Pertimbangan kedua dalam hal Jokowi menerima Puan sebagai menteri yakni disebutkan sebagai politik praktis karena dukungan terbesar kepada Jokowi berasal dari para pemilih PDIP, dimana Puan adalah sebagai pejabat struktural di PDIP sebagai Ketua Bidang Politik & Hubungan Antar Lembaga.
Kini arah angin sudah mulai berubah, perubahan yang terjadi adalah agar Jokowi tidak lagi diikat oleh formalitas hubungan sebagai orang partai. Sebab para pendukung Jokowi menganggap Presiden Jokowidodo adalah miliknya seluruh rakyat Indonesia. Jokowi bukan miliknya PDIP, apalagi Jokowi bukan bawahan Puan Maharani.
Para pendukung Jokowi dan masyarakat secara keseluruhan bahkan menganggap Jokowi boleh lepas dari PDIP, karena sesungguhnya PDIP ada karena suara mereka yaitu para rakyat. Tanpa mereka suara rakyat tidak akan mungkin PDIP tumbuh besar.
Dalam kaitannya dengan Wacana perombakan kabinet atau resuffle yang semakin marak di perbincangkan di kalangan masyarakat, mereka beralasan bahwa perombakan tersebut harus segera dilakukan lantaran para menteri sangat lemah.
Masyarakat menilai bahwa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) PuanMaharani harus diresuffle terbaik menurut masyarakat Puan harus dibuang dari kabinet kerja Jokowi, karena selama ini sangat memberatkan terhadap jalannya pemerintahan Jokowi secara keseluruhan.
Berikut ini alasan-alasan menurut pendapat masyarakat yang berasal dari para pendukung KIH khususnya PDIP agar Puan Maharani di buang atau diganti al:
Pertama: Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani tidak taat atas komitmennya agar lepas jabatan politik di partai politik. Komitmen para menteri untuk tak rangkap jabatan di partai dan pemerintahan, kenyataannya dilanggar hingga kini. Puan masih tercatat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Politik dan Hubungan Antarlembaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Kedua: Puan Maharani juga pernah menyatakan silakan saja Jokowi keluar dari PDIP, jika memang menghendakinya demikian, karena itu adalah hak semua warganegara. Hal itu disampaikan Puan merespon komunitas rakyat yang menyerukan Jokowi keluar saja dari PDIP, dan membentuk partai baru, jika PDIP masih terus berupaya mendiktenya. Padahal status Puan saat ini adalah menterinya Jokowi, bawahannya Jokowi Puan tidak menganggap dia adalah bawahan Jokowi. Ia masih menganggap justru Jokowi adalah bawahannya, karena Jokowi adalah petugas partainya, dan Jokowi tidak punya jabatan apapun di PDIP, sedangkan ia adalah salah satu petinggi PDIP, bahkan anak dari “pemilik” PDIP.
Ketiga: sepanjang di kabinet masih ada Puan Presiden Joko Widodo tampaknya semakin sulit melepaskan diri dari sebutan “Petugas Partai”. Jokowi dalam kondisi kerap mengistimewakan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia Puan Maharani. Hal itu terlihat ketika putri Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri itu mendampingi Presiden Jokowi dengan menumpang mobil Presiden ke Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/4).
Fakta tersebut membuat banyak pihak menilai Jokowi mempertegas dirinya sebagai petugas partai”Ini jelas semakin menyudutkan bahwa Jokowi memang petugas partai karena mengistimewakan petingginya di PDI Perjuangan,” Perlakuan yang demikian itu membuat muak seluruh rakyatterhadap sikap dan perilaku Puan terhadap Jokowi.
Keempat: Selama periode 6 bulan pertama sejak dilantik menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani masuk dalam kategori dengan kinerja paling buruk. Penilaian diperoleh melalui hasi servey Poltracking dan LSI.
