Politik Luar Negeri Presiden Jokowi Menggila

[caption id="attachment_380342" align="aligncenter" width="300" caption="Foto:Antara"][/caption]

Apa yang menjadi tema sangat penting telah disajikan dalam KAA ke 60 di Bandung jika tidak mengangkat isu dukungan terhadap kemerdekaanPalestina yang sudah menunggu waktu lebih dari 60 tahun. Presiden Jokowidodo dengan isi pidato yang sangat menggugah semangat Bandung kepada seluruh peserta KAA, yang isinya menyerukan kepada seluruh negara-negara di Asia dan Afrika untuk menggelorakan kembali semangat Dasa Sila Bandung untuk mencapai Kemerdekaan Palestina yang pernah dikumandangkan 60 tahun silam oleh pendiri gerakan Non Blok Ir Sukarno.

Sebagaimana diketahui, penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina sudah berlangsung sangat lama. Para pemimpin AA sangat mengharapkan Indonesia dapat menjadimotor penggerak di forum Internasional PBB agar Palestina segera mendapat kemerdekaannya.

Dalam KAA ke 60 ini menghasilkan tiga dokumen terdiri dari Pesan Bandung 2015, Deklarasi Penguatan Kemitraan Strategis dan Deklarasi Palestina. Didalam Deklarasi Palestina memuat delapan pernyataan antara lain:

Pertama; mendukung Kemerdekaan Palestina, Kedua; mendorong perdamaian melalui “solusi dua negara” Israel-Palestina, dan Ketiga; mendorong negara-negara yang belum mengakui Palestina segera memberikan pengakuannya resmi dihadapan Dewan Keamanan PBB.

BagiPalestina Deklarasi Palestina merupakan penghargaan sangat tingggi oleh saudara-saudaranya di Asia dan Afrika.Presiden Jokowidodo dapat menjadikan Pesan Bandung 2015 diimplementasikan dalam target kerja politik luarnegeri yang bebas dan aktif yang harus dicapai.

Selain dalam bentuk kerja sama yang lebin intensifkepada penanganan isu mulai dari demokrasi, HAM, Birokrasi, Korupsi, penanggulangan Narkoba, Terorisme, sampai kepada reformasi PBB.

Kembali kepada Pesan Bandung 2015 tentang Deklarasi Palestina Langkah pertama yang isinya mendukung kemerdekaan Palestina oleh negara-negara Asia Afrika kiranya tidak terlalu sulit untuk dilakukan oleh negara-negara ASIA dan AFRIKA. Dengan sedikit kepemimpinan Indonesia yang relatif adil tidak tampak keberpihakannya dengan salah kubu kepentingan barat dan timur, akan dapat berhasil dengan baik.

Hal ini terbukti betapa besar antusiasmenya semua kepala negara peserta KAA memberi dukungannya atas Palestina merdeka. Demikian pula langkah yang ketiga berupa mendorong negara-negara yang belum mengakui Palestina segera memberikan pengakuannya resmi dihadapan Dewan Keamanan PBB, dapat berhasil.

Langkah inipun oleh Presiden Jokowi segera dapat di komunikasikan dengan para pemimpin dunia baik yang tergabung dalam solidaritas AA maupun seluruh negara anggota PBB, terutama para pemegang hak veto.

Jokowi demikian yakin, karena langkah ketiga inipun tidak terlalu sulit, kalaupun ada hanya satu dua dari mayoritas negara-negara KAA. Dan dengan pendekatan khusus pasti dapat dibawa kepada arah dukungan resminya sesuai dengan Bandung Massage 2015.

Hal ini dapat diketahuinya betapa antusiamenya para kepala negara peserta KAA ke 60 di Bandung siap memberikan dukungan kemerdekaan Palestina di Forum PBB, bukankah mereka mayoritas dari negara-negara yang mengakui kedaulatan/kemerdekaan Palestina.

Ada sekitar 138 negara didunia termasuk Indonesia dan Malaysia yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh, termasuk yang datang belakangan dari Afrika Selatan, Brasil, Argentina, sampai China.

Adapun Uni Eropa dan Amerika yang semula bersikukuh terhadap status palestina, sehingga membuat Israel berada di atas angin selama 1 dekade terakhir, Namun saat ini nampaknya kenyataan berkata lain, karena sebagian dari negara Eropa sudah mengubah sikap dan tidak lagi membela negara Zionis tersebut. Karena rakyat mereka menganggap penjajahan Israel terhadap palestina tidak lagi dapat ditoleransi.

Presiden Jokowidodo dalam Deklarasi Palestina dapat menjadi sponsor langsung di forum dunia seperti di PBB dalam bentuk diplomatis aktif yang dilakukan Jokowi dalam implementasinya Politik Indonesia yang aktif.

Namun pada babak kedua dari deklarasi Palestina yang memberikan dorongan dalam perdamaian melalui solusi dua negara antara “Palestina dengan Israel”, Indonesia secara hukum dan hubungan Interenasional, pasti mengalami kendala.

Pertama; karena Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Kedua, Indonesia sampai detik ini termasuk dari sekian puluh negara-negara didunia yang belum mau mengakui status Israel sebagai negara.

Kedua; Pemerintaahan Jokowi pasti akan mendapat tentangan keras dari Lembaga Legislatif (DPR) khususnya dari Fraksi partai yang berbasis Islam, bila Jokowidodo akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, walaupun dengan alasan untuk membuka pintu tercapainya kemerdekaan Palestina.

Oleh sebab ituIndonesia dalam memainkan peran sebagai juru perdamaian melalui solusi dua negara antara “Palestina dengan Israel”, bagi kemerdekaan Palestina, dapat melalui Negara Pelindung utama Israel yakni Amerika Serikat. Sehingga sudah tepat Jokowi mengutus Luhut beberapa waktu yang lalu sebelum KAA berlangsung, untuk lobi-lobi politik ke AS.

Pemerintah Indonesia langsung saja menggalang dukungan bagi kemerdekaan Palestina kepada Kepala Pusat Keamanan Amerika Serikat Susan Rice saat melakukan kunjungan ke Gedung Putih, mewakili pemerintah Indonesia beberapa minggu sebelum penyelenggaraan KAA.

Disampaikan kepada AS Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan hubungan diplomatik dengan membuka kantor Kedutaan Besar Indonesia di kota Ramalah yang berada di wilayah Tepi Barat Palestina. Susan Rice mengerenyitkan dahinya, apa tidak salah Indonesia memilih kota Ramalah, padahal salah satu kota favorit sasaran rudal Israel untuk memukul balik Milisi Fattah maupun Hisbullah.

AS nampak terkejut Pemerintah Jokowi mempunyai sikap yang sangat berani,dan belum pernah dilakukan oleh negara manapun termasuk negara-muslim di Timur Tengah, yang notabene harus menjadi tanggung jawab mereka bersama membela kepentingan Palestina.

Lagi-lagi Jokowidodo sangat boleh dikatakan “diwenehi ati ngrogoh rempelo” ternyata masih ada keinginan yang lain pemerintah Indonesia akan menjadi penengah dalam berbagai konflik yang selama ini terjadi di wilayah Timur Tengah. Salah satu upaya tersebut, dengan menggelar pertemuan antar negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam forum KAA.

Presiden Joko Widodo bahkan berencana memobilisasi pertemuan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di sela perhelatan itu. Dalam kesempatan itu Indonesia sebagai tuan rumah, akan memimpin pembahasan untuk mendamaikan konflik di Timur Tengah, termasuk yang ini melanda Yaman dan Suriah. AS hanya dapat menggelengkan kepala “Politik Luar Negeri Presiden Jokowi Menggila”