Kini, para elit di DPR sibuk memperjuangkan Dana Aspirasi, atau yang secara resmi disebut Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), Nilainya fantastis Rp 20 Milyard per tahun untuk tiap anggota DPR. Mereka bertekad bahkan berikrar, anggota DPR harus memperjuangkan aspirasi di daerah pemilihan mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihan. Mereka berpegang pada Pasal 80 UU MD3 dan menafsirkannya sendiri bahwa “anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihan mereka”. Itulah yang dijadikan alasan mengapa DPR mengusulkan dana aspirasi.
Sebenarnya apasih aspirasi itu. Aspirasi menurut Kamus Besar Bahasa Indoneis, adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Aspirasi atau harapan rakyat Indonesia dapat dipimpin oleh pemimpin bangsa yang amanah, yang jujur, mau memperjuangkan nasib rakyatnya agar bisa hidup yang lebih baik.
Rakyat Indonesia tidak ingin mempunya wakil-wakilnya dari mereka yang sekarang sedang duduk di kursi empuk DPR yang dipenuhi angkara murka,dari mulutnya bersuara aspirasi membawa suara rakyat, tetapi dalam prakteknya jauh dari membela rakyat, mereka jelas tidak amanah, serakah, tidak dapat dipercaya. Kenapa demikian?
Tugas pokok bidang legislasi pekerjaan yang seharusnya mereka kerjakan, ternyata terbengkelai sangat parah. Bayangkan selama hampi 8 bulan pertama mereka bekerja baru dapat mengesahkan 2 UU. Itu saja yang berasal dari Perpu tentang Pilkada. Apa itu namanya dapat dipercaya, amanah. Jelas bukan!
Selama hampir 8 bulan pertama para politisi di DPR itu, kerjanya lebih senang berkelahi. Bagaimana sekarang mereka ngotot mengusulkan dana Aspirasi dengan dalih memenuhi amanat UU MD3. Jika tak ada udang dibalik batu, mana mungkin dengan berbagai upaya mereka berjuang dengan keras agar Dana Aspirasi dapat terealisasi.
Jangan-jangan langkah DPR hanya untuk mengelabuhi pemerintahan Jokowi, agar praktek kongkalingkong penggunaan uang negara relatip berjalan mulus. Menjadi tumpang tindih dan membingungkan akal sehat manusia, DPR ngotot mengusulkan dan sekaligus mematok Dana Aspirasi sebesar 11,2 Triliun.
Kenapa sekarang DPR berubah menjadi pematok dan merinci penggunaan anggaran. Jelas sekali arahnya, DPR akan menggunakan pengaruh dan kewenangannya mensetir kepala-kepala daerah. Karena senyatanya mereka itu adalah orang partai. Tujuan akhir adalah selain untuk mengeruk uang rakyat, tetapi lebih penting bagi mereka adalah mengacokan jalanannya pemerintahan Jokowi.
Orang partai yang tergabung dalam KMP termasuk yang mengatakan dirinya netral seperti Partai demokrat ternyata masih menyimpan dendam politik kepada Presiden terpilih Jokowi, mereka semakin liar menggunakan akal bulusnya untuk menjebak dan menterpurukan Jokowi. Apabila Jokowi tidak hati-hati maka akan terjadi dua kekalahan. Pertama kekalahan uang rakyat dikeruk menjadi bancakan KMP dan pendukungnya, kekalahan kedua adalah Jokowi di ujung tanduk.
Akan terjadi kekisruhan luar biasa, terutama yang akan muncul adalah rasa tidak puas masyarakat luar pulau Jawa terutama mereka yang berasal dari Papua.Mereka akan melakukan protes keras kepada Jokowi, mengancam keutuhan NKRI.
Karena mereka merasa diperlakukan sebagai anak tiri, bayangkan Papua yang kaya raya dan dikeruk habis sumber alamnya ternyata hanya mendapat jatah Dana Aspirasi maksimal 3 x anggota DPR x 20 M, jauh dibawah Pulau jawa yang dapat mencapai angka 2 T.
Dana Aspirasi jelas lebih banyak mudharotnya dari pada manfaatnya. Sebenarnya aspirasi rakyat dari Jawa maupun luar pulau Jawa yang miskin maupun yang kaya, buruh maupun petani dan nelayan, masyarakat terdidik maupun para pengusaha, setidaknya hanya minta negara ini dapat dipimpin oleh pemimpin yang adil dan amanah, dapat memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil dan berkeadilan.Mereka sampai sekarang masih percaya kepada Jokowi.
