Ruangan H. Lulung Diacak-acak Polisi

[caption id="attachment_380469" align="aligncenter" width="300" caption="Foto: Mulya Nurbilkis - detikNews"][/caption]

Akhirnya Bareskrim Polri melakukan penggeledahan ruangan kerja H Lulung di Gedung DPRD DKI Lantai 9 dan Ruangan Sekretari Komisi E, terkait kasus dugaan mark up dalam pengadaan Uninterruptibel Power Supply (UPS) tahun anggaran 2014.

Bersamaan dengan penggeledahan ruang kerja H Lulung, pada hari yang sama yang besangkutan juga mendapat surat panggilan dari Bareskrim Polri.

Hanya sangat disayangkan H Lulung tidak berani menampakan batang hidungnya, alias mangkir dari panggilan Polri. Publik pasti menerka-nerka hari ini H Lulung lagi terkena batunya, ketemu Bareskrim yang sudah lama mengendus perbuatan Lulung yang diduga menilep uang rakyat melalui main akal-akalan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI jakarta.

Orang bilang Lulung jagonya Mark Up dari hasil olah pokok-pokok pikiran yang dibuat-buat dengan para kroninya, hasilnya diketemukan penyelewengan APBD DKI dengan jumlah fantastis trilyunan.

Yang menemukan Ahok Gubernur DKI yang sering di Bully sama orang yang nggak seneng dengan gebragannya yang bikin koruptor panas dingin.

Atas laporan Ahok kepada Polri dan dilanjutkan kearah penyelidikan, maka kini Polri berani melakukan penggeledahan ruangan kerja Lulung dan sekaligus memberikan surat panggilan.

Tindakan Polri ini menunjukan bahwa Polri sudah mengantontongi bahan untuk bukti-bukti kepada H Lulung yang diduga korupsi.

Bareskrim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri memanggil dua anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lulung Lunggana alias Lulung dan Fahmi Zulfikar, Senin (27/4) ini.

Keduanya bakal diperiksa sebagai saksi kasus korupsi 25 unit pengadaan UPS di Jakarta.

Polri dalam hal ini Bareskrim memang beberapa pekan terakhir ini fokus kepada penyelidikan pengadaan UPS yang merupakan sarana prasarana yang dipesan oleh Dinas Pendidikan untuk Sekolah Mengah Atas dan Kejuruan di DKI Jakarta berjumlah kurang lebih 50 unit dengan nilai 5,8 triliun.

Sebagai Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta yang bergerak urusan bidang Kesehatan, Kesejahteraan masyarakat, dan Pendidikan sudah sewajarnya H Lulung harus bertanggung jawab.

Penggeledahan Ruangan kantornya memakan waktu seharian sangat disayangkan Lulung tidak masuk kantor , mungkin sudah diberi tahu kantornya akan di geledah, maka diapun buru-buru ngumpet, ada yang bilang ngumpetnya jauh disuatu tempat di Menado.

H Lulung sebenarnya orang PPP, yang dikenal sebagai partai berlambang Ka’bah, merupakan partai Islam, tetapi sesungguhnya belum tentu perilakunya Islami.

Banyak kadernya yang terlibat tindak pidana Korupsi, termasuk yang menjadi Ketua Umumnya PPP Surya Darma Ali sekarang sedang ada di dalam tahanan KPK.

Dalam kasus UPS yang melibatkan H Lulung, penyidik sudah menetapkan dua tersangka lainnya yang merupakananak buah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Sudin Pendidikan Menengah yakni Alex Usman dan Zaenal Soleman.

Alex dan Zaenal diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Zaenal Soleman selaku PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka.

H Lulung adalah politikus yang berasal dari PPP, salah satu partai Politik yang mempunyai track record kurang baik untuk seorang wakil rakyat.

Sebagai seorang pemimpin dan wakil rakyat yang mempunyai kewajiban memimpin masyarakat Jakarta menjadi masyarakat yang madani bukan malah melakukan korupsi, menyalahgunakan uang rakyat, menyalahgunakan jabatannya sebagai Wakil Ketua Partai Persatuan Pembangunan, partai bergambar Ka’bah.

Namun ternyata wadahnya saja partai agama bajunya saja seorang muslim akan tetapi wadah itu dimanipulasi oleh isinya yang saling bertentangan akan tetapi dikemas dalam sosok yang sangat indah.

Wadahnya H Lulung berhasil dipoles menjadi tampak indah, bersih , jujur, patriotisme, namun sebenarnya wadah tadi, hanya tempat berlindung orang-orang munafik, menyalahgunakan jabatan memperkaya diri sendiri.

Salam Kompasiana