Â
[caption caption="Presiden Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Subekti" ][/caption]
Dalam gonjang ganjing perombakan kabinet Jokowi-JK, akhir-akhir ini dihembuskan oleh para kader KIH khususnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mereka menyusun banyak sekenario baik yang khalal maupun yang haram. Baik yang beralasan logis, rasional maupun yang irasional. Mereka membuat manuver-manuver perombakan kabinet, akan tetapi dinilai kurang pantas tidak elegan dan cenderung agresif. Mereka berargumen kementerian kabinet Jokowi-JK bidang perekonomian kinerjanya lamban karena dukungan faktor eksternal dan internal yang lemah.
Bisiskan PDIP
Telah diketahui bahwa sistem pemerintahan Jokowi adalah Presidensil, akan tetapi sedikit berbau parlementer. Oleh sebab itu dukungan eksternal terhadap Jokowi harus signifikan. Hingga kini Faktor Eksternal, pemerintahan jokowi belum mendapat dukungan politik di parlemen minimal 50% + 1. Sehingga berdampak kurang kuatnya dukungan terhadap Jokowi di Parlemen.
Apalagi selama tiga bulan pertama diwarnai dengan kekisruhan di lembaga Legislatif, kala itu DPR terjadi keributan, dan dampaknya terhadap eksekutif adalah terjadi ketidak seimbangan dukungan politik di pemerintahan Jokowi-JK yang berimbas kepada melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya mencapai dibawah 4,7 % dibawah semasa SBY pada kwartal kedua awal pemerintahannya.
Oleh sebab itu jalan keluar salah satunya adalah kekuatan kabinet di pemerintahan Jokowi harus diisi oleh menteri-menteri yang cakap, profesional, berintegritas, sekaligus mencerminkan kombinasi dua kekuatan, antara kekuatan politik dengan profesionalisme. Kombinasi kekuatan politik agar dukungan secara politik kepada Jokowi terpenuhi di Parlemen, langkah paling tepat adalah menambah jatah kursi menteri yang berasal dari partai politik.
Dengan cara itu pemerintahan Jokowi akan memperoleh multybenefid. Maka perombakan kabinet yang diperlukan adalah perombakan kabinet yang dapat membawa dampak pertumbuhan ekonomi dan sekaligus stabilitas dan keseimbangan politik. Itulah sebabnya menteri-menteri yang ada dalam pemerintahan Jokowi-JK harus lebih banyak terwakili oleh kader partai baik yang berasal dari KIH maupun KMP, tentu saja memenuhi persyaratan, cakap, berintegritas.
Dalam posisinya seperti yang sekarang ini, PDIP masih menganggap jauh dari target jatah kursi yang diinginkannya. PDIP secara hitungan matematis, maupun balas jasa politik, seharusnya mendapatkan jatah lebih dari tiga menteri dan dari unsur KMP Jokowi masih bisa memberikan bebarapa kursi menteri. Hitung-hitungan yang dipakai Jokowi bisa mengambil hikmahnya dari keuntungan ganda tersebut.
Dari faktor internalnya kabinet akan dipenuhi dengan menteri-menteri yang berkualitas sekaligus profesional akan tetapi yang berwarna politik, sedangkan dari keuntungan eksternal akan mendapat dukungan politik yang signifikan dari parlrmen. Karena selain Jokowi berhasil menjadi Presiden karena diusung oleh KIH maka sejalan dengan perjalanan waktu KMP akan diberikan peran yang lebih oleh Jokowi dengan memasukan kader-kadernya yang berbobot masuk dalam jajaran kabinet Jokowi-JK.
Jokowi Abaikan PDIP
Namun ditunggu-tunggu Jokowi tidak juga serius akan merombak kabinetnya. Apalagi sikapnya selama ini sepertinya tidak mau menggubris saran dan pertimbangan baik yang datang dari KIH maupun KMP. Jokowi masih mengabaikan bisikan, rayuan, bahkan yang bernada profokasi sekalipun, seperti yang dilakukan oleh Tjahjo Kumolo, yang membuat move tertentu yang dapat membuat Jokowi segera melakukan resuffle kabinetnya.
Tujuan PDIP dari satu sisi memang baik yaitu untuk menciptakan keuntungan ganda politik, yaitu mendapatkan figur yang mumpuni, cakap, berintegritas, tetapi sekaligus membawa keterwakilan partai politik.
Namun cara yang ditempuhnya kurang elegan terlalu agresif dan sangat menekan, sehingga menyebabkan Presiden Jokowi semakin tak peduli. Walupun sudah menggunakan bumbu rumor beredarnya rekaman berisi suara menteri perempuan yang telah menghinanya. Pihak istana sudah memberitahu kepada penyebar rumor itu bahwa Jokowi semakin tidak ambil pusing, bahkan Presiden meminta semua menteri-menterinya agar fokus bekerja.
Tanpa diberitahu oleh kader PDIP Tjahjo Kumolo yang merupakan menteri dalam negeri, Jokowi sudah mengetahui dari media tentang kabar adanya rekaman yang beredar itu. Boro-boro Jokowi mau menanggapainya, malah meminta para menteri jangan terpengaruh oleh segala macam yang beredar berita hoax, yang penting menteri-menterinya menggenjot kinerja mereka, yang penting adalah hasil pengabdiannya yang ditujukan untuk kepentingan rakyat banyak.
PDIP, mendorong-dorong kepada Jokowi agar rekaman yang beredar tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan serius dalam resuffle kabinetnya.
Para politisi PDIP sepertinya sudah kemasukan bermacam-macam pengaruh gelap, sehingga adanya rekaman itu justru menambah beban tekanan kepada Jokowi. Sealin tekanan untuk meresuffle, bentuk tekanan lain yang datang dari PDIP adalah desakan waktu agar segera Jokowi melakukan perombakan. Ketiga, bentuk tekanan kepada Jokowi lainnya adalah agar PDIP diberikan tambahan jatah kursi menteri.
Apakah taktik, manuver dengan segala cara ditempuh PDIP untuk memaksa Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet berhasil, kita tunggu tanggal mainnya. Salam KompasianaBaru.
