[caption id="attachment_380257" align="aligncenter" width="512" caption="Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK�Foto: Antara/Yudhi Mahatma"][/caption]
Belakangan menguat reaksi ketidak puasan publik terhadap kinerja para pembantu-pembantu Presiden Jokowi selama 6 bulan terakhir ini sejak 20 Nopember 2014 silam. Terutama menteri-menteri yang berasal dari titipan partai politik pengusungnya.
Para menteri yang berasal dari titipan partai politik ini tidak menunjukan sebagai Birokrat ulung, masih pada tataran administratur biasa. Tidak mampu menterjemahkan visi dan misinya Jokowi, Nawa Cita dibuat dalam betuk program dan pelaksanaan kerja yang efektif efisien tepat pada sasaran.
Apakah ketidakpuasan publik terhadap kinerja para Menteri Kabinet Jokowi-JKyang disuarakan oleh sebagian kalangan hanya karena faktor politis atau benar-benar masalah yang berkenaan dengan kemampuan dibidang kerja mereka.
Hasil Kerja yang dihasilkan dan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat tidak seperti yang diharapkan, terutama yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Para Menteri yang menangani bidang ekonomi, energi dan kesejahteraan serta bidang hukum serta keamanan menduduki porsi terbesar tidak puasnya masyarakat.
Mengingat hanya waktu 6 bulan dijadikan ukuran sesuatu pemerintahan telah berjalan baik atau sebaliknya, bagi kalangan masyarakat terdidik mudah untuk memberikan evaluasi awal. Indikasinya sederhana Kurs rupiah yang semakin anjlog, kenaikan gas, listrik, serta naik-turunnya harga BBM.
Diikuti harga barang kebutuhan bahan pokok yang terus merangkak naik, sedangkan tingkat konsumsi masyarakat semakin menurun, karena pendapatan relatif tetap. Memang ada sih pengalihan subsidi BBM untuk masyarakat miskin.
Akan tetapi penurunan daya beli disebabkan kebijakan pengalihan subsidi tidak diikuti dengan kompensasi jangka pendek dan menengah yang matang, sehingga masyarakat belum mendapat manfaat dari pengalihan subsidi tersebut.
Sedangkan harga-harga kebutuhan pokok sudah terlanjur lebih cepat naik, Sementara ketidakpuasan di bidang hukum disebabkan oleh praktik korupsi yang masih marak dan ketidakharmonisan antara KPK dan Polri terkait polemik kasus Budi Gunawan.
Tingginya ketidakpuasan di bidang keamanan disebabkan maraknya aksi begal dan perampokan akhir-akhir ini, termasuk masih merajalelanya pencurian ikan di perairan Indonesia baik yang dilakukan oleh bangsa kita sendiri maupun yang dilakukan kapal asing.
Untungnya kasus yang terakhir mampu diantisipasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti berkat kemampuannya berkoordinasi dengan TNI.
Ada beberapa hasil survey yang mengkuatkan pendapat masyarakat menegah keatas, menyebutkan bahwa pemerintahan Jokowi selama 6 bulan terakhir ini kurang memuaskan publik. Hal ini seperti yang dihasilkan oleh lembaga survei Poltracking menyebutkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK hanya mencapai maksimum angka 47 %.
Publik menilai kinerja menteri-menteri Jokowi-JK dinilai kurang maksimal, terkesan coba-coba, kebanyakan masih memperlihatkan kinerja amatiran dan rutinitas hanya mencari popularitas, akan tetapi ternyata hasil akhirnya masih jauh dari harapan.
Lantas, apa pendapat publik atas wacana reshuffle Kabinet Jokowi yang semakin hari semakin kuat. Misalnya yang disampaikan oleh Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio mengatakan 96,5 % masyarakat sepakat pemerintah untuk meresuffle kabinetnya, dengan mengganti para menterinya dengan yang lebih profesional terbebas dari kepentingan partai tertentu.
Ada 58,14 persen yang ingin penambahan menteri dari kalangan professional. Namun demikian dari pengamat yang lain juga mengingatkan agar Jokowi tidak boleh lepas 100% dari koalisi Partai Pengusungnya yakni KIH dalam meresuffle Kabinetnya.
Suara mereka sangat perlu didengar, agar tidak terjadi salah pengertian seperti halnya pengangkatan BG menjadi Kapolri yang berakhir dengan kegagalan. Jokowi masih sangat butuh dukungan dari DPR dalam menjalankan semua aktifitasnya sebagai Presiden.
Disamping dukungan oleh rakyat, Jokowi juga membutuhkan dukungan secara politis dari badan legislatif. Para ahli politik berbeda soal Resuffle, jika dari pihak sebelah menginginkan Presiden Jokowi agar segera meresuffle kabinetnya, maka tidak untuk Prof Siti Zuhro.
Profesor yang satu ini justru menyarankan kepada Jokowi agar tidak terburu-buru melakukan resuffle, karena waktu nya belum cukup mencapai satu tahun. Alasan lain adalah untuk meresuffle Kabinet Jokowi-JK walaupun merupakan hak prerogatif Presiden, akan tetapi etikanya harus meminta pendapat para ahli terutama yang berasal dari partai politik di Parlmen.
Selain itu Presiden Jokowidodomesti memiliki landasan yang kuat mengapa perombakan dilakukan. Disamping itu parameter yang digunakan untuk menilai kinerja para menteri harus jelas.
Jika pada masa Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) misalnya, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menilai para menterinya dan memberikan output ke SBY,maka di masa Jokowi ada Tim 9 dan Wantimpres yang dapat di minta untuk memberikan pertimbangannya yang positip terkait resuffle.
Presiden Jokowi juga harus melibatkan peran KPK dan PPATK untuk memberikan kontribusinya kepada Presiden dalam seleksi para menterinya terkait terindikasi korupsi atau tidak.
Dan yang tidak kalah pentingnya dan malahan sangat penting dan ekstra hati-hati jika akan melakukan resuffle kabinet, adalah munculnya desakan dari partai lawan koalisinya seperti Gerindra dan PKS agar Presiden Jokowi cepat-cepat meresuffle kabinetnya secepat mungkin.
Seperti yang disarankan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon maupun kader lainnya, meminta Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan perombakan ataureshufflekabinet kerja, dengan alasan, kinerja pemerintah selama enam bulan awal ini masih jauh dari optimal.
Presiden Jokowi harus menyadari, ini adalah dunia politik apa yang disarankan oleh kader Gerindra Fadli Zon terkait Resuffle bisa jadi mempunyai tujuan tertentu. Misalnya Prsiden Jokowi tidak lagi dapat kosentrasi penuh dalam melaksanakan program-progran kerjanya, karena seringnya pergantian struktur personalia menteri-menterinya. Jika hal ini tidak diantisipasi dari awal maka Jokowi selama 5 tahun kepemimpinannya sebagai Presiden RI ke 7 sudah masuk keperangkap lawan-lawan politiknya.
Dibawah ini nama menteri-menteri Jokowi-JK yang direkomendasikan publik untuk diganti, mereka adalah:
Raport merah:Menko Perekonomian Sofyan Djalil,Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnadi, Menteri Perencanaan Pembangunan - Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri BUMN Rini Suwandi.
Raport warna Kuning: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Desa dan PDT Marwan Jafar, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel
Disamping terdapat menteri yang raport merah ada juga menteri yang berkinerja baik yaitu Menteri Perikanan, Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Meteri pendidikan Dasar dan Menegah Anis Baswedan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
