhadapa dua koalisi besar yang mengelilinginya yaitu KIH dan KMP.
Artinya Jokowi disamping memdapatkan menteri yang berkualitas namun ia sekaligus dapat memberi warna dukungan politik baik di pemerintahannya maupun dukungan politik di Parlemen. Cara ini memerlukan pendekatan politik yang lebih intens, sebab tanpa dukungan politik yang signifikan di parlemen, jalannya pemerintahan Jokowi dikhawatirkan banyak mengalami ganjalan.