Harapan rakyat miskin tidak muluk-muluk jangan digusur-gusur, hentikan penggusuran, kalaupun terpaksa harus digusur mendapat imbalan rumah susun dengan sewa sangat murah itulah yang sudah dan sedang dilakukan Presiden Jokowi. Harapan rakyat mudah mendapat pekerjaan, murah sandang murah pangan dan murah papan.
Tidak lagi ada kenaikan harga sembakau yang mencekik, BBM tidak lagi Bolak-Balik Munggah, dan Bukan Bertambah Miskin, setidaknya Berharap Bertambah Makmur.Kalaupun ada pengurangan subsidi BBM, maka pengalihan subsidi diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat, misalnya program kesehatan nasional, pendidikan gratis, bantuan sosial lainnya.
Harapan kalangan buruh yang penting mereka jangan dijadikan sapi perahan, sistem kerja kontrak dan outsourcing kalau bisa ya dihapuskan. Subsidi sosial untuk rakyat tenaga kerja dan buruh berjalan lempeng tidak ada lagi pencitraan.Nah disinilah harusnya DPR bersinergi dengan pemerintah untuk menciptakan regulasi hubungan kerja antara buruh dan pengusaha yang berdasarkan Pancasila.
Harapan rakyat yang berpendidikan dan masyarakat yang anti korupsi lain lagi, mereka berharap negeri ini jangan dijadikan pasar bebas, rakyat berharap tidak lagi menambah utang luar negeri, mereka berharap berharap tangkap adili penjarakan dan sita harta para koruptor.
Aspirasi Rakyat, hentikan kriminalisasi pada KPK. Perbaiki pola pikir anggota DPR yang akan melemahkan KPK, Cegah DPR yang hendak merevisi UU KPK. Rakyat mengetahui dengan jelas niat DPR itu hanya untuk melemahkan KPK. Aspirasi masyarakat dan dunia usaha sejalan dengan pemerintah membangun Tol laut modernisasi pelabuhan se nusantara, hal inilah yang lebih utama, Jangan sampai terjebak untuk memenuhi hajat DPR dengan tipuannya Dana Aspirasi.
Harapan para petani dan nelayan, hasil pertanian dan tangkapan ikan yang melimpah, cari pupuk mudah, murah, meriah. Air irigasi lancar rakyat berharap bisa mengolah ladang dan sawahnya secara lebih baik. Tengkulak, mafia ilegal fishing diberantas.
Itulah harapan rakyat, pada intinya harapan rakyat adalah negeri ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang jujur, amanah, mau berjuang dengan sepenuh jiwa dan raganya untuk kepentingan rakyat yang dipimpinnya.Jokowi berani bertaru dengan DPR,semua aspirasi rakyat Indonesia sudah terangkum keseluruhannya dalam program kerja Jokowi di “Nawacita”
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak perlu mengungkapkan kekecewaannya dan dipamerkan melalui semua Televisi terhadap pemerintah atas penolakan realisasi usulan program dana aspirasi. Semua yang dia teriakan hanyalah menunjukan Fahri Hamzah bisanya hanya berteriak-teriak, banyak menuntut, sedikit kerja, perut kenyang.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu niatnya akan membuat terobosan, tetapi terobosan perselingkuhan penggunaan uang rakyat, melalui Anggaran Aspirasi. Gagal mempraktekan Anggaran siluman di DKI dalam kasus UPS yang kasusnya hingga kini masih menggantung, polisi hanya sebatas sampai pada tahap penyelidikan, belum sanggup menjerat pelaku utamanya sampai ke penjara.
Sementara para elit sibuk di DPR khususnya Mereka tidak lagi memperjuangkan aspirasi rakyat, Yang sedang diperjuangkan adalah aspirasi mereka sendiri sebagai anggota DPR. Jokowi tetap konsisten lebih utama dan terpuji mengoptimalkan dana milik rakyat untuk membiayai semua program nawacitanya. Jokowi akhirnya tidak segan-segan menolak apapun namanya Dana Aspirasi, yang ujung-ujungnya hanya akan dijadikan bancakan dan pemecah belah NKRI.
